Demonstrasi dan Kebebasan Berpendapat: Masihkah Ruang Demokrasi Terbuka?

Ilustrasi AI

Dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Aksi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, tuntutan, dan harapan ketika kebijakan pemerintah dianggap tidak sejalan dengan kepentingan publik. Namun, bagaimana jika ruang untuk menyampaikan aspirasi tersebut justru dibatasi oleh aparat yang seharusnya bertugas memberikan perlindungan?

Pembatasan demonstrasi dan kebebasan berpendapat menjadi tantangan dalam menjaga hak masyarakat serta demokrasi di Indonesia.

Persoalan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat kembali terlihat dalam sejumlah aksi demonstrasi sepanjang 2026. Salah satunya terjadi pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Amnesty Internasional Indonesia melalui siaran pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) pada 28 Agustus 2026 menyoroti dugaan penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi maupun masyarakat sipil. Dalam laporan tersebut, TAUD juga mengungkap dugaan pemeriksaan tanpa prosedur yang memadai serta pembatasan terhadap masyarakat yang hendak mengikuti demonstrasi.

Persoalan serupa kembali menjadi perhatian dalam aksi demontrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 28 Oktober 2026. Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 29 Oktober 2026, sebanyak 19 orang yang sebelumnya diamankan oleh Polda Metro Jaya telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan. Sementara itu, LBH Jakarta menyoroti dugaan pembatasan pergerakan massa, penggeledahan, dan tindakan kekerasan dalam pengamanan aksi tersebut sebagaimana diberitakan Tempo pada 29 Oktober 2026.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengamanan demokrasi masih menyisakan permasalahan. Kepolisian memang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Namun, tanggung jawab tersebut juga mencakup perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Jangan sampai alasan menjaga ketertiban justru digunakan untuk membenarkan tindakan yang membatasi ruang demokrasi. Menjaga ketertiban dan melindungi kebebasan berpendapat merupakan dua tanggung jawab yang harus berjalan beriringan.

Secara konstitusional, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Jaminan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Artinya, demonstrasi bukanlah aktivitas yang secara otomatis dapat dianggap sebagai gangguan ketertiban. Selama dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, masyarakat berhak menggunakan ruang publik sebagai tempat menyampaikan aspirasi.

Di sisi lain, kepolisian memang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengamankan jalannya demonstrasi. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum, secara proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. Penangkapan terhadap peserta demonstrasi juga harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku karena tidak semua orang yang berada di lokasi demonstrasi dapat serta-merta dianggap melakukan pelanggaran hukum.

Persoalan yang lebih mendasar sebenarnya terletak pada bagaimana pemerintah memandang kritik dari masyarakat. Kritik seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ketika masyarakat menyampaikan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan, pemerintah seharusnya melihatnya sebagai masukan untuk dijadikan evaluasi. Jika setiap kritik direspons dengan pembatasan yang tidak memiliki dasar hukum, lalu apa gunanya ruang partisipasi publik itu ada?

Aparat negara tidak cukup hanya dinilai dari kemampuannya menjaga keamanan, tetapi juga dari tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap tindakan pengamanan harus dapat dijelaskan dasar dan tujuannya. Apabila ada dugaan pelanggaran dalam proses pengamanan maupun penangkapan, mekanisme pemeriksaan dan pengawasan harus berjalan secara terbuka dan objektif.

Hal yang tidak kalah penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika masyarakat merasa bahwa menyampaikan pendapat dapat berujung pada intimidasi atau tindakan yang tidak sesuai prosedur, keberanian untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dapat melemah. Akibatnya, demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berpotensi dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari.

Oleh karena itu, pemerintah dan kepolisian perlu memastikan bahwa pengamanan demonstrasi benar-benar berorientasi pada perlindungan masyarakat, bukan sekadar pengendalian massa. Evaluasi terhadap tindakan aparat, transparansi alasan penangkapan, serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan harus menjadi perhatian. Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan menghormati hak orang lain.

Demokrasi tidak hanya diuji ketika masyarakat memberikan dukungan kepada pemerintah, tetapi juga ketika mereka menyampaikan penolakan dan kritik. Negara yang demokratis seharusnya mampu memberikan ruang bagi perbedaan pendapat tanpa mengabaikan ketertiban dan supremasi hukum.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu direnungkan bukan sekadar apakah demonstrasi berhasil diamankan, melainkan apakah masyarakat benar-benar telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab, keberhasilan demokrasi tidak diukur dari seberapa tenang jalanan setelah demonstrasi dibubarkan, tetapi juga dari seberapa jauh suara masyarakat didengar oleh mereka yang menjalankan kekuasaan.

Negara yang demokratis bukanlah negara yang bebas dari kritik, melainkan negara yang mampu menerima kritik tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikannya.

Sumber:

Amnesty International Indonesia. (2026, 28 Agustus). TAUD: Bebaskan demonstran 27 Agustus 2026 serta hentikan praktik penangkapan acak dan sewenang-wenang! https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/taud-bebaskan-demonstran-27-agustus-2026-serta-hentikan-praktik-penangkapan-acak-dan-sewenang-wenang/08/2026/

Tempo.co. (2026, 29 Oktober). LBH Jakarta: Aparat bertindak semena-mena di demo 28 Oktober.https://www.tempo.co/politik/lbh-jakarta-aparat-bertindak-semena-mena-di-demo-28-oktober-2302597

ANTARA News Sumatera Selatan. (2026, 29 Oktober). Polda Metro pulangkan 19 orang yang diamankan saat aksi unjuk rasa. https://sumsel.antaranews.com/berita/827135/polda-metro-pulangkan-19-orang-yang-diamankan-saat-aksi-unjuk-rasa

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).