Bisakah Koperasi Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah?
Mahasiswa Universitas Pamulang, Jurusan Prodi Pendidikan Ekonomi
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Muhammad Radya Bintang Satria tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSebagian koperasi masih menghadapi berbagai kendala sehingga sulit berkembang. Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Solo Bambang Yunianto mengatakan kendala-kendala yang dihadapi koperasi antara lain ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Menurutnya, koperasi sering kali bergantung pada bantuan modal dari pemerintah, sehingga menghambat kemajuan koperasi.
“Biasanya kalau ada kesempatan seperti pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel), yang mereka (koperasi) minta adalah bantuan modal kepada pemerintah. Padahal ruh koperai ini adalah dari anggota untuk anggota,” ujarnya pada acara pelatihan capacity building Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Jawa Tengah di Hotel Dana, Solo, Rabu (11/6/2025).
Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah tidak terjadi tanpa alasan. Sebagian koperasi mungkin belum memiliki modal anggota yang cukup, usaha yang stabil, atau kemampuan mengelola pendapatan secara berkelanjutan. Kondisi ini membuat bantuan dari luar menjadi pilihan yang dianggap paling mudah untuk mengembangkan usaha. Namun, jika terus bergantung pada bantuan pemerintah, koperasi berisiko kesulitan berkembang ketika bantuan tersebut tidak lagi tersedia. Karena itu, penguatan modal dan usaha dari dalam koperasi perlu menjadi perhatian utama.
Kendala berikutnya adalah citra koperasi di masyarakat. Menurutnya, citra koperasi dapat menjadi negatif jika aturan-aturan koperasi tidak diterapkan dengan baik.
Bambang menambahkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola koperasi juga masih menjadi kendala. Di mana, kualitas SDM yang mengelola koperasi sangat penting untuk kemajuan koperasi. Termasuk adanya ikatan keluarga di dalam kepengurusan berpoteni menimbulkan masalah.
Kendala berikutnya, lanjutnya, adalah pengelolaan permodalan. Dikatakan Bambang, pengelolaan modal yang tidak baik dapat menyebabkan permasalahan dalam koperasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, koperasi perlu memperkuat sumber modal yang berasal dari anggota dan hasil kegiatan usahanya sendiri. Pengelolaan simpanan anggota secara tertib, penggunaan keuntungan untuk pengembangan usaha, serta perencanaan keuangan yang baik dapat membantu koperasi menjadi lebih mandiri. Bantuan pemerintah tetap dapat dimanfaatkan, tetapi sebaiknya digunakan untuk memperkuat kemampuan koperasi dalam jangka panjang, bukan menjadi sumber utama yang terus diandalkan.
Lebih lanjut, dia menyebut minimnya partisipasi anggota juga merupakan kendala dalam pengembangan koperasi.
Bambang memberikan contoh sebuah koperasi yang membangun usaha toko sembako, anggotanya justru berbelanja di tempat lain yang lebih murah. Padahal “harga lebih mahal” di koperasi justru akan menghidupkan koperasi itu sendiri.
Rendahnya partisipasi anggota juga berkaitan dengan manfaat yang mereka rasakan dari koperasi. Anggota akan lebih terdorong untuk bertransaksi dan terlibat apabila koperasi mampu memberikan pelayanan yang baik, harga yang wajar, serta pengelolaan yang transparan. Sebaliknya, jika anggota merasa kebutuhan mereka tidak terpenuhi atau tidak mengetahui bagaimana dana koperasi dikelola, kepercayaan terhadap koperasi dapat menurun. Oleh karena itu, pengurus perlu membangun hubungan yang terbuka dengan anggota agar koperasi benar-benar menjadi usaha bersama yang memberikan manfaat nyata.
“Partisipasi anggota sangat penting dalam koperasi, namun seringkali anggota tidak mau belanja, tidak mau pinjam di koperasinya sendiri tetapi selalu menginginkan mendapatkan SHU (sisa hasil usaha) yang besar,” ujarnya.
Kendala selanjutnya adalah koperasi sering terjebak pada skala usaha kecil. Semestinya koperasi harus dikembangkan usahanya dan bidangnya.
Selain memperkuat modal dan partisipasi anggota, koperasi juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Digitalisasi dapat dilakukan melalui pencatatan keuangan berbasis aplikasi, pemasaran produk secara daring, serta pemanfaatan platform digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Bagi koperasi yang memiliki keterbatasan sumber daya, penerapan teknologi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dengan strategi tersebut, koperasi berpeluang meningkatkan efisiensi pengelolaan dan memperluas pasar tanpa harus selalu mengandalkan tambahan modal dari pemerintah.
Bambang juga menekankan pentingnya peran koperasi bagi UMKM. Pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong sektor strategis seperti UMKM dan koperasi. Dengan demikian, koperasi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.
Meskipun kemandirian menjadi tujuan penting, bukan berarti koperasi harus berjalan tanpa dukungan pemerintah. Pemerintah tetap memiliki peran dalam menyediakan pelatihan, pendampingan usaha, akses informasi, dan kemudahan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Dukungan tersebut perlu diarahkan agar koperasi mampu meningkatkan kemampuan pengurus, memperluas jaringan usaha, dan memperbaiki tata kelola. Dengan demikian, keberhasilan dukungan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan koperasi untuk tumbuh dan bertahan secara mandiri.
"Peran koperasi bagi UMKM sangat penting. Pemerintah akan terus mendukung dan membimbing UMKM untuk berorganisasi dan membentuk koperasi," kata Bambang.
Kemandirian koperasi tidak cukup dinilai dari seberapa besar modal yang dimiliki atau seberapa sering koperasi memperoleh bantuan. Kemandirian juga dapat dilihat dari kemampuan koperasi membiayai kegiatan operasionalnya, menjaga kesehatan keuangan, mengembangkan usaha, serta mempertahankan partisipasi anggota. Koperasi yang sehat seharusnya mampu menjalankan usahanya secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada anggota. Dengan ukuran tersebut, koperasi dapat mengevaluasi perkembangannya secara lebih objektif dan mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga mengajak para peserta pelatihan untuk memanfaatkan fasilitas UMKM Center yang disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di kawasan PLUT untuk meningkatkan kemampuan pemasaran dan penjualan produk UMKM.