Konten dari Pengguna

UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Cukupkah untuk Hidup di Ibu Kota?

nabilah tri arisanti

nabilah tri arisanti

hi, aku mahasiswi manajemen dari universitas pamulang

ยทwaktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari nabilah tri arisanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen patut diapresiasi, tetapi kepatuhan perusahaan dan biaya hidup tetap perlu dikawal. dok pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen patut diapresiasi, tetapi kepatuhan perusahaan dan biaya hidup tetap perlu dikawal. dok pribadi

Setiap akhir tahun, ada satu angka yang selalu ditunggu jutaan pekerja: upah minimum. Tahun ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1 persen atau sekitar Rp407 ribu dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Di atas kertas, ini kabar baik. Tapi sebagai orang yang hidup dan bekerja di Jakarta, saya merasa angka sebesar ini perlu dibaca lebih hati-hati.

Mari mulai dari sisi positifnya. Kenaikan 7,1 persen lebih tinggi dibanding kenaikan tahun lalu yang sebesar 6,1 persen. Di tengah pembahasan yang sempat alot antara unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah, keputusan akhirnya jatuh di posisi tengah dari tiga usulan yang ada. Dalam hubungan industrial, titik tengah memang jarang memuaskan semua pihak, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa proses dialog masih berjalan.

Namun, ada beberapa hal yang menurut saya patut dicermati.

Pertama, UMP adalah batas bawah, bukan standar hidup layak. Angka Rp6,1 juta terdengar besar di daerah lain, tetapi di Jakarta, biaya sewa kamar, transportasi, makan, dan kebutuhan sehari-hari terus merangkak. Kenaikan Rp407 ribu per bulan mudah sekali habis terserap kenaikan harga. Karena itu, yang perlu dilihat bukan hanya persentase kenaikannya, tetapi seberapa jauh angka itu mengikuti biaya hidup nyata.

Kedua, UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Artinya, bagi pekerja yang sudah lama bertahan, yang lebih menentukan adalah struktur dan skala upah di tempat mereka bekerja. Sayangnya, tidak semua perusahaan disiplin menerapkannya.

Ketiga, soal kepatuhan. Di media sosial, tidak sulit menemukan keluhan pekerja yang mengaku masih menerima gaji jauh di bawah upah minimum, bahkan sebagai lulusan sarjana. Saya tidak bisa memverifikasi setiap cerita, tetapi keluhan semacam itu terlalu sering muncul untuk diabaikan. Kenaikan UMP tidak berarti apa-apa bagi mereka yang upahnya memang tidak pernah mengikuti aturan. Pengawasan ketenagakerjaan perlu dibuat lebih tegas dan mudah diakses, termasuk saluran pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti.

Keempat, mari adil melihat sisi pengusaha. Kenaikan upah berarti kenaikan beban biaya, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang marginnya tipis. Bila beban naik tanpa dukungan, risikonya bukan hanya tekanan pada bisnis, tetapi juga bisa berimbas pada perekrutan dan lapangan kerja. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyeimbangkannya dengan insentif atau kebijakan yang menjaga daya saing usaha, sambil tetap meringankan biaya hidup pekerja melalui layanan publik seperti transportasi dan kebutuhan dasar.

Pada akhirnya, upah minimum hanyalah salah satu bagian dari persoalan kesejahteraan. Kenaikan 7,1 persen patut diapresiasi, tetapi jangan berhenti di angka. Yang perlu kita kawal bersama adalah apakah perusahaan benar-benar membayar sesuai ketentuan, apakah harga kebutuhan pokok bisa dijaga, dan apakah pekerja punya ruang untuk menabung, bukan sekadar bertahan sampai tanggal gajian berikutnya.

Kalau semua itu berjalan, barulah angka Rp6,1 juta itu punya arti. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi berita tahunan yang kita baca, kita bahas sebentar, lalu kita lupakan sambil menghitung sisa uang di akhir bulan.

Penulis: Nabilah Tri Arisanti, Mahasiswi Universitas Pamulang