Bukan Mundur, Gibran Harus Dimakzulkan!

ilustrasi gambar AI

Oleh: M. Ismail K. Ua

Menurut saya, Gibran Rakabuming Raka tidak seharusnya menyelesaikan persoalan politik dan konstitusional ini dengan cara mengundurkan diri.

Mengapa? Karena pengunduran diri justru dapat dipandang sebagai langkah terhormat untuk mengakhiri jabatan, sementara persoalan mendasar yang telah mencederai demokrasi belum tentu mendapatkan pertanggungjawaban yang semestinya.

Bagi saya, persoalannya bukan sekadar siapa yang menduduki kursi Wakil Presiden, melainkan bagaimana konstitusi dihormati dan bagaimana demokrasi dijaga agar tidak menjadi alat kepentingan kekuasaan.

Saya khawatir, jika pengunduran diri menjadi jalan penyelesaian, persoalan ini justru berakhir tanpa pertanggungjawaban politik yang memadai. Publik juga perlu mempertanyakan konsekuensi hak-hak setelah jabatan, termasuk tunjangan, fasilitas negara, rumah jabatan maupun kemungkinan hak pensiun.

Jangan sampai seseorang yang status persyaratan pencalonannya telah dipersoalkan melalui putusan pengadilan justru meninggalkan jabatan tanpa evaluasi konstitusional yang tuntas.

Putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran harus menjadi perhatian serius seluruh lembaga negara. Ini bukan persoalan kecil. Publik berhak mendapatkan kejelasan mengenai konsekuensi hukum dan politik dari persoalan tersebut.

Karena itu, saya lebih memilih DPR RI mengambil langkah konstitusional untuk menguji kelayakan Gibran melalui mekanisme pemakzulan daripada membiarkan persoalan ini selesai hanya dengan pengunduran diri.

Saya tidak sedang mengajak masyarakat untuk membenci seseorang. Saya sedang mengajak masyarakat memperjuangkan prinsip bahwa jabatan publik bukan warisan keluarga, bukan hadiah kekuasaan, dan bukan tempat berlindung dari persoalan konstitusi.

DPR RI jangan hanya menjadi penonton. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kewenangan pengawasannya. Jika terdapat dasar hukum yang kuat, DPR harus berani mengambil langkah melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Tentu, pemakzulan bukan keputusan sepihak DPR. Ada proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan keputusan akhir oleh MPR. Justru di situlah pentingnya pembuktian dan penghormatan terhadap konstitusi.

Masyarakat juga tidak boleh diam. Kita harus mendorong DPR RI agar tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Sampaikan aspirasi melalui jalur demokrasi, desak wakil rakyat menjalankan tanggung jawabnya, dan kawal prosesnya secara terbuka serta damai.

Sebab, jika persoalan serius seperti ini dibiarkan berlalu begitu saja, kita sedang mengirimkan pesan buruk kepada generasi mendatang: bahwa aturan bisa diperdebatkan ketika kekuasaan menghendakinya, tetapi rakyat harus selalu patuh ketika berhadapan dengan hukum.

Demokrasi tidak boleh tunduk kepada dinasti. Konstitusi tidak boleh kalah oleh kepentingan politik. Dan jabatan publik harus selalu tunduk pada hukum.

Bagi saya, Gibran tidak cukup hanya mengundurkan diri. Persoalan ini harus diuji melalui mekanisme konstitusional agar ada kejelasan dan pertanggungjawaban.

Jangan Biarkan Pengunduran Diri Menjadi Jalan Pintas Untuk Menghindari Pertanggungjawaban. Jika Memang Ada Pelanggaran Dan Terbukti Tidak Memenuhi Syarat, Jalankan Proses Pemakzulan Sesuai Konstitusi!

#KawalDemokrasi #TegakkanKonstitusi #DPRRI #Pemakzulan #SuaraRakyat