Waketua Komisi X soal Pendidikan Gratis: Eksekusi Harus Matang, Jangan Kesusu
PerbesarWakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati mengingatkan pemerintah agar mematangkan eksekusi wacana pendidikan gratis usulan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai, rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, kebutuhan pembelajaran, serta keberadaan sekolah negeri dan swasta.
Esti menilai, gagasan pendidikan gratis yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan hal yang baik. Namun, menurutnya, pemerintah tidak boleh terburu-buru merealisasikannya tanpa mempersiapkan konsep yang memadai.
“Artinya, kalau saya bicara sisi pendidikan, ya apa yang menjadi statement Pak Presiden, berharap ada pendidikan gratis itu sesuatu yang baik. Eksekusi di tangan para pembantunya harus matang. Jadi tidak sekadar melaksanakan. Oh, ya harus langsung gratis, pasti itu amburadul,” kata Esti di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).
Ia menegaskan, pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis tidak cukup hanya dengan menetapkan biaya pendidikan harus ditanggung pemerintah. Pemerintah perlu menghitung secara menyeluruh kebutuhan anggaran.
“Tentu saya hanya bicara dari sisi Komisi X. Cita-cita visi misi, saya kira tadi sudah saya sampaikan, bagaimana juga mempunyai visi untuk pendidikan gratis dari TK sampai perguruan tinggi,” ungkap Esti.
“Nah, tinggal kemudian eksekusinya memang harus memerlukan kajian mendalam, harus dilakukan kalkulasi dari berbagai sisi, dari sisi keuangan, dari sisi materi pembelajaran, kemudian juga dari sisi penghitungan secara keseluruhan kebutuhan anggaran dan mempertimbangkan bagaimana posisi sekolah negeri dan sekolah swasta,” sambung dia.
Menurutnya, pemerintah perlu membahas lebih lanjut apakah kebijakan tersebut hanya akan mencakup sekolah negeri atau juga melibatkan sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
“Ketika Pak Presiden mengatakan sekolah gratis dari TK sampai perguruan tinggi negeri saja, apakah itu kemudian harus kita iyakan saja? Tapi kita kan juga perlu membahas itu, apakah kemampuan keuangan, lalu bagaimana keputusan SD SMP negeri, swasta gratis? Jangan kemudian kita hanya bicara sekolah negeri, ketika swasta juga sudah berperan sekian lama untuk kemudian bisa memberikan kontribusi pendidikan kepada anak bangsa,” katanya.
Esti menyoroti kesiapan anggaran pendidikan untuk merealisasikan rencana tersebut. Ia mengatakan, anggaran yang tersedia perlu dihitung secara cermat.
Esti turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggaran pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, berdasarkan putusan tersebut, penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG masih dimungkinkan pada tahun ini, tetapi pada tahun depan anggarannya harus dipisahkan.
“Ya, keputusan MK memang mengatakan tahun ini masih dimungkinkan, tapi tahun depan sudah harus dipisahkan. Nah, ketika ini sudah dipisahkan, insyaallah anggaran pendidikan yang bisa dikelola untuk pendidikan itu menjadi lebih tinggi karena akan naik sekitar 190 triliun. Nah, apakah ini mencukupi untuk pendidikan SD, SMP sampai gratis? Tentu ini masih harus dihitung dengan matang,” ungkapnya.
Menurut Esti, peningkatan anggaran pendidikan yang dapat dikelola secara khusus untuk sektor pendidikan belum serta-merta menjamin seluruh kebutuhan pendidikan gratis dapat terpenuhi. Pemerintah tetap perlu melakukan kalkulasi berdasarkan kebutuhan di setiap jenjang pendidikan serta sistem yang akan diterapkan.
Ia kembali mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum seluruh aspek pelaksanaan dipersiapkan.
“Sekali lagi, konsep harus matang, sistem seperti apa, ekosistemnya harus dibangun seperti apa yang harus kemudian dipersiapkan. Ini harus dimatangkan dulu, jangan kesusu (terburu-buru), jangan kesusu (terburu-buru), gitu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai SD hingga perguruan tinggi negeri, harus gratis. Ia mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana tersebut.
“Saya akan segera mengadakan ratas. Pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” kata Prabowo dalam acara puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (18/9).
Prabowo kemudian menegaskan pendidikan gratis tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri.
“Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung sumber anggaran untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” tutur Prabowo.