Pendidikan Gratis, tetapi Tidak Semua Anak Bisa Bertahan di Sekolah
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Nabilla Rifa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKebijakan sekolah gratis menjadi salah satu upaya untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi orang tua sekaligus memastikan setiap anak memperoleh hak untuk belajar. Namun, kenyataannya, penghapusan biaya administrasi atau SPP di atas kertas belum tentu otomatis dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi keluarga kurang mampu di lapangan. Saat ini pemerintah tengah menyusun skema besar pendidikan gratis yang mencakup berbagai jenjang, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), rencana tersebut terbagi menjadi tiga klaster utama yang mencakup sekolah negeri, swasta, lembaga pendidikan keagamaan, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Skema ini menjadi langkah penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kejelasan aturan, ketepatan data penerima manfaat, dan kesiapan anggaran jangka panjang. Kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah Tantangan nyata mengenai pemerataan akses ini terlihat jelas dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Partisipasi anak usia SD mencapai 99,23% dan usia SMP 96,30%, tetapi turun menjadi 77,86% pada usia SMA dan hanya 29,13% pada usia perguruan tinggi. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa ada faktor lain diluar biaya sekolah formal seperti, keterbatasan ekonomi keluarga, tuntutan untuk bekerja, jarak menuju sekolah, hingga minimnya fasilitas pendidikan di wilayah pelosok kerap kali menjadi faktor utama mereka terpaksa putus sekolah. Hambatan Biaya di Luar Uang Sekolah Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya pendidikan tidak hanya terhenti pada uang sekolah. Ada pengeluaran harian lainnya yang tidak kalah besar seperti, ongkos transportasi terutama di daerah 3T, seragam, buku, alat tulis, hingga kuota internet juga menjadi beban yang harus ditanggung. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, pembebasan uang sekolah bulanan menjadi kurang berdampak bagi keluarga miskin dan beresiko kesulitan untuk melanjutkan pendidikan meskipun biaya sekolah telah digratiskan.
Data Kemendikdasmen pada November 2025, mencatat lebih dari 2,55 juta anak usia 7–18 tahun masuk dalam kategori anak tidak sekolah. Angka tersebut memang tidak seluruhnya disebabkan oleh masalah ekonomi, tetapi menunjukkan bahwa memastikan anak tetap memperoleh pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis perlu didukung bantuan transportasi, perlengkapan belajar yang merata, dan pendataan keluarga kurang mampu yang lebih akurat agar bantuan tidak salah sasaran. Menjaga Mutu dan Keberlanjutan Pendidikan Pendidikan gratis perlu diimbangi dengan kualitas pembelajaran yang baik. Perencanaan anggaran yang realistis dan pengawasan dana yang tepat sangat diperlukan agar fasilitas sekolah terawat dan kesejahteraan tenaga pendidik tetap diperhatikan. Keberhasilan kebijakan ini juga tidak cukup diukur dari berapa banyak jumlah penerima bantuan sosial, tetapi perlu dilihat angka partisipasi sekolah serta kemampuan anak untuk terus belajar hingga berhasil menyelesaikan pendidikannya.