Ketika AI Justru Menjadi Akselerator SDGs: Bukti dari Asia Tenggara

Source: Freepik/Magnific.

Laporan Sustainable Development Report 2024 yang diterbitkan oleh Sachs dkk. menyampaikan kabar yang benar-benar tidak menggembirakan, karena dunia secara kolektif mengalami kemunduran dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Di Asia Tenggara, gambaran ini bahkan jauh lebih kompleks. Kawasan yang memiliki populasi lebih dari 680 juta jiwa ini bahkan masih bergumul dengan kemiskinan ekstrem di Myanmar dan Kamboja, krisis iklim juga yang menghantam Filipina dan Vietnam, serta ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang tinggi di antara negara-negara anggota ASEAN.

Namun ketika banyak orang pesimis bahkan mengkritik SDGs dan juga di tengah narasi kemunduran tersebut, muncul kekuatan baru yang secara diam-diam mengubah lanskap pembangunan khususnya di Asia tenggara: kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selama ini AI kerap sekali oleh banyak masyarakat umum dipandang sebagai milik negara-negara yang maju, seakan akan sebuah teknologi eksklusif yang justru memperlebar jurang dengan negara berkembang. Namun bukti-bukti dari lapangan Asia Tenggara menunjukkan hal yang berbeda. AI, ketika dilembagakan dan diregulasikan dengan benar dalam konteks kerangka kerja sama multilateral, justru sangat berpotensi menjadi akselerator yang nyata bagi pencapaian SDGs dan bukan cuma sekadar mimpi kecanggihan teknologi di masa depan.

AI dan SDGs: baca Peluang Pakai Kacamata Institusionalisme Liberal

Untuk memahami fenomena ini, pendekatan atau teori Liberal Institutionalism yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye (2011) memberikan kerangka atau pisau analisis yang tepat. Teori Keohane dan Nye mengatakan bahwa kerja sama multilateral yang terlembagakan itu bukan semata-mata kekuatan militer atau ekonomi, tapi juga adalah motor penggerak perubahan global yang sebetulnya. Dalam konteks AI dan SDGs, logika ini berarti bahwa potensi AI baru akan terwujud secara optimal ketika pemerintah mampu mengintegrasikan dalam arsitektur kelembagaan, misalnya seperti kebijakan negara, kerangka regional ASEAN, kemitraan sektor swasta, dan juga keterlibatan aktif masyarakat sipil.

Riset akademis pun memperkuat optimisme ini. Vinuesa dkk. (2020) dalam jurnal Nature Communications menganalisis bahwa AI berpotensi menjadi enabler (pendorong) bagi 134 dari 169 target SDGs. Ini artinya bukan angka yang kecil. AI memang tidak bisa bekerja sendirian, tapi bisa memperkuat kapasitas aktor-aktor yang sudah ada untuk bergerak lebih cepat, lebih presisi, lebih efisien dalam konteks mencapai target pembangunan yang selama ini terlihat bagi banyak orang awam atau bahkan orang-orang akademis pun sepertinya mustahil dijangkau dalam tenggat waktu yang ada.

Dari Sawah hingga ke Sensor: Bukti Nyata di Asia Tenggara

Klaim bahwa AI mempercepat SDGs bukan sekadar teori lagi, tapi ada bukti konkret dari lapangan di Asia Tenggara.

Thailand menjadi contoh pelopor dalam penerapan AI untuk SDG 2 (tanpa kelaparan) dan SDG 13 (aksi iklim). Pemerintah Thailand bersama FAO mengembangkan sistem precision agriculture berbasis AI yang menganalisis citra satelit, kondisi tanah, cuaca, dan potensi hama secara real-time. Hasilnya sangat signifikan positif, petani padi di wilayah proyek berhasil mengurangi penggunaan pestisida sekaligus meningkatkan hasil panen, ini artinya sebuah capaian yang menyentuh langsung dimensi ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan (ASEAN, 2021).

Di Indonesia, inovasi AI juga ada dalam dua wajah berbeda yang sama-sama relevan dengan SDGs. Pertama, integrasi model AI ke dalam sistem peringatan dini gempa dan tsunami oleh BMKG mampu memproses ribuan data sensor seismik secara simultan dengan kecepatan yang melampaui sistem konvensional, ini artinya sebuah terobosan untuk SDG 11 (kota dan komunitas berkelanjutan) dan SDG 13. Kedua, platform fintech berbasis AI membuka akses yang luas untuk layanan keuangan bagi puluhan juta penduduk yang selama ini tidak terjangkau perbankan konvensional (unbanked population), mendorong langsung SDG 1 (tanpa kemiskinan) dan SDG 10 (pengurangan kesenjangan).

Vietnam memiliki mekanisme integrasi AI yang berbeda dari Thailand dan Indonesia, tapi sama kuatnya. Industri manufaktur Vietnam adalah salah satu yang pertumbuhannya tercepat di Asia Tenggara, sekarang mulai mengadopsi AI untuk memantau emisi karbon di tingkat pabrik, mengoptimalkan konsumsi energi, dan menekan limbah produksi. Langkah mengadopsi AI di industri manufaktur ini sebetulnya didorong oleh tekanan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) dari pembeli internasional, tapi hasilnya adalah berkontribusi nyata pada SDG 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab) serta SDG 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur).

Aktor Penggerak: Siapa Sebenarnya yang Menjadi Pelopor di Balik Transformasi Ini?

Dalam perspektif Liberal Institutionalism, transformasi besar tidak lahir dari satu aktor tunggal. Di balik pergerakan AI-SDGs di Asia Tenggara, terdapat ekosistem aktor yang sudah saling melengkapi.

Negara mengambil peran melalui regulasi dan investasi publik. Singapura menjadi benchmark regional dengan AI Governance Framework-nya yang telah diperbarui secara berkala dan menjadi rujukan/referensi bagi Indonesia maupun Malaysia dalam menyusun kebijakan AI nasional. Organisasi internasional sangat berperan sebagai fasilitator dan penyedia standar bersama. ASEAN melalui ASEAN Digital Masterplan 2025 secara eksplisit menghubungkan transformasi digital dengan pencapaian SDGs, menetapkan target konektivitas dan literasi AI di seluruh negara anggota (ASEAN, 2021). UNDP juga turut meluncurkan berbagai inisiatif AI for Development yang memberikan pendampingan teknis untuk negara anggota bagi negara yang kapasitas digitalnya masih terbatas.

Sektor swasta berperan sebagai mesin implementasi. Dari raksasa perusahaan teknologi global seperti Google dan Microsoft sampai ke perusahaan lokal seperti Grab, program-program AI for Social Good telah dijalankan dan mulai dari deteksi penyakit demam berdarah di Filipina hingga pemetaan risiko banjir perkotaan di Indonesia. Sementara itu, masyarakat sipil dan LSM mengambil peran yang cukup kritis sebagai pengawas, memastikan manfaat AI tidak hanya mengalir ke kelompok elit atau masyarakat urban yang melek teknologi, tetapi juga menjangkau komunitas adat, petani kecil, dan perempuan di daerah terpencil.

Perlunya Kebijakan Pemerintah Untuk Mengurangi Kesenjangan Digital

Optimisme dan masa depan AI yang cerah, tetap harus diimbangi dengan kejernihan analisis. AI bukanlah solusi instan, dan ada satu tantangan struktural yang harus diatasi agar AI benar-benar menjadi akselerator supaya bukan justru memperdalam ketimpangan yang coba diatasi SDGs.

Permasalahan utama adalah kesenjangan digital masih cukup lebar. Tingkat penetrasi internet di beberapa negara ASEAN jauh di bawah rata-rata regional, sementara Singapura sudah mencapai tingkat digitalisasi tertinggi di kawasan. Tanpa infrastruktur digital yang merata, AI hanya akan bisa memperkaya yang sudah kayadan tidak efektif, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan yang justru coba diatasi oleh SDGs itu sendiri. Regulasi dan infrastruktur Digital pemerintah adalah kunci untuk memaksimalkan AI dalam mempercepat implementasi SDG.

Kesimpulan

Bukti dari lapangan Asia Tenggara menunjukkan bahwa AI bukan sekadar wacana futuristik, karena sudah bekerja sebagai akselerator nyata bagi SDGs, dari sawah di Thailand hingga pabrik hijau di Vietnam dan sistem peringatan bencana di Indonesia. Dalam perspektif dan kerangka Liberal Institutionalism, transformasi ini paling efektif ketika AI dilembagakan dalam kerja sama multilateral yang inklusif: antara negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Namun akselerasi ini tidak akan merata dan membuahkan hasil tanpa tata kelola yang kuat dan adil. Asia Tenggara membutuhkan rezim AI regional yang memastikan manfaat teknologi ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya mereka yang sudah berada di garis depan digital. Karena pada akhirnya, SDGs bukan soal teknologi tercanggih, melainkan tentang siapa yang tidak boleh tertinggal.