Daftar Pemilih Bicara soal Perempuan: Pelajaran dari Protes India
lecturer of international relations at sriwijaya university
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Larasati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kalangan anak muda Gen Z menjalani aksi protes melawan pemerintah di India. Protesnya berpusat pada gerakan Cockroach Janta Party (CJP) serta demonstrasi yang dipimpin oleh pihak oposisi di New Delhi (Reuters, 2026). Mereka menuntut pengunduran diri Kepala Komisioner Pemilihan Umum Gyanesh Kumar atas dugaan kecurangan pemilu dan penghapusan nama dari daftar pemilih. Dalam hal ini, kita perlu melihat permasalahannya secara spesifik, tidak hanya soal protes yang dilakukan oleh anak muda yang melawan pemerintah, melainkan tentang apa tujuan dari protes ini dan untuk siapa? Bisa saja kita melewatkan pihak tak terlihat yang sebenarnya paling dirugikan.
Diskusi soal gender dalam ranah politik global biasanya dimulai dengan bertanya kepada mahasiswa lewat studi kasus tertentu menggunakan ‘Where are the women?’ dari C. Enloe (1990). Tanggapannya beragam, ada yang mengaitkannya pada perempuan di wilayah kerja domestik, ada pula perempuan yang menjadi satu bagian dalam organisasi tertentu tapi tidak terlihat, atau suaranya tidak diperhitungkan. Studi kasus nyata yang saat ini terjadi bisa kita lihat pada protes di India sejak awal Oktober 2026. Ini dapat digunakan sebagai contoh yang tepat. Pada 10 Oktober, otoritas menutup 45 stasiun metro Delhi, mengerahkan lebih dari 30.000 personel keamanan, dan menangguhkan internet seluler di pusat kota (CGFoE, 2026).
Biasanya orang-orang yang melihat ataupun membaca peristiwa ini akan berhenti pada persoalan tentang adanya negara yang sedang melawan generasi muda. Sebagai orang yang belajar mengenai studi gender, menurut saya, kasus ini memiliki arti lebih dari sekadar aksi protes. Dengan membaca krisis ini sebagai cerita tentang gender, kita menemukan bahwa daftar pemilih bukan hanya urusan teknis yang netral, bahwa aksi yang terjadi di jalanan tidak sama amannya bagi semua tubuh, dan bahwa ruang protes yang ditutup adalah ruang yang selama ini diperjuangkan oleh perempuan. Siapa pun yang peduli pada demokrasi yang sedang terjadi di India maupun di Indonesia perlu menanggapinya dengan serius.
Aturan yang sama tidak berarti bebannya sama
Saat ini kita sudah terbiasa dengan sistem registrasi mata kuliah daring yang prosesnya mewajibkan semua mahasiswa mengunggah berkas tertentu dalam waktu singkat. Aturan mainnya berlaku untuk semua. Namun, kewajiban ini berpotensi menjadi kendala bagi beberapa mahasiswa dari daerah yang memiliki sinyal buruk atau yang berkas keluarganya tidak lengkap. Mereka mungkin akan terhambat dalam mengikuti aturan ini. Dalam konteks ini, sistemnya netral, tapi hasilnya tidak. Inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat di India terhadap revisi khusus intensif atau yang disebut Special Intensive Revision (SIR). Komisi Pemilu dilaporkan menghapus sekitar 130 juta nama (CGFoE, 2026). Menurut mereka, penghapusan ini menyasar data ganda; ketentuannya meliputi pemilih yang pindah atau meninggal dan yang tidak memenuhi syarat (The Guardian, 2026). Jawaban ini masuk akal sebagai klaim teknis. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: bersih-bersih data ini untuk siapa dan lewat biaya siapa?
Berdasarkan data terpilah gender, ini hanya menjawab sebagian. Di Benggala Barat, analisis independen memperkirakan sekitar 61,8 persen pemilih yang dihapus atau masuk dalam proses adjudikasi adalah perempuan, terkonsentrasi di daerah dengan banyak penduduk Muslim, suku terdaftar, dan komunitas Matua (BehanBox, 2026). Di Tamil Nadu, daftar rancangan menghapus sekitar 4,99 juta perempuan dibandingkan dengan 4,73 juta laki-laki (The Wire, 2026). Pembaca yang awam dan skeptis tentang hal ini mungkin akan bertanya mengenai metode penghitungan ini berdasarkan apa. Angka ini berasal dari analisis independen dan memang perlu diuji. Namun, di sinilah letak persoalannya: kalau data seperti ini bisa dibantah, harusnya bisa dibuktikan dengan data resmi secara transparan, bukan dengan cara diam tidak merespons.
Kita masuk pada pembahasan tentang where the women? Mengapa perempuan terdampak lebih berat? Carole Pateman (1988) dan Nira Yuval-Davis (1997) menunjukkan bahwa status warga sering kali dibangun di atas asumsi sebagai warga yang berdokumen dan terhubung dalam database negara lewat posisi dalam keluarga. Prosedur yang menuntut penelusuran garis keturunan akan menghukum perempuan yang berpindah karena menikah atau tidak memiliki dokumen atas namanya sendiri. Ini tafsir analitis, dan laporan BehanBox memberi petunjuk searah: salah satu faktor pendorongnya yaitu pernikahan, sehingga perlu adanya penghapusan permanen pada salah satu tahap revisi dokumen (BehanBox, 2026). Bagi perempuan miskin, kepemilikan kartu pemilih sering menjadi satu-satunya bukti identitas sekaligus hak politik (BehanBox, 2026). Kehilangan kartu ini berarti sama dengan kehilangan hak untuk memilih atau hak suara dalam pemilu.
Kimberlé Crenshaw (1989) menyebut pola ini sebagai interseksionalitas, di mana gender tidak bekerja sendirian, tetapi bersilangan dengan kelas, agama, dan identitas komunal. Karena itu, menyebut dampak SIR ini hanya sebagai ‘dampak terhadap minoritas’ tanpa melihat isu gender hanya menceritakan sebagian dari kisahnya.
Ruang protes bukan tempat untuk netral gender
Judith Butler (2015) berargumen bahwa berkumpul di ruang publik adalah tindakan politik dan tubuh yang hadir di sana juga rentan, di mana kerentanan itu tidak merata. Kita bisa melihatnya dari peristiwa yang terjadi pada 3 Oktober 2026. Di mana tiga jurnalis perempuan menyatakan bahwa polisi Delhi telah melecehkan mereka secara seksual saat ditahan di sebuah aksi dekat wilayah Jantar Mantar (Bar & Bench, 2026). Menurut laporan Network of Women in Media (NWMI), polisi hanya menyatakan laporan itu dialihkan ke Crime Branch, dan saat itu belum ada FIR (NWMI, 2026). Hasilnya, tuduhan ini belum bisa dibuktikan di pengadilan. Tetapi negara yang menyatakan posisinya sebagai demokratis wajib mengusut kasusnya secara terbuka, bukan malah menunggu sampai adanya tekanan atau aksi protes. Pada 15 Oktober, Mahkamah Agung menyatakan akan mempertimbangkan membentuk komite untuk memeriksa pengaduan kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan tersebut (Bar & Bench, 2026).
Dari peristiwa ini, kita bisa melihat jalur yang ditempuh: NWMI menggugat langsung ke Mahkamah Agung dengan dalil pelanggaran hak konstitusional, termasuk integritas tubuh (Sabrang India, 2026). Ketika akses terhadap keadilan di jalanan ditutup, pengadilan menjadi arena pertarungan. Dalam peristiwa ini, gerakan perempuan tidak menunggu untuk dilindungi; mereka menuntut agar negara menjelaskan tindakan yang akan diambil secara tegas.
Penyangkalan terhadap warisan gerakan perempuan
Jejak perlawanan perempuan di India dulu pernah terjadi di salah satu daerah yang disebut Jantar Mantar di bagian Delhi. Pada 2013, aksi ‘Freedom Parade’ menuntut kesetaraan gender dan pelaksanaan rekomendasi Komite Verma pasca kasus gang rape yang terjadi di Delhi (The Asian Age, 2013).
Upaya ini tidak mendapatkan respons yang berarti dari pemerintah. Kemudian pada Juli 2021, gerakan perempuan petani atau yang disebut Kisan Sansad hadir menolak undang-undang pertanian dan menuntut pembatalan dari tiga undang-undang kontroversial yang dinilai merugikan petani kecil dan membuka celah eksploitasi oleh korporasi besar (Janata Weekly, 2021). Di wilayah lain, Shaheen Bagh, pada 15 Desember 2019, para mahasiswa dari Universitas Jamia Millia Islamia, sebuah universitas pusat yang secara historis terkemuka dan mayoritas mahasiswanya beragama Islam.
Mereka sedang menggelar aksi damai menentang Citizenship Amendment Act (CAA). Kepolisian Delhi masuk ke dalam kampus dengan paksa, menembakkan gas air mata ke dalam perpustakaan kampus. Saat itu, sekelompok ibu rumah tangga dan perempuan lanjut usia di wilayah setempat keluar dari rumah mereka dan menduduki jalan raya nasional di dekat lokasi kejadian demi melindungi para pemuda serta bergabung dalam menuntut keadilan (Frontline, 2023).
Dari protes yang pernah terjadi sebelumnya, keputusan polisi untuk menarik penetapan Jantar Mantar sebagai lokasi protes dan penahanan pemimpin gerakan (CGFoE, 2026) bukan hanya soal mengintervensi satu gerakan pemuda, tetapi juga menyempit pada seluruh repertoar protes yang selama ini juga dipakai oleh gerakan perempuan.
Bantahan yang harus dipertanggungjawabkan
Beberapa pihak menganggap protes ini soal integritas pemilu, bukan soal gender, dan memasukkan gender justru mengaburkan fokusnya. Bagi saya, anggapan ini sangat timpang. Seharusnya, dalam memastikan integritas pemilu, penting untuk menelaah siapa yang berhak tercatat sebagai pemilik suara, dan jawaban atas adanya peristiwa ini ternyata sarat akan unsur gender di dalamnya.
Di sisi lain, ada pihak yang menganggap bahwa perempuan India tidak bisa diwakili oleh satu suara. Benar, dan kaitannya, menurut Chandra Mohanty (1988), ini mengingatkan kita agar feminisme global tidak hanya memotret perempuan di Selatan sebagai korban yang memiliki pengalaman serupa dengan wilayah lain.
Dalam peristiwa ini ada perempuan yang kehilangan nama, jurnalis kota yang sedang menggugat dan memperjuangkan haknya di Mahkamah Agung, dan pengalaman perempuan dari Shaheen Bagh yang berada pada posisi yang berbeda. Oleh karena itu, datanya perlu dipilah, bukan malah disamaratakan.
Apa yang perlu dituntut?
Peristiwa yang terjadi di Delhi, saya melihat ada tiga usulan pertimbangan untuk disikapi oleh siapa pun yang peduli pada demokrasi. Pertama, otoritas pemilu perlu membuka sumber data penghapusan pemilih yang terpilah berdasarkan gender dan daerah, agar klaim yang beredar bisa diuji dan dikaji secara transparan.
Para pengunjuk rasa sudah menuntut hal serupa, di mana komisi perlu menyajikan informasi per daerah dari pemilihan, lengkap dengan alasan penghapusan, pola demografis, dan nama-nama pemilih yang datanya bisa dipulihkan (Kashmir Times, 2026). Kedua, pengaduan kekerasan seksual terhadap jurnalis dan demonstran perempuan harus diusut secara independen dengan membentuk satgas penyelidikan. Ketiga, ruang atas hak protes tidak boleh ditutup tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan dapat digugat.
Jika melihat pada sejarah di Indonesia, pernah terjadi gerakan yang sama di mana pada 1998, gerakan Suara Ibu Peduli turun ke jalanan memprotes harga susu, mengangkat urusan dapur menjadi tuntutan politik yang harus segera diselesaikan, dan sebagian aktivisnya sempat diamankan oleh aparat kepolisian (Jurnal Perempuan, 1998). Pengalaman itu mengajarkan kita bahwa isu yang dianggap domestik sering kali menyentuh inti kekuasaan. Maka kita perlu memeriksa: setiap kali data pemilih dirapikan di negeri ini, pertanyaan yang sama patut kita ajukan adalah siapa pihak yang paling mungkin tidak tercatat, dan apakah data kita sudah terpilah cukup rinci untuk mengetahuinya?
Belajar dari protes yang terjadi di India, demokrasi tidak serta-merta runtuh karena satu keputusan besar. Melainkan ia terkikis oleh prosedur yang tampak netral, lalu dijalankan tanpa ada yang mempertanyakan siapa yang menanggung bebannya. Pertanyaan pertama dalam setiap krisis demokrasi seharusnya sama, yaitu siapa yang namanya hilang dan siapa yang berani menuntutnya kembali?