Kerusuhan di Prancis: Ujian Besar bagi Sistem Negara Kesejahteraan

Pengunjuk rasa berselimut bendera Prancis berdiri di depan kantor pariwisata Lyon yang terbakar saat demonstrasi menolak tingginya biaya hidup di Lyon, Prancis, Sabtu (17/10/2026). Foto: Jeff Pachoud/AFP

Keresahan di Prancis tidak bermula pada 17 Oktober 2026. Sejak akhir September, protes pelajar mengenai kekurangan guru dan kondisi sekolah berkembang menjadi mobilisasi nasional, yang kemudian diikuti pekerja dan kelompok masyarakat lain dengan keluhan tentang biaya hidup.

Pada hari itu, otoritas mencatat sekitar 550.000 pengunjuk rasa, sedangkan penyelenggara menyebut 800.000. Sebagian aksi berubah menjadi pembakaran dan penjarahan, dan sekitar 2.400 orang ditangkap sepanjang akhir pekan. Kekerasan itu menutupi tuntutan demonstran damai, tetapi tidak menghapus persoalan yang membawa mereka ke jalan.

Mengapa negara dengan perlindungan sosial seluas itu masih menghadapi kemarahan terhadap layanan publik dan kesulitan hidup? Pertanyaan ini semakin mendesak karena ekonomi sedang melemah dan utang terus membesar, sementara persaingan menggantikan Presiden Emmanuel Macron mempersempit ruang kompromi.

Besarnya Belanja, Terbatasnya Hasil

Negara kesejahteraan bertumpu pada kesediaan masyarakat membayar pajak dan iuran, dengan harapan memperoleh pendidikan, kesehatan, pensiun, dan perlindungan ketika kehilangan pekerjaan. Kesediaan itu bertahan selama kontribusi dirasakan sepadan dengan manfaatnya. Belanja publik Prancis mencapai 57,3 persen PDB pada 2025, salah satu yang tertinggi di antara negara maju. Namun angka sebesar itu tidak memperlihatkan berapa banyak sumber daya yang benar-benar tersedia untuk memperbaiki layanan hari ini.

Laporan pensiun yang dilampirkan pada rancangan anggaran 2027 memberi gambaran lebih jelas. Sekitar 32 persen anggaran Kementerian Pendidikan, atau 28,5 miliar euro, dialokasikan untuk pembiayaan pensiun pegawai negeri, sehingga anggaran pendidikan yang tinggi belum tentu menyisakan ruang sebanding untuk tambahan guru atau perbaikan kelas. Negara harus memenuhi hak pensiunan sekaligus membiayai kesempatan generasi muda, dan kedua kewajiban itu kini bersaing dalam anggaran yang sama.

Bagi keluarga, ukurannya jauh lebih sederhana: apakah anak mereka diajar dengan baik.

Ekonomi Lemah, Ruang Fiskal Menyempit

Banque de France memperkirakan pertumbuhan 2026 hanya 0,4 persen, dengan pengangguran naik hingga 8,4 persen pada akhir tahun. Lapangan kerja yang menyempit memperberat keresahan generasi muda, sementara pertumbuhan rendah membatasi penerimaan negara.

Tekanan juga datang dari luar. Konflik Iran dan gangguan pelayaran di Selat Hormuz menaikkan biaya energi, yang kemudian diteruskan ke harga BBM, ongkos transportasi, dan biaya produksi. Pada September, harga energi Prancis naik 21,3 persen dibandingkan setahun sebelumnya, jauh di atas inflasi keseluruhan sebesar 3,1 persen. Beban itu tidak jatuh merata. Keluarga yang bergantung pada kendaraan pribadi merasakannya jauh lebih berat daripada mereka yang memiliki transportasi umum memadai, sedangkan perusahaan yang menanggung biaya lebih tinggi semakin sulit menaikkan upah.

Pemerintah diminta membantu ketika ruang fiskalnya sendiri menyempit. Utang publik mencapai 119 persen PDB pada akhir Juni, dan rancangan anggaran 2027 masih menargetkan defisit 5 persen PDB. Beban bunga pemerintah pusat diproyeksikan naik dari 62,6 miliar euro pada 2026 menjadi 72,9 miliar euro pada 2027.

Biaya pinjaman pun sudah tinggi sebelum kerusuhan. Imbal hasil penerbitan obligasi sepuluh tahun pada 1 Oktober mencapai 4,93 persen, sehingga persoalan pembiayaan jelas tidak bermula dari kekerasan di jalanan; kerusuhan menambah ketidakpastian pada keadaan yang sebelumnya sudah sulit.

Penyesuaian Tanpa Kesepakatan Politik

Setiap jalan keluar fiskal memiliki penerima manfaat dan penanggung bebannya sendiri. Tambahan subsidi dapat meredakan tekanan, tetapi membutuhkan pembiayaan. Penghematan, kenaikan pajak, dan pengalihan prioritas belanja menyentuh kepentingan kelompok berbeda. Sementara itu, perbaikan produktivitas dan pertumbuhan membutuhkan waktu sebelum memperbesar penerimaan negara.

Pembagian beban itu sudah menjadi perdebatan konkret. Dalam rancangan anggaran 2027, pemerintah mengusulkan penghematan 5,5 miliar euro dari pensiunan, antara lain melalui kenaikan pensiun tertentu di bawah inflasi dan pengurangan fasilitas pajak. Pensiunan diminta ikut menanggung pengurangan defisit pada saat generasi muda menuntut layanan lebih baik. Kelompok yang diminta berkorban wajar mempertanyakan mengapa beban diarahkan kepadanya dan apakah alternatif lain sudah ditempuh.

Parlemen tanpa mayoritas pendukung pemerintah memperbesar kesulitan itu. Pembahasan bagian penerimaan rancangan anggaran 2027 dimulai pada 13 Oktober, sehingga pemerintah harus menghadapi tuntutan jalanan sekaligus mencari dukungan atas pembiayaan tahun berikutnya. Beban koordinasi berada pada Perdana Menteri Sébastien Lecornu. Di sisi keamanan, Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez dan memerintahkan pemeriksaan atas kegagalan perencanaan dan intelijen. Kesinambungan pemerintahan dipilih, tetapi tuntutan pertanggungjawaban tidak hilang.

Menjelang pilpres April–Mei 2027, Le Pen menekankan ketertiban dan perlindungan sosial, Mélenchon membela mobilisasi masyarakat, sedangkan tokoh tengah dan kanan menuntut ketegasan serta pertanggungjawaban pemerintah.

Dalam suasana seperti itu, kompromi menjadi mahal. Calon yang mendukung kebijakan tidak populer mempertaruhkan pencalonannya, padahal penolakan hari ini dapat berbalik menjadi beban bagi dirinya sendiri bila kelak memerintah. Negara kesejahteraan membutuhkan kepastian lintas pemerintahan, justru ketika perhatian politik terpusat pada pergantian kekuasaan.

Menuju Perfect Storm?

Tekanan-tekanan tersebut dapat saling memperburuk: ekonomi yang lemah mempersempit anggaran, penyesuaian anggaran memicu penolakan, dan ketidakpastian yang berlarut akhirnya dibayar melalui premi risiko. Krisis tetap belum pasti terjadi, dan hingga akhir 2026 arahnya dapat dibaca melalui tiga skenario.

Pertama, stabilisasi bertahap. Keputusan pendidikan yang dijanjikan sebelum akhir Oktober membuka dialog, kekerasan mereda, dan anggaran memperoleh dukungan yang memungkinkan pelaksanaan. Skenario ini menguat apabila selisih imbal hasil obligasi Prancis terhadap Jerman menyempit dan penerbitan utang tetap lancar.

Kedua, kebuntuan berkepanjangan. Ketertiban membaik, tetapi tanggapan sosial terbatas, anggaran hanya diselesaikan secara sementara, dan keputusan sulit ditunda hingga pilpres. Risiko ini perlu diwaspadai apabila pemerintah bertahan tanpa mampu membangun kesepakatan kebijakan.

Ketiga, eskalasi. Gangguan ekonomi berlanjut, anggaran gagal memperoleh jalan keluar yang kredibel, dan premi risiko terus melebar. Gabungan perkembangan tersebut menggeser keadaan menuju perfect storm.

Reuters melaporkan selisih imbal hasil obligasi sepuluh tahun Prancis terhadap Jerman sekitar 146 basis poin pada 19 Oktober. Selisih itu melebar ke tingkat tertinggi dalam dua minggu, tetapi masih di bawah hampir 160 basis poin pada awal bulan. Kerusuhan menambah tekanan pasar, sedangkan tingkat sebelumnya menunjukkan bahwa kekhawatiran pembiayaan sudah ada sebelum kekerasan meluas. Bertahan atau tidaknya tambahan tekanan itu akan lebih menentukan daripada pergerakan sehari.

Hingga akhir September, 85 persen program penerbitan utang 2026 telah terlaksana, sehingga akses pasar masih terjaga. Penyelesaian sisanya akan memperlihatkan apakah kepercayaan itu bertahan.

Pertanyaan yang tersisa adalah apakah keputusan pendidikan akhir Oktober cukup konkret untuk memisahkan tuntutan pelajar dari kemarahan yang lebih luas, dan apakah parlemen yang terbelah mampu menyepakati anggaran sebelum perhatian sepenuhnya beralih ke pilpres.