Ekonomi Syariah dan UMKM: Sinergi untuk Pertumbuhan
Seorang mahasiswa dengan fokus bidang ekonomi syariah di Universitas Pamulang dan sekaligus seorang karyawan di Siloam Hospitals.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Muhammad Yasin Syaifullah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di tengah ketidakpastian ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap menjadi salah satu penopang penting kehidupan masyarakat. UMKM bukan sekadar unit usaha yang menjual barang dan jasa, melainkan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, berinovasi, dan membangun kemandirian ekonomi. Namun, potensi besar itu belum sepenuhnya diikuti oleh akses pembiayaan, tata kelola, teknologi, dan pasar yang memadai.
PerbesarMenurut saya, ekonomi syariah memiliki peluang strategis untuk menjawab persoalan tersebut. Ekonomi syariah tidak semestinya dipahami hanya sebagai sistem keuangan yang menghindari riba atau sebagai layanan perbankan bagi kelompok tertentu. Ia adalah cara pandang ekonomi yang menempatkan keadilan, kemitraan, transparansi, kebermanfaatan, dan keberlanjutan sebagai fondasi kegiatan usaha.
Nilai-nilai itu sangat dekat dengan kebutuhan UMKM. Persoalannya, kita masih sering membicarakan ekonomi syariah dan UMKM dalam ruang yang terpisah. Padahal, apabila keduanya dipertemukan secara serius, lahirlah peluang untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya besar, tetapi juga lebih adil.
Pembiayaan Syariah Harus Menjadi Kemitraan
Hubungan ekonomi syariah dan UMKM selama ini kerap berhenti pada isu pembiayaan. Seolah-olah persoalan utama pelaku usaha hanyalah kekurangan modal. Padahal, banyak UMKM membutuhkan lebih dari itu: pendampingan, pencatatan keuangan, peningkatan kualitas produk, akses pasar, dan kepastian usaha.
Karena itu, pembiayaan syariah semestinya hadir sebagai hubungan kemitraan, bukan sekadar transaksi. Akad seperti mudharabah dan musyarakah mengandung gagasan berbagi peran, risiko, dan hasil. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut dapat mendorong lembaga keuangan untuk memahami model bisnis nasabah secara lebih utuh, bukan hanya menilai kelayakan berdasarkan agunan.
Memang, pola kemitraan membutuhkan sistem penilaian risiko yang lebih cermat. Pelaku UMKM juga harus memiliki pencatatan usaha yang lebih tertib dan transparan. Namun, kesulitan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mempertahankan pola pembiayaan yang membuat usaha kecil terus berada dalam posisi lemah.
Ekosistem yang Adil, Bukan Sekadar Label Halal
Pertumbuhan UMKM tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah pelaku usaha. Pertumbuhan yang sehat harus terlihat dari meningkatnya produktivitas, kualitas pekerjaan, daya saing, dan kemampuan usaha untuk bertahan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, UMKM memerlukan ekosistem yang adil.
Ekonomi syariah dapat berkontribusi melalui instrumen komersial sekaligus sosial. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, misalnya, dapat diarahkan untuk memperkuat usaha masyarakat yang sulit mengakses pembiayaan formal. Dana sosial tersebut dapat digunakan untuk pelatihan, penyediaan alat produksi, penguatan rantai pasok, dan pendampingan usaha.
Tantangan Terbesar Adalah Integritas
Tantangan ekonomi syariah bukan hanya kurangnya produk, melainkan juga persoalan konsistensi. Sebuah usaha tidak otomatis mencerminkan nilai syariah hanya karena menggunakan label halal atau akad syariah. Nilai itu harus terlihat dalam cara perusahaan memperlakukan pekerja, menetapkan harga, memenuhi janji, mengelola lingkungan, dan menyelesaikan sengketa.
Jika ekonomi syariah hanya menjadi strategi pemasaran, kepercayaan masyarakat akan melemah. Sebaliknya, apabila prinsip keadilan dan kemitraan benar-benar diterapkan, ekonomi syariah dapat menjadi kekuatan pembaruan bagi sektor UMKM. Kredibilitas tidak dibangun melalui slogan, tetapi melalui praktik bisnis sehari-hari.
Sinergi untuk Pertumbuhan yang Bermartabat
Masa depan ekonomi syariah dan UMKM sangat bergantung pada kemampuan keduanya membangun sinergi yang nyata. Ekonomi syariah membutuhkan UMKM agar nilai-nilainya hadir dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. UMKM membutuhkan ekonomi syariah agar pertumbuhan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan kebermanfaatan.
Sinergi itu tidak mungkin dibangun oleh satu pihak. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang ramah terhadap usaha kecil. Lembaga keuangan harus menyediakan pembiayaan dan pendampingan yang sesuai. Dunia usaha dapat membuka akses pasar serta rantai pasok. Perguruan tinggi dapat menyumbangkan riset dan inovasi. Organisasi keagamaan serta masyarakat sipil dapat memperkuat literasi dan pengelolaan dana sosial.