Ujian Bagi Demokrasi Elektoral Hari Ini

Mahasiswa Hukum Tata Negara FH USU
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Mehaga L Ginting tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Mungkin sebagian kita asing dengan istilah “Demokrasi Elektoral.” Mengapa kita tidak mengatakan “Pemilu” saja? Ternyata kedua hal ini sangat berbeda secara fundamental.
Ketika kita bicara soal pemilu, maka kita akan bicara soal mekanisme atau instrumen konstitusional yang memungkinkan rakyat menentukan wakil dan pemimpinnya melalui proses pemungutan suara. Sedangkan ketika kita menelisik tentang demokrasi elektoral, maka kita akan sampai pada diskursus sistem politik yang menempatkan pemilu sebagai mekanisme utama dalam memperoleh legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, pemilu merupakan bagian dari demokrasi elektoral, tetapi demokrasi elektoral tidak dapat direduksi semata-mata menjadi penyelenggaraan pemilu.
Definisi demokrasi elektoral juga melibatkan beberapa prasyarat yang diperlukan untuk menjadikan pemilihan umum demokratis seperti kebebasan dan keadilan dari persaingan politik, hak yang sama bagi semua peserta pemilihan umum, kebebasan warga negara dalam memilih dalam politik dan jaminan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara tidak dimanipulasi dengan kekuasaan.Perbedaan ini penting karena hanya sekadar melakukan pemilihan umum itu sendiri bukan merupakan bukti kehidupan demokratis. Dari sinilah kita akan tahu bahwasannya ujian bagi demokrasi elektoral hari ini merupakan isu serius karena ia akan melibatkan supremasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan demokrasi hari ini.
Pada pertengahan Oktober 2026, DPR RI melalui Komisi II telah membentuk Panitia Kerja (Panja) guna menyusun Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam hal ini, setidaknya ada 4 isu sentral daripada pembahasan revisi UU Pemilu ini yang harus menjadi perhatian kita Bersama. Pertama, terkait dengan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Kedua, apakah ambang batas parlemen dinaikkan dari yang awalnya 4 persen menjadi 5 persen. Ketiga, apakah nantinya kita akan memilih Kepala Daerah secara langsung atau justru dipilih melalui DPRD.
Pertama, kita akan bedah soal pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Semangat pemisahan ini awalnya diinisiasi dari Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024. Putusan MK tersebut kemudian melegitimasi pemisahan antara penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Adapun pertimbangan yang mendasari ide pemisahan ini adalah agar tidak tenggelamnya isu daerah dikarenakan ketika Pemilu Nasional dan Daerah tidak dipisah, diskursus publik didominasi oleh isu-isu nasional (terutama Pilpres dan ketokohan calon presiden) sehingga masalah-masalah lokal, visi-misi kepala daerah, dan calon anggota DPRD menjadi tenggelam. Selain daripada itu, pemisahan ini dapat membantu Masyarakat dalam menilai para calon legislatif,presiden dan pemerintah daerah. Pun para penyelenggara Pemilu juga dapat mendistribusikan beban kerja secara efektif.
Kedua, bicara soal ambang batas parlemen yang dinaikkan dari yang awalnya 4 persen menjadi 5 persen. Kebijakan ini diawali dari keluarnya Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa angka 4 persen tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, namun tidak boleh lagi digunakan untuk Pemilu 2029 tanpa adanya perubahan undang-undang. Sehingga dari sini kita tahu bahwasannya untuk pemilu 2029 nantinya, kita tidak akan menggunakan angka 4 persen dalam ambang batas parlemen. Kebijakannya akan ditentukan kemudian oleh pembentuk undang-undang. Sehingga hari ini, muncul wacana untuk menaikkan ambang batas parlemen ini menjadi 5 persen. Hal ini didasari karena pembentuk undang-undang ini menciptakan suatu penyederhanaan partai politik sehingga nantinya dapat mengurangi jumlah partai politik di parlemen agar sistem multi-partai menjadi lebih sederhana dan tidak terlalu terfragmentasi. Namun, kritik lahir terhadap kebijakan ini. Dengan adanya kenaikan ambang batas ini, maka potensial akan ada suara pemilih yang terbuang. Pun selain daripada itu, kebijakan ini tentunya akan menguntungkan partai-partai besar/petahana yang hari ini menduduki kursi mayoritas di parlemen. Sehingga kebijakan ini sekiranya perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan semangat demokrasi elektoral hari ini.
Ketiga, kita bicara mengenai apakah pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, dikatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Makna demokratis di sini dapat ditelisik melalui 2 pendekatan. Apabila kita merujuk pada sistem demokrasi perwakilan, maka sebenarnya sah saja apabila Kepala Daerah dipilih melalui DPRD. Karena sejatinya DPRD merupakan representasi rakyat secara kelembagaan hari ini. Namun apabila kita memakai pendekatan kedua yaitu demokrasi kerakyatan, maka kita akan mengatakan bahwa Kepala Daerah harus dipilih langsung oleh rakyat karena sejatinya rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem bernegara hari ini. Pun dalam sistem elektoral kita hari ini, kita memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sehingga mengapa dalam hal pemilihan Kepala Daerah, kita harus menyerahkan kedaulatan elektoral itu kepada parlemen? Perdebatan itu hingga hari ini masih terjadi.
Keempat, kita coba menelisik terkait penentuan jumlah kursi di DPR dan DPRD. Penambahan kursi tersebut bukan hanya sekadar menambah jumlah anggota legislatif tetapi merupakan efek dari beberapa amandemen peraturan dalam RUU itu sendiri yang masih dalam pembahasan Panja. Jadi menurut Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Komisi II, penambahan kursi tersebut bukan hanya untuk perluasan parlemen tetapi juga merupakan efek dari amandemen beberapa ketentuan dalam RUU yang masih dalam pembahasan Panja. Dari sudut pandang desain sistem, Perludem mengingatkan bahwa ukuran alokasi kursi per daerah akan mempengaruhi struktur partai karena daerah yang luas akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi banyak partai untuk masuk ke parlemen sehingga menyebabkan perpecahan politik. Masalah alokasi kursi juga muncul dari aspek daerah. Di Gorontalo misalnya, ada tekanan untuk meningkatkan jumlah kursi di DPR RI dari 3 menjadi setidaknya 4 kursi sementara di DPRD Jakarta kemungkinan akan dikurangi dari 106 kursi menjadi 85 kursi karena adanya UU DKJ yang diatur berdasarkan ketentuan UU Pemilihan yang mengalokasikan 85 kursi untuk provinsi yang memiliki penduduk 9-11 juta. Semua dinamika di atas menunjukkan bahwa jumlah kursi tidak hanya dapat dilihat dari aspek numerik tetapi juga terkait dengan konsep representasi yang setara, proporsionalitas antar daerah, serta stabilitas sistem partai. Para Legislator harus memahami bahwa penambahan dan reorganisasi kursi harus benar-benar dilakukan berdasarkan prinsip representasi dan diskusi terbuka bukan berdasarkan kepentingan sementara dari partai-partai.
Pada akhirnya, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum bukanlah hanya soal teknis tentang bagaimana mengelola pemisahan pemilihan umum nasional dan daerah, berapa besar ambang batas parlemen, bagaimana proses pemilihan pemimpin daerah akan berlangsung dan bagaimana pembagian kursi di DPR dan DPRD akan terjadi. Semua aspek ini merupakan pengujian demokrasi pemilihan kita. Apakah pemilihan umum masih menjadi metode di mana rakyat menentukan arah kekuasaan ataukah pemilihan umum hanya menjadi metode untuk melegitimasi kepentingan elit. Mengikuti pendekatan demokrasi warga negara, semua keputusan ini harus bergantung pada prinsip bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga setiap pasal yang disusun di dalamnya harus diperiksa dengan pertanyaan apakah pasal ini memperluas atau mempersempit kemungkinan rakyat untuk membuat pilihan mereka? Pemisahan pemilihan umum harus memberikan lebih banyak kesempatan bagi isu-isu daerah untuk mendapatkan kesempatan untuk didengar, ambang batas parlemen tidak boleh membuat suara pemilih menjadi sia-sia, pemilihan pemimpin daerah tidak boleh mentransfer kedaulatan rakyat kepada dunia elit dan pembagian kursi harus menjamin kesetaraan perwakilan daerah. Dengan demikian rakyat tidak hanya harus menjadi penonton dalam pembahasan RUU Pemilu karena partisipasi yang bermakna dalam prosesnya, transparansi, dan pengawasan masyarakat sipil harus dijamin sejak awal pembahasan tersebut.
