Wamen HAM: Jangan Jadikan Anak Sasaran Kebencian terhadap Orang Tuanya

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menyampaikan keprihatinan atas dugaan perundungan terhadap anak seorang tokoh politik yang mengemuka dalam kegiatan peringatan Hari Anak Sedunia, 20 November. Ia mengingatkan bahwa anak-anak tokoh politik maupun figur publik lainnya juga pernah mengalami perlakuan serupa akibat persoalan yang melibatkan orang tua mereka.
Sejumlah peristiwa tersebut pernah menjadi pemberitaan. Jan Ethes, cucu Presiden Joko Widodo, pernah menjadi sasaran komentar negatif di tengah polemik politik keluarganya. Pada 2020, keluarga Agus Harimurti Yudhoyono mempersoalkan unggahan yang dinilai merundung putrinya.
Pada 2023, Ganjar Pranowo meminta warganet tidak menyerang istri dan anaknya menyusul polemik Piala Dunia U-20. Pada 2025, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela melaporkan dugaan perundungan terhadap putri mereka. Sementara pada awal 2026, anak Pandji Pragiwaksono menjadi sasaran penghinaan di media sosial menyusul polemik pertunjukan ayahnya.
“Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak. Orang boleh tidak menyukai orang tuanya, berbeda pandangan politik, bahkan mengkritik dengan keras. Tetapi jangan melibatkan anak-anak mereka dalam permusuhan itu. Anak memiliki haknya sendiri dan tidak berkewajiban menanggung akibat dari tindakan orang tuanya,” ujar Mugiyanto.
Menurutnya, prinsip tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak PBB yang mewajibkan negara melindungi anak dari diskriminasi atau penghukuman akibat status, kegiatan, maupun pandangan orang tua dan anggota keluarganya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Sejarah Indonesia juga mencatat bagaimana anak-anak harus menanggung akibat dari tuduhan yang ditujukan kepada orang tuanya. Pada masa Orde Baru, melalui kebijakan “bersih diri” dan “bersih lingkungan”, negara bahkan melembagakan diskriminasi terhadap keluarga dan keturunan orang-orang yang dituduh terlibat PKI. Hubungan keluarga dijadikan dasar pembatasan kesempatan memperoleh pekerjaan dan menduduki jabatan tertentu. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa negara tidak boleh mengulangi praktik yang membebankan kesalahan atau stigma kepada anak dan keturunan seseorang. Prinsip yang sama harus berlaku bagi anak-anak dari keluarga yang dituduh terlibat separatisme, terorisme, atau ekstremisme. Apa pun tuduhan terhadap orang tuanya, hak anak tetap harus dihormati dan dilindungi.
Mugiyanto menegaskan bahwa kebebasan mengkritik pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan, menentang keputusan, dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan. Namun, tanggung jawab politik melekat pada pihak yang mengambil keputusan, bukan pada anak atau anggota keluarganya.
“Demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan. Tetapi hubungan keluarga tidak menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tindakan pejabat. Anak-anak tidak boleh kehilangan perlindungan haknya hanya karena orang tuanya menjadi sasaran kritik publik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa perlindungan anak tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik yang sah. Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga tidak membenarkan ancaman, intimidasi, maupun perundungan terhadap anak.
Mugiyanto menilai berulangnya peristiwa tersebut menunjukkan perlunya penguatan literasi digital berbasis HAM. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara kritik terhadap tindakan seseorang dan serangan terhadap orang lain yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut. Pendidikan literasi digital juga harus disertai mekanisme pengaduan dan penanganan perundungan yang dapat diakses anak dan keluarganya.
“Peringatan Hari Anak Sedunia hendaknya mengingatkan kita bahwa perlindungan anak berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang keluarganya. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia platform digital mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan beraktivitas, termasuk di ruang digital, tanpa menjadi sasaran perundungan,” pungkas Mugiyanto.
