IHSG Anjlok, Jangan Sampai Pancasila Hanya Jadi Slogan

Foto oleh Aedrian Salazar di Unsplash

Belakangan ini, kondisi pasar saham Indonesia menjadi perhatian banyak orang setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan data Katadata pada 19 Oktober 2026, IHSG ditutup di angka 4.996,61 atau turun 3,64% dalam sehari. Sebelumnya, pada 16 Oktober 2026, IHSG juga sempat anjlok hingga 11,57%. Kondisi ini terjadi di tengah kekhawatiran investor terhadap kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI.

Penurunan IHSG tentu menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi para investor. Namun, menurut saya, persoalan ini tidak seharusnya hanya dilihat dari naik turunnya angka di pasar saham. Ada hal lain yang juga penting untuk diperhatikan, yaitu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia bisa tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Di sinilah nilai-nilai Pancasila seharusnya memiliki peran nyata, bukan sekadar menjadi dasar negara yang dihafalkan.

Jika dikaitkan dengan Pancasila, sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi salah satu nilai yang paling relevan. Penurunan IHSG memang secara langsung berdampak pada para pelaku pasar, tetapi gejolak ekonomi juga berpotensi memengaruhi dunia usaha dan keputusan investasi. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Jangan sampai kebijakan ekonomi hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal besar, sementara masyarakat kecil masih harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bagi saya, keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau kondisi pasar saham yang sedang menguat. Hal yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat memiliki pekerjaan yang layak, apakah usaha kecil bisa berkembang, dan apakah kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup terbuka bagi semua orang. Sebab, ekonomi yang terlihat baik di atas kertas belum tentu membuat seluruh masyarakat merasakan kesejahteraan yang sama.

Selain sila kelima, sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, juga berkaitan dengan persoalan ini. Dalam menghadapi gejolak pasar, pemerintah perlu mengambil keputusan secara hati-hati, terbuka, dan bertanggung jawab. Kebijakan yang jelas serta pengawasan yang baik dapat membantu menjaga kepercayaan investor. Dengan demikian, pasar modal tidak hanya berkembang untuk kepentingan sebagian pihak, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang sehat.

Sementara itu, sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan kita agar tidak mudah terpecah atau saling menyalahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Masyarakat perlu lebih bijak dalam menerima informasi, terutama berita yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat juga perlu mengambil peran masing-masing agar tantangan ekonomi bisa dihadapi bersama.

Menurut saya, situasi ini menjadi pengingat bahwa penerapan Pancasila tidak boleh berhenti pada slogan atau teori yang dipelajari di sekolah dan kampus. Nilai-nilainya harus terlihat dalam kebijakan yang dibuat dan keputusan yang diambil, termasuk dalam bidang ekonomi. Keadilan, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat seharusnya menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia.

Kita tentu berharap kondisi IHSG bisa kembali membaik. Namun, lebih dari sekadar berharap angka di pasar saham naik, kita juga perlu memastikan bahwa perekonomian Indonesia bergerak ke arah yang lebih adil dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi bukan hanya soal seberapa tinggi angka di layar bursa, tetapi juga tentang apakah rakyat benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Jangan sampai Pancasila terus disebut sebagai dasar kehidupan berbangsa, tetapi nilai keadilan sosialnya justru belum dirasakan oleh semua orang.