Ketika Dialog Terputus: Pelajaran dari Thailand Selatan bagi ASEAN

A riverside view in Southern Thailand. Photograph by the author.

Ketika kekerasan meningkat tajam di provinsi-provinsi perbatasan selatan Thailand pada 2004, banyak orang membacanya sebagai kebangkitan mendadak gerakan separatis. Pembacaan itu terasa nyaman karena menempatkan kesalahan sepenuhnya pada pemberontak. Namun, dua tahun sebelumnya ada keputusan kebijakan yang layak dipertanyakan. Pada 2002, pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra membubarkan Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) dan Civilian-Police-Military Task Force 43 (CPM 43), dua lembaga yang selama ini menghubungkan negara Thailand dengan masyarakat Melayu-Muslim di selatan. Tulisan ini berargumen bahwa pembubaran itu menghapus saluran akomodasi yang berfungsi dan, bersama faktor lain, ikut berkontribusi pada eskalasi kekerasan sesudahnya.

Apa yang Hilang?

Kedua lembaga itu dibentuk pada 1981 untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan antara Bangkok dan komunitas Melayu-Muslim, sekaligus memperbaiki koordinasi antarotoritas Thailand (Human Rights Watch, 2007). SBPAC mengurus administrasi provinsi-provinsi perbatasan selatan, sedangkan CPM 43 mengoordinasikan aspek keamanan. Setelah perubahan 2002, tanggung jawab keamanan di Selatan berpindah dari militer ke kepolisian (Storey, 2007).

Apa yang ditawarkan lembaga-lembaga ini dapat disebut akomodasi: memberi masyarakat suara di dalam sistem, sehingga keluhan diselesaikan lewat dialog, bukan lewat konflik. Akomodasi tidak melemahkan negara. Ia memberi orang alasan untuk bekerja sama dengan sistem.

Dalam kerangka ini, kehadiran lembaga sipil seperti SBPAC penting bukan hanya karena fungsi administratifnya, melainkan karena simbol yang dibawanya: negara hadir sebagai mitra bicara, bukan sekadar sebagai aparat. Ketika simbol itu hilang, jarak antara negara dan masyarakat melebar, dan jarak itulah yang paling mudah dimanfaatkan oleh pihak yang menentang negara.

Dari Akomodasi ke Sekuritisasi

• Analisis International Crisis Group (2005) menemukan bahwa kekerasan terus meningkat sejak awal 2004 dan diperburuk oleh kebijakan yang represif, dengan pembongkaran lembaga penanganan krisis yang efektif sebagai salah satu masalahnya. Para penulis dalam buku sunting McCargo (2007) juga berpendapat bahwa penanganan pemerintah yang keliru menjadi faktor penting di balik krisis politik yang berujung pada kudeta militer 2006.

• Konsep sekuritisasi dari Mazhab Kopenhagen membantu menjelaskan pergeseran ini. Menurut Ole Wæver (University of Helsinki, n.d.), ketika suatu isu dilabeli sebagai ancaman eksistensial, isu itu ditarik keluar dari politik biasa dan dihadapi dengan langkah luar biasa. Dengan bahasa sederhana: ketika sebuah masalah dipandang semata-mata sebagai ancaman keamanan, alat dialog dan kerja sama lokal semakin jarang dipakai. Perantara lokal kehilangan perannya, dan keluhan warga berisiko diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai isu yang perlu dibicarakan.

• Masalahnya, pendekatan keamanan memiliki logika yang saling menguatkan. Operasi keras dapat memicu kemarahan warga, lalu kemarahan itu dibaca sebagai bukti bahwa ancaman memang nyata, sehingga alasan untuk langkah yang lebih keras makin kuat. Lingkaran ini sulit diputus tanpa saluran politik yang dipercaya kedua pihak. Di sinilah letak salah hitungnya: pembubaran 2002 mengira kontrol yang lebih ketat akan membawa stabilitas, padahal ia menghilangkan mekanisme yang membantu menjaganya.

Pandangan yang Berimbang

Tidak ada satu keputusan yang bisa menjelaskan konflik serumit ini. Askew (2007) mempertanyakan klaim bahwa pembubaran 2002 membuka jalan bagi pemberontakan, dengan argumen bahwa SBPAC dan pemerintahan sebelumnya juga gagal mendeteksi bentuk-bentuk baru militansi. Sejarah, identitas, dan keluhan lokal ikut berperan.

Kritik Askew tidak membatalkan argumen di sini, tetapi mempertajamnya. Jika lembaga lama pun belum sempurna, tuntutannya bukan memulihkan masa lalu begitu saja, melainkan merancang saluran dialog yang lebih tanggap terhadap bentuk perlawanan dan keluhan yang berubah.

Meski begitu, pihak berwenang Thailand kemudian melihat nilai lembaga-lembaga itu. Setelah pergantian pemerintahan 2006, diumumkan bahwa keduanya akan dibentuk kembali, dan SBPAC resmi diaktifkan kembali pada Januari 2007 (Storey, 2007). Karena sejarah dan identitas tidak bisa diubah dengan cepat, institusi yang dirancang dengan baik adalah salah satu alat paling praktis yang dimiliki pemerintah.

Pelajaran bagi Asia Tenggara

Pengalaman kawasan menunjukkan bahwa inklusi dapat mengakhiri konflik panjang. Kebijakan “Win-Win” Kamboja, yang menarik sisa pejuang Khmer Merah ke dalam institusi negara, dinilai berjasa mengakhiri pertempuran pada 1998 (Al Jazeera, 2018). Indonesia pun punya pengalaman sendiri melalui kesepakatan damai Aceh pada 2005. Setiap negara memiliki konteks berbeda dan tidak ada model yang bisa dipindahkan begitu saja, tetapi gagasan dasarnya sama: negara yang memberi tempat bagi kelompok bersenjata dan komunitasnya di dalam sistem memberi mereka lebih sedikit alasan untuk tetap berada di luar.

Langkah Praktis

1. Negara yang menghadapi konflik lokal perlu membentuk badan dialog yang berlandaskan hukum dan melibatkan suara lokal, agar tetap berjalan meski pemerintahan berganti. SBPAC dibubarkan pada 2002 dan dihidupkan lagi pada 2007; stabilitas lebih kuat bila lembaga semacam itu bersifat jangka panjang.

2. ASEAN dapat mendukung perdamaian tanpa melanggar prinsip nonintervensi. Forum sukarela berbasis undangan untuk berbagi pengalaman penyelesaian konflik dan rekonsiliasi akan membuat anggota saling belajar. Indonesia, yang punya pengalaman Aceh, dapat mendorong forum semacam ini melalui kanal perdamaian dan rekonsiliasi ASEAN yang sudah ada.

3. Dialog dini dan rutin dengan komunitas jauh lebih murah daripada respons setelah ketegangan mengeras. Mahasiswa dan peneliti se-ASEAN dapat membantu lewat pertukaran akademik dan budaya yang membangun saling pengertian.

Perdamaian tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, tetapi juga pada kepercayaan, dan kepercayaan bergantung pada saluran yang membuat orang didengar. Thailand Selatan mengingatkan kita bahwa saluran semacam itu mudah dihapus dan lambat dibangun kembali. Bagi kawasan yang menghargai stabilitas, menjaganya adalah investasi yang bijak.