Menalar Internasionalisasi Kebijakan Pangan
Analis muda geopolitik dan keamanan, menempuh studi pascasarjana, berkedudukan di Islamabad.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari M Tata Auniyrahman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pada awal September lalu, saat menjadi tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, Prabowo Subianto menyebutkan 18 kali kata atau istilah yang berkaitan dengan kebijakan pangan.
Dalam pidato yang sesungguhnya tidak berfokus pada kebijakan pangan, terdapat tujuh kali penyebutan kata pangan yang meliputi istilah ketahanan pangan dan swasembada pangan sebanyak delapan kali, empat kali kata pupuk, dua kali kata petani, dan masing-masing satu kali pada kata gandum, kelaparan, teknologi pertanian, dan benih unggulan.
Selain memaparkan kebijakan pangan, Prabowo juga mengingatkan tantangan krisis iklim yang menanti di depan mata. Berkaitan dengan krisis iklim, Indonesia pernah terdampak Badai El Nino 2023 yang merugikan ketahanan pangan nasional. Banjir Sumatera dan Kebakaran Hutan Kalimantan yang merupakan hasil perusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan menegaskan bahwa krisis iklim menjadi tantangan nyata bagi Indonesia.
Dengan pidato yang menekankan nilai strategis dari kebijakan pangan yang tengah digalakkan oleh pemerintahannya, apakah kebijakan dalam negeri tersebut sudah pantas untuk dibawa ke dalam meja internasional.
Warisan Pangan dan Kebijakan Baru
Dalam upaya untuk mengembalikan stabilitas politik dan ekonomi nasional, Orde Baru menerapkan kebijakan “berasisasi”, program yang berupaya meningkatkan peningkatan produksi beras nasional. Kebijakan tersebut berdampak pada hampir punahnya varian pangan lokal seperti sagu, jagung, dan ubi dengan beras demi tercapainya ketahanan pangan domestik saat itu.
Mencermati kebijakan berasisasi tersebut, warisan kebijakan ini membenarkan tesis Friedmann dan McMichael terkait hubungan kuat antara politik negara dan pola pangan masyarakat. Tesis tersebut memandang bahwa kebijakan politik negara memiliki peranan yang cukup dominan dalam membentuk atau pun mempertahankan pola pangan dari masyarakat.
Lebih lanjut, dalam perkembangannya, kebijakan ini memang menciptakan sebuah ketahanan pangan bagi Indonesia saat itu, namun juga menciptakan ruang kerentanan jika terjadi sebuah guncangan eksternal seperti krisis iklim atau pun gangguan rantai pasok internasional. Kerentanan ini sebenarnya hendak diantisipasi oleh Prabowo dengan kebijakan pemerintahnya, yang berhasil menggerakkan roda anggaran, rantai komando birokrasi, dan perhatian publik terhadap isu pangan nasional. Meskipun dalam perkembangannya terdapat jarak antara tujuan dengan implementasi yang sangat jauh dari kata optimal.
Pada kebijakan pangan Prabowo hari ini, terdapat klaim yang patut untuk dipertanyakan dengan seksama, klaim yang menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai ketahanan pangan melalui swasembada delapan komoditas. Apalagi masih belum adanya perbaikan paradigma kebijakan pangan yang masih berkutat pada pendekatan ekstensifikasi dibandingkan intensifikasi seperti proyek food estate.
Swasembada Pangan bukan Ketahanan Pangan
Meminjam peta analisis Jennifer Clapp terkait pangan, terdapat jurang pemisah antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Swasembada pangan lebih menekankan pada peningkatan kapasitas produksi pangan domestik untuk mengungguli permintaan konsumsi domestik. Sementara, ketahanan pangan berbicara lebih luas, mencakup bagaimana adanya jaminan pemerataan kualitas pangan yang berkecukupan secara nasional.
Tesis tersebut juga memperingatkan bahwa swasembada pangan bisa berbalik menjadi kontraproduktif jika digunakan sebagai parameter utama dalam penciptaan ketahanan pangan yang sebenarnya. Sebab, swasembada pangan tidak mencakup aspek kemudahan akses pangan, kualitas nutrisi, dan keberlanjutan ekologis.
Dalam banyak forum nasional dan internasional, terkhusus pada forum ekonomi di Vladivostok, Prabowo tak jarang menggunakan istilah swasembada pangan dan ketahanan pangan secara interchangeable, yang sedikit membingungkan serta tak sadar menciptakan tumpang tindih pemaknaan. Demikian kecurigaan menguat, mungkin saja implementasi kebijakan pangan hari ini juga menghadapi kebingungan karena tidak adanya penerjemahan gagasan yang jelas dan tepat, sehingga apa yang terjadi terkait masih menggunakan ekstensifikasi dibandingkan intensifikasi adalah sesuatu yang wajar.
Internasionalisasi Kebijakan Pangan
Jauh sebelum Prabowo menggaungkan isu pangan, Soekarno telah menekankan aspek strategis dalam pangan sebagai dasar dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa, suatu hal yang nampak semakin relevan dengan dinamika dan tantangan bagi kedaulatan bangsa pada hari ini.
Setidaknya dua sinyal yang dapat ditangkap yakni, Pertama, Prabowo menarasikan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang sedang memperluas jangkauan atau global outreach, dalam hal ini Prabowo memposisikan Indonesia tidak hanya aktif terlibat untuk kepentingan dalam kawasan Asia Tenggara namun juga luar kawasan atau ekstra-regional.
Kedua, Prabowo menegaskan kompas Indonesia yang berprinsip pada kepentingan pembangunan perdamaian dan stabilitas dengan menekankan isu nirmiliter seperti pangan dan krisis lingkungan.
Namun optimisme tersebut justru membuka ruang kosong yang perlu untuk dikritisi di mana klaim swasembada delapan komoditas seperti yang Prabowo sampaikan pada Sidang Tahunan MPR pada pertengahan Agustus sebelumnya, belum mencerminkan ketahanan pangan secara menyeluruh. Selain belum berubahnya paradigma penguatan ketahanan pangan yang ekstensifikasi-sentris, sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, daging sapi, dan bawang putih yang menopang konsumsi domestik masih bergantung pada impor. Sehingga upaya membawa keberhasilan dari kebijakan dalam negeri untuk kepentingan politik luar negeri dapat memberikan dampak negatif terhadap citra Indonesia saat realitas lapangan berbicara sebaliknya.
Dalam hal ini, Prabowo tampak terburu-buru untuk membawa capaian kebijakan domestik yang belum terukur secara kredibel ke meja internsional, apalagi di forum yang dihadiri oleh mitra strategis Indonesia.
Kesimpulan
Pada akhirnya, optimisme di atas mimbar tidak akan memiliki nilai jika tidak berjumpa dengan realitas di lapangan. Hal yang sejalan dengan fakta bahwa para delegasi yang hadir pada forum tersebut tidak hanya mendengarkan pidato Prabowo, namun juga mendengarkan sawah-sawah dan pasar-pasar melalui angka dan statistik yang teruji dan kredibel.