Konten dari Pengguna

Meredam Keterputusan Sosial

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Mirza Azkia Muhammad Adiba tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Gambar: AI Chat Gpt
zoom-in-whitePerbesar
Gambar: AI Chat Gpt

Peristiwa kebakaran hutan, rencana penarikan pajak di beberapa sektor, ungkapan dari tokoh publik yang kontroversial menjadi topik hangat perbincangan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial sampai di media sosial. Situasi ini harus menjadi perhatian bagi masyarakat karena merupakan penting dalam membangun harmonisasi di masyarakat. Kondisi damai, sejahtera, makmur dan sejahtera akan menjamin martabat pemerintahan ke depannya. Sebaliknya, jika kondisi saat ini tidak segera terselesaikan akan membuat lingkungan tidak kondusif dan berpotensi terjadi dalam waktu lama.

Emile Durkheim menekankan bahwasannya solidaritas sosial adalah keteraturan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada ikatan sosial, nilai bersama dan kesadaran secara kolektif yang tumbuh bersama masing individu. Dalam sudut pandang politik sosial, solidaritas tidak sebatas menjaga kualitas hubungan pada masyarakat, namun menjadi syarat untuk menciptakan stabilitas politik, kepercayaan publik dan legitimasi pemerintahan. Melihat kondisi ini, pemerintah melalui stakeholdernya harus memastikan solidaritas ini sesuai dan berjalan di jalur benar untuk menciptakan situasi damai dan kesejahteraan pada masyarakat.

Dalam Konteks ini dapat dilihat beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini harus diambil banyak pelajaran untuk memperbaiki cara pengambilan keputusan, baik dalam melempar isu hingga ketika sudah menjadi keputusan akhir. Pada aspek ini, urgensi komunikasi politik yang transparan dan partisipatif. Pemerintah di sini tidak hanya berorientasi pada bagaimana kebijakan itu ditetapkan, tetapi juga wajib memastikan kebijakan itu dapat dipahami, diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Politik Dialogis

Sejauh ini komunikasi pemerintah masih belum bisa merepresentasikan komunikasi yang peka dalam melihat situasi masyarakat di kelas menengah bawah yang masih menjadi masyarakat dominan di Indonesia. Tokoh publik masih sering menyampaikan ucapan kontroversial yang tidak tidak kunjung usai. Mereka seharusnya harus memahami bahwasannya setiap pernyataan tidak sebatas ekspresi personal saja, tetapi memiliki dampak konsekuensi komunikasi yang dapat mempengaruhi persepsi, kepercayaan bahkan hubungan sosial masyarakat.

Komunikasi politik harus ditempatkan sebagai ruang dialog dua arah, tidak sebatas instrumen untuk menyampaikan keputusan atau membangun citra. Pemerintah harus membangun ruang publik untuk menyampaikan kritik, keberatan dan aspirasi tanpa harus takut karena berhadapan dengan kekuasaan.

Jürgen Habermas melalui teori tindakan komunikatif (Theory of Communicative Action), menempatkan komunikasi sebagai proses untuk mencapai kesepahaman melalui pertukaran pesan yang rasional, bukan sekadar penyampaian kehendak dari pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam sudut pandang politik, ini erat dengan demokrasi deliberatif, yakni proses pengambilan keputusan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menguji argumentasi dan melibatkan masyarakat untuk pembentukan kebijakan publik.

Kolaborasi Transformatif

Upaya untuk meredam keterputusan sosial menjadi syarat transformasi komunikasi politik dan perubahan aspek apa pun pada masyarakat. Problematika sosial tidak bisa selesai begitu saja jika hanya bergantung pada pendekatan dari atas ke bawah, tetapi membutuhkan partisipasi dari masyarakat, tokoh publik, akademisi, media hingga masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk dilaksanakan agar perbedaan pandangan, kepentingan maupun latar belakang sosial tidak melebar menjadi penghalang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia menegaskan bahwa negara harus dibangun atas dasar kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Meredam siklus keterputusan sosial sangat dibutuhkan lebih dari sekadar menjaga persatuan, dalam menjalankannya, pemerintah khususnya perlu mengubah cara pandang, keberanian untuk mengevaluasi kebijakan serta membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berkeadilan. Pada akhirnya, ini adalah upaya untuk memastikan bahwasannya generasi selanjutnya bisa mewarisi kehidupan bangsa yang saling percaya, peduli dan rasa tanggung jawab satu sama lain. Masyarakat tidak boleh tenggelam dalam siklus keterputusan sosial, jangan biarkan ucapan kontroversial terus bergulir dan menjadi hal lumrah dan dimaafkan secara terus menerus.