2.810 Ijazah Ditebus Pemprov DKI, Kini Saatnya Mencegah Penahanannya

hi, aku mahasiswi manajemen dari universitas pamulang
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari nabilah tri arisanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Rabu (28/10/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bantuan Pemutihan Ijazah Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp4.671.693.000 untuk 2.810 warga. Bantuan itu disalurkan bersama Baznas Bazis DKI Jakarta kepada lulusan SD (199 orang), SMP (911), SMA (304), SMK (1.104), Sanggar Kegiatan Belajar (289), dan Sekolah Luar Biasa (3). Menurut Gubernur, salah satu penerima bahkan sudah menunggu lebih dari sepuluh tahun, sejak 2016, untuk mengambil ijazahnya.
Saya menyambut baik program ini. Bagi seseorang yang ijazahnya tertahan bertahun-tahun, bantuan itu bisa berarti kesempatan melamar kerja, melanjutkan sekolah, atau sekadar memiliki bukti bahwa ia pernah lulus. Tetapi menurut saya, di balik kabar baik ini ada pertanyaan yang tidak boleh kita lewatkan: mengapa ijazah itu sampai tertahan?
Aturannya Sebenarnya Sudah Jelas
Menurut Ombudsman RI, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2024 menegaskan bahwa satuan pendidikan tidak diperkenankan menahan ijazah dengan alasan apa pun. Untuk sekolah negeri, Ombudsman bahkan menilai tidak ada alasan menahan ijazah karena pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Artinya, 2.810 warga ini sedang menebus sesuatu yang secara aturan tidak semestinya ditahan. Ini bukan kritik kepada program bantuan. Justru bantuan itu menunjukkan bahwa praktiknya masih terjadi dan jumlahnya tidak kecil. Sebelumnya, menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dikutip Medcom, Pemprov DKI juga telah menjalankan pemutihan untuk 2.026 ijazah pada Hari Pendidikan Nasional 2026. Jika angka itu ditambahkan, lebih dari 4.800 ijazah warga Jakarta sudah ditebus tahun ini.
Bantuan yang Mengobati, Bukan Mencegah
Jika dihitung kasar, rata-rata bantuan sekitar Rp1,66 juta per orang. Angka itu bisa sangat berarti bagi keluarga yang kesulitan. Tetapi ada risiko jika kita hanya mengandalkan cara ini. Pemerintah membayar tunggakan setelah ijazah sudah bertahun-tahun tertahan, sementara praktik yang menyebabkannya tidak otomatis berhenti. Kita bisa menebus ribuan ijazah dari tahun ke tahun tanpa pernah menutup sumber masalahnya.
Karena itu saya kira bantuan perlu dibarengi langkah di hulu. Ini hanya pendapat saya, dan saya tidak mengetahui detail internal pelaksanaan program di Jakarta.
Yang Sebaiknya Dilakukan
Pertama, menegakkan aturan. Sekolah yang menahan ijazah perlu dikenai tindak lanjut sesuai ketentuan, sehingga pembayaran dari uang publik tidak berubah menjadi cara yang membuat penahanan terasa "dapat dimaklumi".
Kedua, membuka kanal pengaduan yang mudah dan cepat bagi warga, termasuk lulusan lama, serta memastikan Dinas Pendidikan merespons.
Ketiga, mendeteksi sejak dini. Siswa yang menunggak biaya bisa dikenali sebelum lulus, sehingga penyelesaiannya tidak menunggu bertahun-tahun.
Keempat, membuka rekapitulasi program secara berkala, misalnya jumlah penerima per jenjang dan wilayah, tanpa membuka identitas pribadi, supaya publik bisa menilai apakah jumlahnya menurun dari tahun ke tahun.
Kelima, menyiapkan dukungan lanjutan setelah ijazah diterima, misalnya akses pendidikan kesetaraan atau pelatihan kerja, karena ijazah baru berarti ketika dipakai. Pramono sendiri menyatakan bahwa jangan sampai anak muda kehilangan kesempatan hanya karena ijazahnya tertahan.
Ukuran Keberhasilan yang Sebenarnya
Angka 2.810 warga dan Rp4,67 miliar mudah menjadi tajuk berita. Tetapi saya kira ukuran keberhasilan program ini bukan seberapa besar bantuan yang disalurkan, melainkan apakah suatu hari kita tidak lagi memerlukan program serupa. Jika tahun depan jumlah ijazah yang perlu ditebus semakin kecil karena penahanannya dicegah, barulah kita bisa mengatakan masalahnya sedang diselesaikan, bukan sekadar ditambal.
Penulis: Nabilah Tri Arisanti, Mahasiswi Universitas Pamulang.
