Konten dari Pengguna

Transformasi Pendidikan di Era Digital

Foto Pribadi Rasman Arifin
zoom-in-whitePerbesar
Foto Pribadi Rasman Arifin

Di satu sisi, ada pelajar di perkotaan yang gawainya nyaris tidak pernah lepas dari tangan. Di sisi lain, ada anak di pelosok yang belum terjangkau jaringan seluler secara stabil. Ketika kita membahas kesiapan sumber daya manusia Indonesia menuju abad ke-22, sering kali kita mengabaikan bahwa titik awal yang dimiliki anak-anak Indonesia tidaklah sama. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah hari ini akan mewariskan arah peradaban kepada generasi yang hidup di abad ke-22, sehingga kesiapan merekalah ukuran sebenarnya dari transformasi pendidikan kita.

Digitalisasi Dimulai dari Listrik dan Sinyal

Kesenjangan itu bukan sekadar perumpamaan. Di wilayah terpencil, keterbatasan listrik, jaringan seluler yang kerap terputus, jarak tempuh yang jauh, dan ketersediaan buku yang minim masih menjadi bagian dari keseharian sekolah.

Kondisi tersebut bukan kejadian tunggal. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 mencatat penetrasi internet nasional sebesar 81,72 persen (235,26 juta jiwa), tetapi angkanya tidak merata: 85,95 persen di Jawa, 78,14 persen di Bali dan Nusa Tenggara, serta hanya 69,74 persen di Maluku dan Papua (Metro TV News, 2026a). Alasan terbesar warga yang belum terhubung adalah tidak memiliki perangkat, yaitu 34 persen (Bisnis.com, 2026). Di sekolah, data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk 2024 menunjukkan bahwa baru 77,47 persen sekolah dasar, 82,47 persen sekolah menengah pertama, 88,25 persen sekolah menengah atas, dan 91,32 persen sekolah menengah kejuruan yang memiliki akses internet (GoodStats, 2024). Di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikutip Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat pada Agustus 2025 mencatat 5.758 sekolah belum memiliki listrik dan 10.692 sekolah belum memiliki akses internet (Investortrust, 2025).

Pemerintah mulai merespons. Pada 2025 tercatat 8.265 sekolah memperoleh akses internet baru dan 2.389 sekolah menerima pasokan listrik, sedangkan pada 2026 internet satelit disalurkan ke 8.152 sekolah (Metro TV News, 2026b; 2026c). Menariknya, pemerintah sendiri menyatakan bahwa arah kebijakan tahun 2026 bukan lagi sekadar menambah perangkat, melainkan memperkuat listrik dan internet (Metro TV News, 2026c). Ini merupakan pengakuan bahwa fondasi harus dibangun terlebih dahulu. Selisih lebih dari 16 poin persentase penetrasi internet antara Jawa dan Maluku-Papua memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan yang diterima seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh tempat ia dilahirkan, bukan oleh besarnya cita-cita. Membicarakan transformasi digital tanpa menata listrik dan sinyal sama saja dengan membangun lantai dua tanpa fondasi.

Fasilitas Lengkap Belum Menjamin Siap

Fasilitas lengkap pun belum tentu menjadi jawaban. Ruang kelas dengan perangkat modern tidak otomatis menghadirkan suasana belajar yang hidup. Teknologi dan fasilitas hanyalah sarana. Tanpa motivasi, rasa ingin tahu, dan keteladanan, perangkat semaju apa pun tidak otomatis melahirkan pembelajar.

Data kemampuan siswa menguatkan hal ini. Hasil PISA 2025 yang diumumkan pada 8 September 2026 memperlihatkan skor membaca Indonesia meningkat 7 poin menjadi 365 dan sains naik 6 poin menjadi 389, sedangkan matematika turun 2 poin menjadi 364. Meskipun demikian, ketiganya masih berada di bawah rata-rata OECD, yakni 463 untuk membaca, 484 untuk sains, dan 465 untuk matematika (Kompas.com, 2026). Berdasarkan catatan OECD, 63,2 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi dasar pada Level 2 dalam sains, dibandingkan 25,7 persen rata-rata OECD (Info Pendidikan BIC, 2026). Persentase siswa yang belum mencapai Level 2 bahkan lebih besar pada membaca (72,89 persen) dan matematika (83,07 persen) (RCTI+, 2026). Kenaikan skor patut disyukuri sebagai isyarat pemulihan pascapandemi, tetapi sebagian besar siswa belum menguasai fondasi. Perangkat canggih tidak akan membantu siswa yang belum mampu memahami bacaan.

Literasi digital pun belum merata. Indeks Literasi Digital 2022 dari Kemenkominfo dan Katadata mencatat pilar keamanan digital sebagai yang terendah dengan skor 3,12 dari 5, berada di bawah budaya digital (3,84), etika digital (3,68), dan kecakapan digital (3,52) (Kemenkominfo dan Katadata dalam JPNN, 2023). Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 berada pada angka 44,53, naik 1,19 poin dibanding tahun sebelumnya (ANTARA, 2025). Di tengah era ketika informasi tersedia dalam hitungan detik, yang justru langka adalah kebiasaan membaca secara mendalam, kemampuan menjaga diri di ruang digital, serta keberanian untuk berpikir.

Guru: Digugu dan Ditiru di Tengah Beban Administrasi

Kunci perubahan tetap berada pada guru. Dalam pandangan orang Jawa, istilah guru dimaknai sebagai digugu lan ditiru, yakni dipercaya dan dijadikan teladan. Yang dicontoh murid bukan hanya materi pelajaran, melainkan juga sikap, cara berbicara, dan cara guru menghadapi masalah. Di tengah arus media sosial yang menyisipkan nilai-nilai tertentu kepada anak-anak, keteladanan guru menjadi benteng yang tidak mampu digantikan oleh algoritma.

Namun, guru kita justru kerap dibebani urusan lain. Beban administrasi, termasuk pelaporan melalui berbagai aplikasi, sering dikeluhkan karena menyita waktu yang semestinya dipakai untuk menyiapkan pembelajaran. Setiap kali kurikulum berubah, para pendidik juga harus menyesuaikan modul ajar dan format penilaian yang baru.

Kesejahteraan mereka pun memprihatinkan. Survei IDEAS dan Dompet Dhuafa pada 2024 menunjukkan 42 persen guru berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Di antara guru honorer atau kontrak, 74 persen berpenghasilan di bawah Rp2 juta dan 20,5 persen di bawah Rp500 ribu (detikFinance, 2024). Sebanyak 55,8 persen guru mencari penghasilan tambahan dan 79,8 persen mengaku memiliki utang (iNews, 2024). Survei ini dilakukan secara daring terhadap 403 guru di 25 provinsi, sehingga angkanya perlu dipahami sebagai gambaran, bukan potret seluruh guru Indonesia. Pemerintah memang menyelenggarakan pelatihan digital bagi 33.156 guru pada 2025 (Metro TV News, 2026c), tetapi guru yang kelelahan dan tidak sejahtera akan sulit diharapkan untuk memandu generasi menghadapi masa depan.

Kurikulum yang Terlalu Jauh dari Akar

Secara formal, kurikulum merupakan perangkat rencana yang memuat tujuan, substansi, serta langkah-langkah pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam praktiknya, terdapat dua persoalan. Pertama, tuntutan pembelajaran berbasis digital dan berbasis proyek kerap berjalan lancar hanya di atas kertas atau di sekolah-sekolah perkotaan, sedangkan di pelosok guru dan murid masih menghadapi kondisi yang berat, seperti keterbatasan buku dan listrik yang tidak stabil. Kedua, kurikulum yang disusun secara terpusat kurang memberi ruang bagi pengetahuan dan keterampilan lokal yang hidup di masyarakat, yang jarang diperhitungkan sebagai kompetensi dalam penilaian.

Gagasan “merdeka belajar” patut dihargai. Namun, kemerdekaan tersebut baru benar-benar bermakna apabila pendidik berada dalam kondisi sejahtera dan infrastruktur pendidikan tersedia secara merata hingga ke pelosok. Kondisi ini tentu tidak seragam di seluruh sekolah di Indonesia, sehingga perlu dibaca sebagai gambaran isu, bukan generalisasi.

Menyiapkan Manusia, Bukan Sekadar Pengguna Teknologi

Abad ke-22 akan dihuni anak-anak yang lahir hari ini, dan mereka akan hidup dalam teknologi yang belum bisa kita bayangkan. Karena itu, kesiapan SDM tidak boleh diukur dari kepemilikan gawai atau kecepatan internet. Ukurannya adalah apakah kita menyiapkan manusia yang mampu belajar sepanjang hayat, berpikir kritis, jujur, dan peka terhadap lingkungannya. Untuk itu, ada empat langkah yang perlu didahulukan:

1. Pemerataan listrik, sinyal, dan buku, terutama di daerah 3T, agar belasan ribu sekolah yang masih tertinggal tidak terus menunggu.

2. Pengurangan beban administrasi serta peningkatan kesejahteraan dan kepastian status guru.

3. Kurikulum yang memberi ruang bagi konteks dan kearifan lokal, dengan penguatan literasi dasar sebelum teknologi.

4. Pembiasaan literasi dan etika digital, terutama keamanan digital yang skornya paling rendah, agar teknologi memperkuat nalar, bukan menggantikannya.

Penutup

Pendidikan sejati tidak berhenti ketika bel berbunyi. Ia berlanjut dalam karakter, kepekaan sosial, dan keberanian bertahan di tengah ketidakpastian. Indonesia hanya akan siap menyambut abad ke-22 bila anak di pelosok dan anak di kota besar sama-sama punya akses untuk belajar, guru yang dihargai, dan ruang untuk tumbuh. Selama itu belum terpenuhi, kita baru berbicara tentang digitalisasi, belum tentang transformasi.