Saat Cuaca Ekstrem Jadi Ancaman Nasional, Indonesia Butuh Politik Pencegahan
Mahasiswa Universitas Sriwijaya
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari muhammadprimasatyaalvino tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarCuaca ekstrem tidak lagi pantas diperlakukan sebagai gangguan musiman. Hujan berintensitas tinggi, banjir, angin kencang, tanah longsor, kekeringan, serta gelombang panas semakin sering muncul sebagai ancaman nyata bagi keselamatan warga. Indonesia membutuhkan cara pandang baru: bencana hidrometeorologi bukan sekadar urusan bantuan darurat, melainkan persoalan keamanan nasional yang menuntut politik pencegahan.
Banjir yang datang berulang sering membuat publik lelah. Peristiwa itu muncul di media, memaksa warga mengungsi, merusak rumah, menghambat sekolah, menghentikan usaha kecil, lalu perlahan dilupakan setelah air surut. Kebiasaan melupakan inilah yang berbahaya. Negara yang terbiasa memadamkan bencana setelah terjadi akan selalu kalah cepat dari risiko yang terus berubah.
Cuaca ekstrem sebagai isu yang melampaui batas lokal. Perubahan iklim memperlihatkan bahwa persoalan global dapat jatuh langsung ke halaman rumah warga. Emisi, tata kelola kota, perubahan penggunaan lahan, sistem peringatan dini, dan kapasitas pemerintah daerah bertemu dalam satu titik keselamatan manusia. Hubungan Internasional tidak hanya membahas perang antarnegara, melainkan juga bagaimana risiko global mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat.
Data global memberi sinyal kuat. World Meteorological Organization atau WMO dalam State of the Global Climate 2025 menegaskan bahwa periode 2015 sampai 2025 menjadi sebelas tahun terpanas dalam catatan. Tahun 2025 tercatat sebagai tahun terpanas kedua atau ketiga, dengan suhu sekitar 1,43 derajat Celsius di atas rata-rata 1850-1900. Kenaikan suhu global ini memperbesar peluang cuaca ekstrem, memperkuat hujan lebat di beberapa wilayah, dan meningkatkan risiko kekeringan di wilayah lain.
Data nasional menunjukkan ancaman yang sama. Portal Satu Data Bencana Indonesia milik BNPB mencatat 914 kejadian bencana alam pada periode 1 Januari sampai 15 Mei 2026. Banjir menjadi kejadian terbanyak dengan 435 kejadian, disusul cuaca ekstrem 272 kejadian, tanah longsor 83 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan 101 kejadian. Dampaknya tidak kecil: 230 orang meninggal dunia, 13 orang hilang, 1.696 orang luka-luka, serta 2.467.662 orang menderita dan mengungsi.
Angka itu memperlihatkan bencana hidrometeorologi sebagai masalah publik yang sangat serius. Banjir bukan hanya air yang masuk ke rumah. Banjir berarti anak gagal berangkat sekolah, pekerja kehilangan upah harian, pedagang kehilangan barang dagangan, pasien kesulitan menuju fasilitas kesehatan, dan keluarga miskin menanggung biaya pemulihan yang sering tidak terlihat dalam laporan kerusakan fisik.
Peringatan iklim nasional juga harus dibaca lebih serius. BMKG melalui Climate Outlook 2026 menjelaskan bahwa pandangan iklim tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer-laut global, model fisis, serta prediksi iklim berbasis machine learning. Informasi tersebut mencakup prediksi ENSO, Indian Ocean Dipole, monsun, suhu muka laut, curah hujan, serta ketersediaan air untuk tanaman. Artinya, negara sebenarnya memiliki instrumen ilmu pengetahuan untuk membaca risiko lebih awal.
Persoalan terbesar bukan ketiadaan data, melainkan keberanian mengubah data menjadi kebijakan. Prakiraan hujan ekstrem seharusnya segera diterjemahkan menjadi pembersihan drainase, pengaturan lalu lintas, penyiapan tempat evakuasi, pengamanan sekolah, perlindungan lansia, dan kesiapan layanan kesehatan. Data iklim yang hanya berhenti di layar presentasi tidak akan menyelamatkan warga.
Bencana juga berkaitan erat dengan tata ruang. Hujan ekstrem memang gejala alam, tetapi kerugian besar sering muncul akibat keputusan manusia. Daerah resapan hilang, bantaran sungai menyempit, permukiman tumbuh di wilayah rawan, drainase tidak dirawat, hutan rusak, dan pembangunan kota terlalu tunduk pada kepentingan jangka pendek. Air selalu mencari jalan. Kota yang menutup jalan air akan memaksa air mencari korban.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction atau UNDRR dalam Global Assessment Report 2025 memperingatkan bahwa biaya bencana global telah melampaui 2,3 triliun dolar AS per tahun ketika biaya berantai dan kerusakan ekosistem ikut dihitung. Pesan utamanya jelas: biaya pencegahan jauh lebih rasional dibanding biaya pemulihan setelah kehancuran terjadi.
Indonesia perlu berhenti membanggakan kecepatan respons darurat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Respons cepat tetap penting, tetapi pencegahan jauh lebih penting. Negara yang kuat bukan negara yang selalu datang membawa bantuan setelah warga kehilangan rumah. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengurangi peluang warga menjadi korban sejak awal.
Politik pencegahan berarti keputusan publik disusun berdasarkan risiko, bukan sekadar reaksi. Anggaran harus melihat peta rawan bencana. Izin pembangunan harus mempertimbangkan keselamatan jangka panjang. Pendidikan publik harus menjelaskan risiko dengan bahasa sederhana. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja dengan ukuran kinerja yang jelas, jumlah korban dan kerugian harus turun, bukan hanya jumlah bantuan yang tersalurkan meningkat.
Pemerintah harus mencari Solusi untuk mengatasi hal ini, diantaranya:
Pertama, Indonesia perlu membangun sistem peringatan dini berbasis dampak. Informasi tentang hujan lebat belum cukup. Warga perlu tahu wilayah mana yang berpotensi tergenang, jalan mana yang rawan tertutup, sekolah mana yang perlu menyesuaikan kegiatan, dan kelompok rentan mana yang harus dievakuasi lebih dulu. Peringatan harus sampai melalui pesan singkat, aplikasi, pengeras suara kampung, sekolah, puskesmas, dan perangkat RT/RW. Teknologi hanya berguna ketika pesannya dipahami dan dipercaya masyarakat.
Kedua, tata ruang harus diberi konsekuensi hukum yang tegas. Pemerintah tidak cukup membuat peta rawan bencana. Pemerintah perlu berani menolak pembangunan di wilayah berisiko tinggi, menindak pelanggaran sempadan sungai, menjaga ruang terbuka hijau, dan memulihkan daerah resapan. Adaptasi iklim akan gagal bila izin pembangunan terus mengalahkan logika keselamatan. Kota masa depan harus dinilai dari kemampuannya menyerap air, melindungi warga, dan bertahan saat cuaca ekstrem datang.
Ketiga, anggaran bencana harus bergeser dari pola reaktif menuju investasi pencegahan. Dana logistik darurat tetap diperlukan, tetapi porsi lebih besar perlu diarahkan kepada drainase lingkungan, kolam retensi, rehabilitasi daerah aliran sungai, edukasi evakuasi, perlindungan sosial adaptif, dan asuransi risiko bagi kelompok rentan. Pencegahan sering tidak terlihat dramatis, tetapi justru di situlah nyawa dan uang negara dapat diselamatkan.
Indonesia tidak boleh lagi menormalisasi bencana. Setiap banjir besar yang berulang bukan sekadar akibat hujan, melainkan cermin dari kebijakan yang belum cukup belajar. Setiap keluarga yang mengungsi adalah tanda bahwa pencegahan belum menjadi prioritas. Setiap jalan yang lumpuh dan sekolah yang tutup adalah bukti bahwa cuaca ekstrem sudah menjadi ancaman nasional.
Cuaca ekstrem tidak menunggu rapat koordinasi selesai. Risiko bergerak lebih cepat daripada birokrasi yang lambat. Indonesia membutuhkan politik pencegahan yang berani, berbasis data, dan berpihak kepada keselamatan warga. Bencana mungkin tidak selalu bisa dihindari sepenuhnya. Korban dan kerugian dapat ditekan bila negara berhenti menunggu air naik sebelum bertindak.