Wacana Pilkada via DPRD dalam Konteks Kemunduran Demokrasi di Indonesia
Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Mudiyati Rahmatunnisa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam politik komparatif, kemunduran demokrasi telah menjadi kerangka analitis utama untuk memahami evolusi politik terkini di negara-negara berkembang pasca-Perang Dingin. Indonesia termasuk kasus yang paling sering dikutip.
Laporan V-Dem Institute 2026, Unraveling the Democratic Era? mencatat bahwa skor indeks demokrasi liberal Indonesia turun dari sekitar 0,5 pada 2016 menjadi 0,3 pada 2025, terendah dalam satu dekade. Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat tren serupa: penurunan berturut-turut selama tiga tahun sejak 2023. Dua lembaga dengan metodologi berbeda sampai pada kesimpulan yang sama.
Tren ini perlu dibaca bersama dengan apa yang terjadi di jalanan pada Oktober 2026. Demonstrasi dimulai pada 5 Oktober, digelar oleh LMND dan BEM-SI di depan gedung parlemen, menuntut antara lain revisi RUU Sisdiknas dan perbaikan kesejahteraan guru. Dalam waktu sepekan, 6.000 anggota Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bergabung di lokasi yang sama, menuntut reformasi struktural undang-undang ketenagakerjaan.
Gelombang protes membesar lagi pada 28 Oktober, kali ini mempersoalkan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran secara lebih luas. Di tengah semua itu, respons yang menguat di tingkat elite bukan memperluas kanal partisipasi, melainkan mempersempitnya.
Ketegangan Klasik: Demokrasi Perwakilan vs Demokrasi Partisipatif
Perdebatan soal pilkada via DPRD mencerminkan ketegangan lama antara dua model demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan, lembaga legislatif dianggap sah membuat keputusan politik strategis atas nama rakyat, termasuk mengangkat kepala daerah. Namun perkembangan teori demokrasi modern menunjukkan bahwa legitimasi tidak cukup dipahami sebagai prosedur formal yang netral secara sosial dan politik.
Pendukung pilkada via DPRD menyandarkan argumen pada dua hal: penghematan anggaran dan pemberantasan politik uang. Sebagian juga menarik argumen ideologis bahwa mekanisme perwakilan lewat DPRD sejalan dengan sila keempat Pancasila tentang musyawarah untuk mufakat. Argumen ini mendistorsi makna sila keempat: musyawarah tidak pernah berarti rakyat menyerahkan hak memilih pemimpinnya secara langsung kepada elite partai.
Klaim soal politik uang pun tidak memiliki dasar empiris yang kuat. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menyatakan bahwa politik uang dalam pilkada via DPRD tidak akan hilang; ia akan berubah menjadi lebih tersembunyi dan lebih mahal, karena setiap suara anggota DPRD berpotensi diperjualbelikan. Temuan komparatif mendukung posisi ini: korupsi elektoral tidak dieliminasi oleh perubahan mekanisme, melainkan bermigrasi ke level yang lebih terkonsentrasi dan lebih sulit diawasi publik.
Distorsi Representasi dan Sirkulasi Elite yang Tertutup
The Indonesian Institute dalam Policy Assessment 2026 menguraikan rantai dampak pilkada via DPRD: partisipasi publik turun karena rakyat kehilangan hak pilih langsung; akuntabilitas bergeser karena kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada rakyat; dan kepercayaan publik melemah seiring meluasnya jaringan patronase elite.
Dalam teori elite Vilfredo Pareto, semua sistem kekuasaan mengandung "sirkulasi elite." Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, sirkulasi itu akan makin tertutup: mereka yang berkuasa kembali memilih dari lingkaran mereka sendiri. Ini bukan spekulasi — ini prediksi yang bisa diturunkan langsung dari insentif dalam desain kelembagaan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki, membaca wacana ini sebagai penataan ulang peta kekuasaan, bukan persoalan efektivitas demokrasi. Jika tujuannya murni efisiensi anggaran, banyak opsi kebijakan lain yang tersedia tanpa harus memangkas hak pilih langsung rakyat.
Kesenjangan antara Preferensi Publik dan Agenda Elite
Survei Litbang Kompas menunjukkan 77,3 persen responden menilai pilkada langsung paling tepat; hanya 5,6 persen memilih mekanisme lewat DPRD. Tingkat penolakan mencapai 77-89 persen dalam berbagai survei nasional lainnya. Lembaga Survei Indonesia sudah menemukan pada 2014 bahwa 84,1 persen rakyat Indonesia menolak pilkada tidak langsung. Lebih dari satu dekade berlalu tanpa pergeseran preferensi publik yang berarti — yang bergeser adalah kemauan elite untuk tetap mendorong agenda ini.
Lima fraksi di Komisi II DPR — Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan Gerindra — mendukung pilkada tidak langsung. Kelimanya bagian dari koalisi pemerintah. Ketika koalisi mayoritas parlemen bersatu mengejar kebijakan yang ditolak lebih dari tiga perempat rakyat, itu bukan sekadar perbedaan preferensi kebijakan. Dalam literatur democratic backsliding, kesenjangan elite-massa semacam ini adalah salah satu indikator paling konsisten dari konsolidasi kekuasaan.
Gagasan dasar demokrasi Indonesia pasca-Reformasi adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat — bukan hanya sebagai retorika konstitusional, tetapi sebagai prinsip yang diwujudkan hingga ke pemilihan kepala daerah secara langsung. Jika pilkada dialihkan ke DPRD, yang berubah bukan mekanismenya saja: elite partai menjadi otoritas tertinggi atas demokrasi lokal, menggantikan rakyat yang selama ini memegangnya.
Demonstrasi Oktober 2026 adalah sinyal bahwa jarak antara preferensi publik dan agenda elite telah mencapai titik yang tidak lagi bisa diabaikan. Pertanyaannya bukan apakah rakyat ingin pilkada langsung dipertahankan — data sudah menjawab itu. Pertanyaannya adalah apakah sistem politik Indonesia masih punya mekanisme yang berfungsi untuk memastikan kehendak mayoritas itu benar-benar mengikat keputusan elite. Jika tidak, yang kita saksikan bukan reformasi sistem pemilu.