Guru Honorer di Persimpangan: Antara Dedikasi dan Kesejahteraan

Ilustrasi Guru Honorer | Generated by Gemini.ai

Di banyak sekolah negeri di Indonesia, ada sosok guru yang hadir paling pagi, mengajar penuh, mengurus administrasi, bahkan menjadi wali kelas, tetapi statusnya tetap "honorer". Mereka berdiri di depan kelas sebagai pendidik, namun di mata sistem kepegawaian mereka berada di pinggiran. Honor yang diterima tidak sedikit yang jauh di bawah upah minimum, sering dibayar dari dana BOS dengan jumlah dan waktu pencairan yang tidak pasti.

Persoalan guru honorer kerap dipandang sebagai urusan teknis: soal anggaran, formasi, atau seleksi. Padahal di baliknya terdapat persoalan struktur sosial, yakni bagaimana masyarakat dan negara menempatkan profesi guru, siapa yang dihargai, dan siapa yang dibiarkan menanggung beban. Di sinilah teori rekonstruksi sosial dapat menjadi lensa yang tajam.

Mengenal Teori Rekonstruksi Sosial

Teori rekonstruksi sosial (social reconstructionism) berakar pada pemikiran George S. Counts, yang pada 1932 melontarkan pertanyaan terkenal: beranikah sekolah ikut membangun tatanan sosial baru? Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Theodore Brameld. Intinya, pendidikan tidak boleh hanya menjadi alat melestarikan tatanan yang ada, melainkan harus berperan aktif mengkritik ketimpangan dan menata ulang masyarakat agar lebih adil dan demokratis.

Ada tiga pokok pikiran yang relevan bagi pembahasan ini. Pertama, masyarakat mengalami krisis dan ketimpangan yang perlu diperbaiki secara sadar. Kedua, sekolah dan guru adalah agen perubahan sosial, bukan sekadar pelaksana kurikulum. Ketiga, perubahan itu menuntut keberpihakan kebijakan, sebab guru tidak mungkin menjadi agen perubahan jika dirinya sendiri berada dalam posisi yang rentan.

Dedikasi di Tengah Ketimpangan Struktural

Guru honorer sering dipuji karena pengabdiannya. Narasi "pahlawan tanpa tanda jasa" memang indah, tetapi dalam kacamata rekonstruksi sosial, narasi itu bisa menjadi selubung bagi ketidakadilan. Ketika dedikasi dijadikan alasan untuk membenarkan upah rendah, masyarakat sedang menormalkan ketimpangan. Pengabdian diminta tanpa diimbangi jaminan, sehingga beban struktural berpindah ke pundak individu.

Secara sosiologis, kondisi ini menunjukkan adanya stratifikasi di dalam profesi guru itu sendiri. Dalam satu ruang guru yang sama, ada guru berstatus ASN dengan gaji tetap, tunjangan, dan jaminan pensiun, serta guru honorer dengan beban kerja yang kerap setara tetapi perlindungan yang jauh lebih tipis. Pembedaan status ini melahirkan kelas-kelas dalam profesi yang sama, dan kelas bawah di dalamnya menanggung ketidakpastian ekonomi sehari-hari.

Akibatnya tidak berhenti pada dapur rumah tangga guru. Banyak honorer harus mencari pekerjaan sampingan, mulai dari mengajar les, berdagang, hingga menjadi pengemudi ojek daring. Energi yang seharusnya tercurah untuk menyiapkan pembelajaran bermutu terpecah untuk bertahan hidup. Kualitas pendidikan pun turut dipertaruhkan, dan siswa menjadi pihak yang ikut terdampak.

Kebijakan dan Persimpangan Jalan

Pemerintah telah menempuh sejumlah jalur penataan, antara lain seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan penataan tenaga non-ASN seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Langkah ini patut dihargai sebagai upaya memberi kepastian status. Namun di lapangan, persoalan belum selesai. Tidak semua honorer lolos seleksi, formasi sering tidak sebanding dengan kebutuhan, dan sebagian guru yang telah lama mengabdi harus bersaing dengan lulusan baru dalam ujian berbasis komputer. Ada pula kekhawatiran bahwa status baru belum otomatis menjamin kesejahteraan yang layak.

Di titik inilah istilah "persimpangan" menemukan maknanya. Guru honorer berdiri di antara dua arah: bertahan dengan dedikasi dalam ketidakpastian, atau mencari jalan lain demi kesejahteraan keluarga. Sementara itu, negara juga berdiri di persimpangan, antara menyelesaikan persoalan secara tambal sulam atau membangun ulang tata kelola guru secara menyeluruh.

Membaca Guru Honorer lewat Lensa Rekonstruksi Sosial

Jika teori rekonstruksi sosial dipakai sebagai kerangka, ada beberapa implikasi penting.

Pertama, kritik terhadap tatanan yang timpang. Rekonstruksionisme menuntut keberanian menyebut ketimpangan sebagai masalah sosial, bukan nasib pribadi. Kesejahteraan guru honorer yang rendah bukan akibat kurangnya kerja keras mereka, melainkan hasil dari desain kebijakan dan praktik pengangkatan yang berlangsung lama.

Kedua, guru sebagai agen perubahan harus lebih dulu diberdayakan. Mustahil mengharapkan guru menumbuhkan kesadaran kritis, keadilan, dan demokrasi pada siswa jika guru sendiri berada dalam relasi kerja yang tidak adil. Pemberdayaan guru adalah prasyarat bagi pendidikan yang transformatif.

Ketiga, perubahan harus bersifat kolektif dan partisipatif. Brameld menekankan konsensus demokratis dalam merancang masa depan bersama. Artinya, suara guru honorer perlu hadir dalam perumusan kebijakan melalui organisasi profesi, forum dialog dengan pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat sekolah, bukan hanya sebagai objek pendataan.

Keempat, tujuan akhirnya adalah tatanan sosial yang lebih adil. Menata guru honorer bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian, melainkan bagian dari proyek besar membangun masyarakat yang menghargai ilmu dan pendidik secara layak.