Pertumbuhan Ekonomi 5,45%: Angka Bagus, tapi Bukan Satu-Satunya Ukuran

hi, aku mahasiswi manajemen dari universitas pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari nabilah tri arisanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada 5 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026, setelah 5,61 persen pada triwulan I. Secara kumulatif, pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45 persen, lebih tinggi dibanding 4,99 persen pada semester I-2025. Capaian ini patut diapresiasi. Tetapi menurut saya, setiap kali angka pertumbuhan diumumkan, ada pertanyaan yang sebaiknya ikut diajukan: apa artinya angka itu bagi dapur rumah tangga?
Pertumbuhan Itu Alat Ukur, Bukan Tujuan
Dalam kajian ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi diukur dari perubahan produk domestik bruto (PDB) dari waktu ke waktu. Kenaikan PDB menandakan perekonomian memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Namun para ekonom juga mengingatkan bahwa pertumbuhan saja tidak selalu mencerminkan pendapatan yang merata atau kesejahteraan yang meningkat. Karena itu ia biasanya dibaca bersama tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pengangguran.
Todaro, misalnya, menyebut pembangunan ekonomi punya empat dimensi pokok: pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, transformasi ekonomi, dan keberlanjutan. Artinya, pertumbuhan hanyalah satu dari empat. Kita bisa tumbuh tinggi tetapi gagal di dimensi lain.
Siapa yang Menopang Pertumbuhan?
Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah komposisinya. Pada triwulan II-2026, belanja pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan, sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen. Analisis Perbanas atas data tersebut menilai pertumbuhan konsumsi yang masih moderat menunjukkan pemulihan daya beli belum sepenuhnya kuat.
Saya tidak menganggap ini sebagai tanda ada yang salah. Belanja pemerintah memang bisa menjadi pendorong penting. Tetapi untuk jangka panjang, pertumbuhan yang sehat adalah yang juga ditopang pendapatan rumah tangga dan investasi swasta yang menguat. Pertanyaan yang layak dikawal adalah apakah belanja pemerintah itu akhirnya memperkuat kemampuan masyarakat untuk berpenghasilan dan berbelanja sendiri.
Pertumbuhan yang Terpusat
Angka nasional juga menyembunyikan peta wilayah. BPS mencatat kelompok provinsi di Pulau Jawa menyumbang 56,47 persen struktur ekonomi nasional pada triwulan II-2026, dengan pertumbuhan 5,65 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa pusat aktivitas ekonomi masih sangat terkonsentrasi. Ketimpangan pembangunan antarwilayah memang sudah lama disebut sebagai salah satu tantangan perekonomian kita.
Yang Tidak Tertangkap Angka PDB
Keberlanjutan, dimensi keempat tadi, juga sering luput dari angka pertumbuhan. Pekan-pekan ini kita melihat kebakaran hutan dan lahan memicu 283.270 kasus ISPA di tujuh provinsi, menurut catatan Kementerian Kesehatan. Menurut saya, kerugian semacam itu, termasuk biaya berobat, hari kerja yang hilang, dan kerusakan lingkungan, tidak tergambar dengan baik dalam angka pertumbuhan. Angka PDB tidak dirancang untuk mengukur hal tersebut, sehingga membacanya sendirian bisa memberi kesan yang lebih cerah daripada kenyataan di lapangan.
Target 6 Persen dan Ukuran yang Menyertainya
APBN 2027 mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Saya mendukung ambisi tersebut. Tetapi saya berharap pemerintah dan media tidak hanya mengumumkan angka pertumbuhan, melainkan juga menyandingkannya dengan indikator pendamping.
Pertama, tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, supaya publik bisa menilai apakah pertumbuhan dirasakan secara luas. Kedua, kualitas lapangan kerja yang tercipta, bukan hanya jumlahnya. Ketiga, sebaran pertumbuhan antarwilayah. Keempat, biaya lingkungan yang menyertai pertumbuhan tersebut.
Angka yang Perlu Dibaca dengan Teliti
Pertumbuhan 5,45 persen adalah kabar baik, dan saya tidak ingin meremehkannya. Namun ukuran keberhasilan ekonomi yang sebenarnya ada pada pertanyaan yang lebih sederhana: apakah rumah tangga biasa merasa lebih mudah menghidupi keluarganya, apakah anak muda lebih mudah mendapat pekerjaan layak, dan apakah daerah di luar Jawa ikut bergerak. Selama pertanyaan itu belum terjawab, angka pertumbuhan sebaiknya dibaca sebagai awal pembicaraan, bukan kesimpulannya.
Penulis: Nabilah Tri Arisanti, Mahasiswi Universitas Pamulang
