Salam Tiga Jari dan Perlawanan Demokrasi

Dosen Komunikasi Politik Universitas Pancasila
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Muhamad Rosit tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Salam tiga jari bukan hanya sekadar simbol yang sedang menjadi tren dalam budaya popular. Simbol yang pada mulanya merupakan karya fiksi ini bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan perlawanan. Salam tiga jari menjadi representasi keberanian rakyat dalam menggaungkan suara kebebasan, keadilan, dan solidaritas dalam menghadapi pemerintahan yang bebal.
Dalam konteks demonstrasi mahasiswa pada tanggl 28 Oktober 2026 di Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, ribuan mahasiswa turun ke jalan dan mengacungkan salam tiga jari. Mereka tidak hanya menyelaraskan persatuan para pemuda secara historis, tetapi juga menyuarakan aspirasi rakyat dan keprihatinan yang mendalam atas kondisi tanah air yang kian buruk. Di tengah tekanan ekonomi, kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai masalah sosial lainnya menjadi pengingat kita semua bahwa demokrasi membutuhkan perjuangan dan suara kritis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial.
Bahasa Perlawanan
Salam tiga jari kerap kali dikaitkan dengan nilai-nilai kebebasan (liberte), kesetaraan (egalite), dan persaudaraan (fraternite) dari Revolusi Perancis. Ketiga semboyan itu merepresentasikan manusia yang memiliki hak, kedudukan setara dan ikatan solidaritas. Kemudian ada tiga hal penting dalam konteks historis maupun kekinian.
Pertama, secara historis dalam perkembangannya salam tiga jari ini menyebar ke berbagai negara, misalnya salam tiga jari menyebar ke Thailand, digunakan dalam melakukan gerakan untuk menentang kudeta militer tahun 2014, serta menuntut reformasi monarki, reformasi parlemen dan perubahan konstitusi dan penghentian penindasan masyarakat sipil.
Kedua, salam tiga jari di Myanmar digunakan untuk melakukan perlawanan sipil terhadap pengambil alihan kekuasaan oleh Junta Militer (Kudeta) serta menuntut pembenahan demokrasi. Jadi simbol ini sudah menjadi bahasa universal yang mudah dikenali oleh sebuah gerakan sosial politik tanpa perlu orasi panjang. Gestur ini bisa menyampaikan pesan politik untuk menolak pemerintahan yang otoriter, ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, di Bundaran Hotel Indonesia (HI) salam tiga jari memperoleh konteksnya dengan latar belakang persoalan bangsa yang kiat rumit dan kompleks. Indikator ekonomi hanya sebatas angka statistik, tapi fakta di lapangan menunjukkan kemiskinan dan kesenjangan semakin lebar. Kondisi ini semakin diperburuk dengan tata kelola yang amburadul serta praktik korupsi yang semakin menyakiti suara rakyat kecil. Kemudian ditambah lagi dengan gaya kepemimpinan noble selves (merasa paling benar) dan segan mendengarkan suara rakyat.
Tanggung Jawab Moral Mahasiswa
Secara historis memang terkandung makna mendalam pada tanggal 28 Oktober 2028, yang bertepatan dengan sumpah pemuda. Jika sumpah pemuda menyatukan tekad perjuangan untuk merdeka melalui persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa dengan mengaku bertumpah darah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun demikian, gerakan mahasiswa pada saat ini mengalami tantangan yang berbeda, yakni memastikan perjuangan reformasi tidak hanya sebagai slogan, tetapi juga harus benar-benar dirasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam hal ini demonstrasi bukan sekadar turun ke jalan dengan menahan teriknya panas jalanan, melainkan tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa sebagai agen perubahan sosial (agent of social change) untuk melakukan kontrol, serta menyuarakan kebenaran atas beragam persoalan bangsa.
Konsistensi gerakan mahasiswa ini menjadi kekuatan rakyat melalui penyampaikan aspirasi, daya kritis argumentasi serta kemampuan gerakan otonom agar perjuangan tidak kehilangan maknanya. Solidaritas harus dibangun di atas kepentingan publik, bukan ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu yang bisa mengaburkan substansi gerakan mahasiswa.
Pada akhirnya demokrasi tidak cukup hanya sekadar menjalankan secara prosedural pemilu setiap lima tahun sekali, melainkan keberanian warga negara untuk menyampaikan suara kritis terhadap ketidakdilan pemerintahan yang bebal. Salam tiga jari di Bundaran HI menjadi pengingat bahwa kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan bukan hanya sekadar simbol, melainkan nilai yang harus diperjuangan bersama. Sebab demokrasi akan kehilangan maknanya ketika suara rakyat hanya didengar saat pemilu saja, tetapi diabaikan ketika mereka menyampaikan suara kritik. Padahal suara rakyat menjadi pengingat bagi pemerintah, bahwa kekuasaan harus dijalankan secara untuk memperjaungkan kepentingan publik hingga mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
