Beban Pajak Ekonomi Digital: Apakah Sudah Adil Bagi Usaha Lokal?

Ilustrasi penjual UMKM yang mengemas pesanan marketplace di tengah perkembangan ekonomi digital dan kewajiban perpajakan. Sumber: Ilustrasi dibuat menggunakan AI ( ChatGPT).

Pajak Marketplace menjadi perhatian dalam perkembangan ekonomi digital indonesia, terutama bagi pelaku usaha lokal yang berjualan melalui platform online. Seiring perubahan perilaku konsumen, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas jangkauan pemajakan pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan menunjuk platform digital sebagai pemungut pajak.

Kebijakan mengenai skema pemungutan PPh dan PPN pada platform digital dirancang untuk menciptakan kepatuhan perpajakan yang lebih tertib dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor digital. Namun, di balik langkah progresif ini, muncul pertanyaan krusial yang perlu kita renungkan bersama: Apakah penerapan beban pajak ekonomi digital saat ini sudah benar-benar adil bagi para pelaku usaha lokal?

Dua Sisi Mata Uang Kepatuhan Pajak

Bagi pemerintah, menunjuk platform digital untuk memungut pajak secara langsung (withholding tax) dari para pedagang adalah langkah praktis untuk menekan angka tax gap pada sektor informal atau semi-formal. Kebijakan ini memang memberikan kepastian bahwa para pedagang online beromzet besar menjalankan kewajibannya. Bahkan, regulasi tetap memberikan ruang perlindungan bagi UMKM skala mikro melalui ambang batas (threshold) omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi.

Namun, dari kacamata pelaku usaha skala kecil dan menengah (UMKM) lokal yang sedang berjuang menaikkan kelas, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Pelaku usaha lokal kerap terjepit oleh dua tekanan sekaligus:

1. Beban Administratif dan Marjin Finansial: Pemotongan pajak yang bersifat langsung di platform digital sering kali memotong marjin keuntungan yang tipis, terutama di tengah kenaikan biaya operasional, logistik, dan komisi platform.

2. Persaingan dengan Produk Impor Murah: Meskipun ada mekanisme PPN PMSE untuk produk digital dan barang dari luar negeri, dalam praktiknya pasar digital masih sering dibanjiri oleh barang-barang impor yang dijual dengan harga sangat miring (sering kali melalui celah predatory pricing atau variasi kepatuhan bea masuk).

Mencari Keseimbangan: Antara Penerimaan Negara dan Daya Tahan UMKM

Tujuan utama dari keadilan pajak (tax fairness) bukan hanya mengumpulkan pendapatan sebanyak-banyaknya untuk kas negara, melainkan juga menjaga keberlangsungan ekosistem bisnis agar terus bertumbuh. Jika beban administrasi dan potongan pajak dirasa lebih memberatkan pelaku usaha domestik yang terdaftar dibanding penjual tanpa izin atau produk dari luar negeri, maka fungsi regulatif pajak sebagai alat pemerataan justru mengalami ketimpangan.

Kebijakan pajak digital seyogianya tidak hanya berfokus pada fungsi pemungutan (budgetair), tetapi juga fungsi pengaturan (regulerend). Agar iklim usaha tetap sehat dan adil bagi pelaku usaha lokal, ada tiga langkah strategis yang perlu didorong:

-Edukasi dan Transparansi Sistem Pemungutan: Sosialisasi mengenai pemotongan pajak di platform digital harus dilakukan secara masif dan transparan agar pedagang tidak merasa "kaget" atau dirugikan akibat kurangnya pemahaman administrasi.

-Pengawasan Ketat pada Produk dan Platform Luar Negeri: Pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap penjual atau platform asing agar wajib mematuhi aturan pajak yang sama ketatnya dengan pedagang lokal.

-Insentif Sektor Digital Lokal: Bagi UMKM yang taat pajak dan aktif memanfaatkan ekosistem digital dalam negeri, pemerintah dapat memberikan insentif kemudahan pembiayaan atau fasilitas pendaftaran sertifikasi usaha secara efisien.

Kesimpulan:

Kebijakan pajak ekonomi digital sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan kepatuhan fiskal. Namun, penerapannya harus menjamin prinsip keadilan (tax fairness) agar tidak memberatkan pelaku usaha lokal dan UMKM yang menghadapi persaingan ketat dengan produk impor. Pemerintah perlu menyeimbangkan fungsi pemungutan pajak dengan fungsi perlindungan usaha melalui sosialisasi yang transparan, pengawasan ketat terhadap penjual asing, serta pemberian insentif bagi UMKM lokal yang taat pajak.

Oleh: Meiman Dermawan Buulolo