Gaji PPPK dan Paradoks Pertumbuhan Maluku Utara
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Muh Zulfikar Ismail Fabanyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika angka pertumbuhan tinggi, tapi kesejahteraan tak merata
Harusnya, tinggal di daerah yang ekonominya tumbuh tinggi membuat orang merasa sedikit lebih tenang. Jalan mestinya makin baik, harga kebutuhan lebih masuk akal, anak-anak muda lebih mudah mendapat kerja, dan orang tua tidak perlu terlalu sering menghitung ulang uang belanja sebelum ke pasar.
Apalagi kalau angka pertumbuhannya bukan main-main. Ekonomi Maluku Utara pada 2025 tumbuh 34,17 persen. Pada Triwulan I 2026 pun masih tumbuh 19,64 persen secara tahunan. Angka seperti ini jelas fantastis, bahkan terlalu tinggi untuk diabaikan begitu saja. BPS mencatat pertumbuhan itu banyak ditopang oleh industri pengolahan, sektor yang memang sedang menjadi wajah baru ekonomi Maluku Utara hari-hari ini.
Sebagai orang yang tinggal dan bekerja di Maluku Utara, saya sering merasa angka-angka besar itu seperti berjalan di jalurnya sendiri. Di satu sisi, kita bangga karena daerah ini tumbuh cepat. Di sisi lain, dalam percakapan sehari-hari, yang lebih sering muncul bukan cerita tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan harga kebutuhan yang naik, biaya hidup yang makin terasa, dan anak-anak muda yang masih bertanya: "Kalau ekonomi kita tumbuh setinggi itu, bagian kami ada di mana?"
Masalahnya, hidup tidak selalu berjalan mengikuti grafik pertumbuhan ekonomi.
Di atas kertas, Maluku Utara tampak sedang berlari kencang. Di berita, di pidato pejabat, dan di laporan resmi, daerah ini sering terdengar seperti provinsi yang sedang menuju masa depan cerah. Tetapi di kehidupan sehari-hari, warga tidak membayar beras dengan persentase pertumbuhan ekonomi. Ibu-ibu di pasar tidak menawar ikan dengan angka PDRB. Anak muda yang mencari kerja tidak bisa membawa data industri pengolahan sebagai jaminan diterima bekerja.
Sopir lintas, buruh harian, nelayan, pedagang kecil, dan keluarga-keluarga biasa tetap membaca pembangunan dari hal-hal yang sangat dekat: harga bahan pokok, ongkos transportasi, biaya sekolah, akses kesehatan, jalan yang dilalui setiap hari, dan sisa uang di dompet setelah semua kebutuhan dibayar.
Di situlah paradoksnya. Angka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara memang tinggi. Tetapi rasa sejahtera tidak selalu ikut naik secepat grafiknya.
Daerah yang Tumbuh, Kas Daerah yang Sesak
Ironi itu makin terasa ketika muncul kabar bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kesulitan cash flow untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri pada Senin, 8 Juni 2026. Angkanya cukup gamblang: DAU yang diterima Pemprov Maluku Utara sekitar Rp960 miliar, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Selisih lebih dari Rp140 miliar itu bukan jumlah yang kecil, dan di situlah akar tekanan fiskal itu berasal.
Di titik ini, pertanyaannya menjadi lebih tajam: mengapa daerah yang ekonominya tampak begitu besar justru kesulitan membayar hak orang-orang yang bekerja untuk pelayanan publik?
PPPK bukan angka kecil dalam tabel anggaran. Mereka adalah guru yang masuk kelas setiap pagi, tenaga kesehatan yang berjaga di puskesmas, pegawai teknis yang mengurus administrasi, dan aparatur yang membuat layanan pemerintah tetap berjalan. Ketika gaji mereka terancam, yang terganggu bukan hanya urusan satu kelompok pegawai. Yang terganggu adalah rasa aman keluarga, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kualitas pelayanan publik yang setiap hari dibutuhkan warga.
Bagi sebagian orang, masalah cash flow mungkin terdengar sangat teknis. Tetapi bagi PPPK, cash flow berarti uang dapur, cicilan yang harus dibayar, ongkos anak sekolah, dan kebutuhan rumah yang tidak bisa menunggu sampai pembahasan anggaran selesai.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berubah menjadi kapasitas fiskal yang kuat. Industri bisa tumbuh, ekspor bisa naik, investasi bisa masuk, tetapi uang yang benar-benar tersedia untuk membiayai layanan publik, membayar pegawai, dan memperkuat sekolah serta fasilitas kesehatan tetap bergantung pada struktur penerimaan daerah, transfer pusat, dan kemampuan pemerintah mengelola belanja. Daerah ini bisa tampil sebagai contoh keberhasilan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama menghadapi tekanan fiskal untuk membayar aparaturnya sendiri.
Ketika Masalah Anggaran Menjadi Masalah Kepercayaan
Saya melihat persoalan ini bukan hanya sebagai urusan fiskal daerah. Tentu ada soal arus kas, DAU, belanja pegawai, dan kemampuan pemerintah mengatur anggaran. Tetapi di balik semua istilah teknis itu, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: bagaimana pemerintah menjelaskan keadaan ini kepada warga, terutama kepada para PPPK dan keluarga mereka yang sedang menunggu kepastian.
Sebagai orang yang sedang menempuh Magister Ilmu Komunikasi, saya melihat di sinilah komunikasi pembangunan menjadi relevan. Pembangunan yang baik tidak cukup hanya menghasilkan angka besar. Ia juga harus membangun rasa percaya. Warga perlu merasa bahwa kebijakan berjalan masuk akal, masalah dijelaskan dengan jujur, dan risiko yang mereka hadapi tidak dibiarkan menggantung tanpa kepastian.
Dalam kajian komunikasi, cara sebuah isu dibingkai (framing) akan memengaruhi cara publik memahami kenyataan. Selama ini, keberhasilan daerah sering dibingkai melalui capaian ekonomi, investasi, dan hilirisasi. Frame semacam itu tidak sepenuhnya salah. Namun, ia menjadi bermasalah ketika warga menemukan kenyataan lain yang lebih dekat dengan hidup mereka. Ketika pemerintah dan elite terus membingkai Maluku Utara sebagai daerah yang sedang tumbuh dan maju, publik membangun harapan yang besar. Masalah muncul ketika harapan itu bertemu kabar bahwa kas daerah tidak cukup kuat untuk membayar hak PPPK sampai akhir tahun. Di titik itulah frame keberhasilan mulai berbenturan dengan pengalaman sosial masyarakat, dan benturan inilah yang dapat melahirkan krisis kepercayaan.
Orang mungkin masih bisa memahami bahwa anggaran daerah sedang sulit. Orang juga mungkin bisa menerima bahwa ada tekanan dari struktur penerimaan daerah atau beban belanja pegawai yang membuat pemerintah tertekan. Tetapi penerimaan itu hanya mungkin terjadi kalau penjelasannya terbuka dan jernih.
Di sinilah pentingnya komunikasi risiko. Pemerintah perlu menjelaskan dengan jelas mengapa tekanan fiskal itu terjadi, apa dampaknya terhadap PPPK, langkah penyelamatan apa yang sedang ditempuh, dan kapan kepastian pembayaran bisa diberikan. Tanpa komunikasi yang jelas, isu ini mudah berkembang menjadi kecemasan kolektif, bukan hanya di kalangan PPPK, tetapi juga di sekolah, di puskesmas, dan di masyarakat yang bergantung pada layanan publik yang mereka berikan.
Sebab dalam hidup sehari-hari, ketidakpastian sering kali lebih melelahkan daripada kekurangan itu sendiri. Orang masih bisa menahan diri ketika diberi penjelasan yang jujur. Tetapi orang akan sulit tenang ketika masa depan dapurnya hanya dijawab dengan istilah teknis: cash flow, DAU, dan efisiensi anggaran.
Pembangunan Harus Terasa Dekat
Pembangunan memang butuh angka besar. Investasi penting. Industri penting. Hilirisasi juga penting. Tetapi semua itu tidak boleh berhenti sebagai cerita besar di atas panggung.
Pembangunan harus terasa dekat dengan hidup warga. Dekat dengan guru PPPK yang menunggu kepastian gaji. Dekat dengan tenaga kesehatan yang tetap melayani pasien meski sedang cemas soal kebutuhan rumah. Dekat dengan pegawai pelayanan publik yang bekerja setiap hari, tetapi belum tahu apakah haknya akan dibayarkan tepat waktu atau tidak.
Kasus PPPK ini membuat kita perlu melihat pembangunan dengan lebih jujur. Kalau daerah yang ekonominya disebut tumbuh tinggi masih kesulitan memastikan gaji pegawai pelayanan publik, berarti ada yang belum beres dalam cara kita memahami kesejahteraan. Pertumbuhan memang sedang terjadi. Industri memang bergerak. Investasi memang masuk. Tetapi bagi warga, pertanyaannya tetap sederhana: apakah hidup menjadi lebih aman?
Hari-hari ini, pertanyaan itu terasa lebih berat. Nilai tukar rupiah telah menyentuh Rp18 ribu per dolar AS pada awal Juni 2026, sementara harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax juga naik mulai 10 Juni 2026. Dampaknya pelan-pelan sampai ke dapur: ongkos bergerak, harga barang tertekan, dan keluarga kecil harus kembali menghitung ulang pengeluaran.
Pemerintah tentu punya alasan teknis. Tetapi bagi warga, terutama PPPK dan keluarga mereka, yang paling dibutuhkan bukan hanya penjelasan teknis. Mereka membutuhkan kepastian bahwa hak mereka tidak akan diabaikan, bahwa negara hadir bukan hanya ketika membicarakan pertumbuhan, tetapi juga ketika warganya cemas.
Maluku Utara boleh saja tumbuh tinggi. Kita patut bangga untuk itu. Tetapi pertumbuhan yang baik tidak cukup hanya naik di grafik. Ia harus turun ke tanah, ke pasar, ke sekolah, ke puskesmas, ke meja makan, dan ke dapur keluarga.
Sebab pada akhirnya, daerah tidak disebut sejahtera hanya karena ekonominya tumbuh. Daerah disebut sejahtera ketika warganya bisa hidup lebih tenang.