Toleransi dalam Membangun Perdamaian Berkelanjutan di Thailand Selatan

Toleransi di Thailand antar Umat Beragama. Foto: Pexels

Toleransi Intereligius di Thailand Selatan

Bisa kita bayangkan, seorang muslim melayu di thailand selatan menjadi seorang pedagang dan membuka toko, di sampingnya terdapat pemilik toko lain, seorang buddha thailand. Mereka telah saling mengenal dan memiliki hubungan baik dari puluhan tahun lalu, namun suatu kejadian merubah semuanya, saat terjadi keributan dan pecahnya aksi kekerasan, mereka mulai merasa waspada dan memilih untuk berjarak. Setiap tembakan, setiap ledakan akhirnya semakin memperluas jarak di antara mereka.

Seperti itulah gambaran atas kehidupan masyarakat Thailand Selatan yang mencakup wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla. Sejak 2004, kekerasan di sana telah menewaskan lebih dari 7.000 orang menurut pantauan lembaga seperti Deep South Watch. Korbannya datang dari semua kalangan: Muslim dan Buddha, warga biasa, guru, petani, hingga aparat.

Esai ini menawarkan pandangan bahwa cara kekerasan seperti pemaksaan budaya maupun keterlibatan militer terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, jika kita menginginkan perdamaian yang bertahan lama, maka dalam perwujudannya diperlukan toleransi antarumat beragama, penghormatan terhadap identitas budaya, dan pemerintahan yang adil bagi semua

Banyak yang mungkin mengira bahwa konflik ini terjadi karena islam dan buddha yang tidak dapat hidup secara berdampingan, namun masalahnya lebih jauh dari pada itu. Awal mulanya, daerah Thailand Selatan merukan bagian dari Kesultanan Pattani yang berbudaya melayu dan beragama Islam. Namun, pada 1909 Perjanjian Anglo-Siam, memasukkan wilayah tersebut ke dalam bagian kerajaan Siam yang saat ini menjadi Thailand. Hal ini tentunya menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh masyarakat muslim melayu di mana mereka harus hidup sebagai minoritas di negara yang bahasa, budaya, dan agama mayoritasnya berbeda. Tantangan yang terjadi tidak berhenti begitu saja, karena pada abad ke-20, pemerintah Thailand mulai mengeluarkan kebijakan yang menyeragamkan seluruh warga menjadi “Thai”, kemudian bahasa Thai diwajibkan, bahasa Melayu dibatasi di ruang publik, dan lembaga hukum serta pendidikan tradisional dikurangi perannya. Dengan demikian, bagi melayu muslim, tentu hal yang terjadi terasa seperti penghapusan jati diri, dan stigma masyarakat yang melihat mereka sebagai orang luar menjadikan mereka merasa seperti orang asing di tanah mereka sendiri.

Ketegangan yang terjadi memuncak pada awal 2000-an, di mana pemerintah Thailand membubarkan Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) yang merupakan lembaga yang selama itu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat setempat. Kemudian terjadi dua peristiwa lain, yaitu pada April 2004, dalam peristiwa Krue Se, puluhan pemuda bersenjata yang berlindung di sebuah masjid tewas ditembak pasukan keamanan. Pada Oktober 2004, di Tak Bai, puluhan pengunjuk rasa meninggal, sebagian besar karena sesak napas saat diangkut dengan truk dalam keadaan bertumpuk.

Keadaan ini memunculkan rasa curiga di antara kedua komunitas, di mana masyarakat muslim sering merasa diperlakukan tidak adil dan hak asasinya dilanggar oleh aparat. Di sisi lain, warga Thai Buddha yang menjadi minoritas di ketiga provinsi tersebut kerap merasa terancam akibat serangan kelompok bersenjata karena guru, biksu, dan warga sipil Buddha pernah menjadi sasaran dari kelompok tersebut. Penting juga dicatat bahwa kekerasan tidak hanya datang dari negara. Kelompok bersenjata, termasuk Barisan Revolusi Nasional (BRN), juga melakukan serangan yang menimbulkan korban sipil. Banyak di antaranya sesama Muslim. Karena itu, perdamaian menuntut tanggung jawab semua pihak, bukan hanya salah satunya. Maka dalam suasana seperti ini, munculah cara pandang hitam-putih. Sebagian Muslim menganggap tetangga Buddha mereka sebagai kepanjangan tangan dari negara. Sedangkan sebagian Buddha menganggap tetangga Muslim mereka sebagai ancaman. Padahal kenyataannya, kedua kelompok sama-sama menjadi korban dan sama-sama ingin memiliki hidup yang aman.

Maka dalam kondisi seperti inilah toleransi antarumat beragama menjadi komponen penting. Sikap aktif yang mengakui perbedaan, menghormati hak orang lain, dan bersama-sama membangun ruang hidup yang adil. Selain itu, toleransi juga setidaknya memiliki beberapa manfaat lain, seperti dapat mengurangi prasangka, di mana saat seseorang saling mengenal, maka cap buruk terhadap kelompok lain otomatis juga akan berkurang. Selain itu, toleransi juga dapat menutup ruang bagi ekstrimisme, karena pemahaman agama yang terbuka akan mempersulit pihak yang ingin menggunakan agama sebagai pembenaran atas kekerasan. Terakhir, toleransi juga dapat menyatukan identitas agama dengan kewarganegaraan di mana seorang muslim melayu dapat berbangga atas agama dan budaya yang mereka miliki tanpa dicurigai sebagai kelompok separatis, sambil juga tetap mendapatkan hak yang setara sebagai warga negara.

Dalam mewujudkan nilai toleransi tersebut, dibutuhkan upaya nyata yang penting untuk dilakukan seperti adanya dialog antar umat beragama di tingkat warga, pendidikan yang menghargai keberagaman, serta keterlibatan semua orang dari semua kalangan, bukan hanya para elite saja.

Selain peranan yang dipegang oleh masyarakat, pemerintah juga memiliki andil besar dalam perwujudan toleransi yang dapat bertahan lama, Pertama, pemerintah dapat membangun tata kelola yang lebih inklusif, seperti masyarakat Melayu Muslim perlu mendapat suara politik yang layak, termasuk melalui bentuk otonomi daerah dan penguatan lembaga seperti SBPAC. Kedua, perlu adanya pendekatan keamanan yang lebih terukur di mana Aparat perlu mengurangi tindakan berlebihan, mencabut aturan darurat secara bertahap, dan bekerja secara transparan serta dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketiga, Jalur perundingan harus terus dijaga, pemerintah Thailand dan BRN telah beberapa kali duduk berunding dengan Malaysia sebagai fasilitator. Prosesnya naik turun dan sering terhenti karena perubahan politik. Agar berhasil, perundingan tidak boleh hanya menjadi urusan elite. Hasilnya harus terasa dan didukung oleh warga di lapangan.

Dari seluruh pembahasan tersebut, maka dengan jelas dapat kita lihat bahwa perdamaian yang sesungguhnya tidak akan kita dapatkan melalui kekerasan. Dibutuhkan jembatan dialog dan sikap saling memahami untuk dapat meredam konflik yang terjadi, karena kekerasan pada akhirnya hanya akan menyisakan luka dan ingatan buruk. Namun jelas pula bahwa perubahan yang perlu dilakukan tidak dapat hanya dilakukan dalam semalam dan hanya dengan upaya salah satu pihak saja. Dibutuhkan upaya bersama dan waktu yang panjang agar pemahaman dan persepsi antar masyarakat dapat tumbuh serta menciptakan lingkungan hidup yang aman dan adil bagi semua orang.