Penyadapan Presiden, Nasib Rakyat dan Perlunya Regulasi

Gambar dari hasil olahan AI Gemini/Google

Presiden Prabowo disadap. Kabar ini menjadi perbincangan di berbagai media nasional bahkan media internasional. Apalagi di media sosial, percakapan akan hal ini begitu riuh.

Hal yang menarik dari kasus ini adalah jika aksi sadap terhadap kepala negara dilakukan oleh negara lain, kali ini penyadapan justru dilakukan oleh orang dalam negeri. Yang lebih menghebohkan lagi adalah diduga dilakukan oleh mantan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sang eks Kapolri mulai melakukan tindakan itu saat masih dipercaya sebagai Kapolri oleh Prabowo. Dan bahkan saat ditetapkan tersangka, Jenderal Listyo masih dalam posisi diberi kepercayaan oleh Presiden untuk duduk sebagai menteri di kabinet. Artinya, bawahan menyadap atasan.

Tidak heran apabila ada yang mengatakan ini adalah penghianatan: menusuk dari belakang. Secara hukum, ada pendapat yang mengatakan bahwa kasus ini mengarah pada persoalan makar. Jika terbukti makar, maka hukumannya tidak main-main: bisa hukuman mati.

Terlepas dari itu semua, ada hal lain yang menarik lain untuk disoroti yakni keamanan seorang presiden. Dalam konteks ini adalah keamanan siber atas presiden. Dari keamanan siber sangat memungkinkan akan berdampak pada keamanan diri presiden dan rakyat.

Kasus ini memberikan gambaran bahwa perlindungan komunikasi presiden begitu mudah dan rentan disusupi. Rahasia negara sangat mudah diketahui. Konsekuensinya, bukan hanya presiden secara individu yang terancam keamanannya. Melainkan juga presiden sebagai lembaga negara yang memimpin ratusan juta orang. Data dan informasi terkait kepentingan publik akan berdampak pada nasib rakyat Indonesia. Ini yang dikhawatirkan.

Teknologi dan SDM Belum Siap

Keberhasilan penyadapan ini mengindikasikan ada yang salah dari keamanan presiden. Ada kemungkinan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) kita pada dasarnya belum siap untuk melindungi komunikasi dan keamanan presiden.

Kita tidak siap dengan perkembangan dunia digital, informasi dan teknologi yang begitu masif dan cepat. Kita begitu lambat untuk merespon perkembangan ini. Padahal hari ini adalah era teknologi digital.

Bisa dikatakan segala sesuatu terdigitalisasi dan terkoneksi dengan internet. Jika kita tidak menaruh perhatian yang besar pada aspek ini, maka kita akan mengalami kerugian yang besar. Bukan hanya keamanan, tetapi juga kepentingan ekonomi, diplomasi, politik, HAM serta lainnya.

Negara-negara lain sangat menaruh perhatian pada teknologi informasi. Bahkan dalam konteks perang konvensional maupun non-konvensional, teknologi informasi memainkan peran yang sangat signifikan.

Bayangkan jika skenario perang yang melibatkan Indonesia benar-benar terjadi, apakah kita siap dengan realitas teknologi kita? Bisa dikatakan, kita akan mudah dilumpuhkan oleh negara lain. Ini bukan pesimisme. Ini hanya kekhawatiran dan sekaligus saran kepada pemangku kepentingan agar tidak menyepelekan perkembangan teknologi yang kian hari, kian dikembangkan.

Hari ini, negara-negara lain sedang berlomba-lomba untuk menguasai teknologi informasi. Mereka bahkan sudah berpikir lebih jauh dari yang kita lakukan: ingin menguasai rantai pasokan global terkait teknologi informasi ini, dari hulu ke hilir.

Mereka yakin, persaingan geopolitik tidak bisa dilepas dari persaingan teknologi informasi. Lihatlah bagaimana Amerika dan China ingin mengendalikan teknologi chip. Teknologi yang hampir semua alat elektronik yang esensial dalam hidup kita bergantung padanya.

Mereka berebut hegemoni dalam penguasaan teknologi informasi. Mereka yakni salah satu variabel dalam menguasai hegemoni global adalah pada teknologi informasi. Sementara kita – dengan melihat kasus pembobolan keamanan komunikasi presiden ini – begitu mengkhawatirkan.

Penghianatan

Kebobolan perlindungan keamanan komunikasi presiden – selain masalah teknologi dan SDM yang tidak siap – juga ada kemungkinan terjadinya pengkhianatan dalam lingkar kekuasaan presiden. Teknologi dan SDM kita mumpuni tapi dua hal ini bisa bobol jika ada pengkhianatan dari dalam.

Teknologi bisa diakali. Diakali oleh orang-orang yang punya power di sekitar presiden. Dari sini presiden harus melakukan evaluasi besar-besaran untuk membersihkan pihak-pihak yang berkhianat. Ini juga akan jadi pelajaran penting bagi presiden dan siapapun presiden ke depannya.

Pengkhianatan ini sebenarnya bukan hanya kepada presiden. Rakyat juga dikhianati. Fasilitas yang dibeli dengan uang rakyat digunakan untuk hal yang tidak semestinya.

Apalagi jika penyadapan itu juga digunakan untuk memata-matai masyarakat sipil untuk kepentingan pihak tertentu, bukan rakyat secara umum. Dari informasi yang berkembang seperti yang disiarkan oleh banyak media, unsur masyarakat sipil seperti media dan ormas juga masuk dalam target penyadapan.

Regulasi Penyadapan

Perlunya UU yang mengatur penyadapan ini menjadi poin penting. Kasus penyadapan terhadap presiden bisa jadi hanya fenomena gunung es. Sangat mungkin ada kasus penyadapan lain yang lebih besar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hanya saja belum diketahui oleh publik.

Apalagi operasi penyadapan bekerja dalam senyap. Rakyat sulit mengawasi. Rakyat bisa jadi korban dari penyadapan yang ilegal tersebut. Dengan penyadapan tanpa mengikuti aturan yang berlaku tersebut akan membuat data-data warga digunakan untuk kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, negara melalui DPR sangat mendesak untuk segera membahas dan mengesahkan UU terkait penyadapan. Dalam regulasi tersebut perlu ada ketentuan yang tegas bagaimana lembaga-lembaga yang diberikan otoritas untuk melakukan penyadapan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan hukum.

Harus ada penjelasan tentang batasan-batasan penyadapan. UU tersebut harus juga mempertegas adanya mekanisme pengawasan yang ketat. Sehingga mereka tidak salah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan di luar kepentingan negara.