Membaca Ulang Dalih Pemisahan Politik dan Ekonomi ala Menko Airlangga
Tulisan dari Najamuddin Arfah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Oleh: Najamuddin Arfah.
Analis Ekonomi Politik dan Direktur Economic Transformation and Oversight Studies (Etos Politica)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong decoupling (pemisahan) antara dinamika kegiatan politik dengan aktivitas perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026), menyusul situasi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Airlangga menjelaskan bahwa langkah pemisahan ini bertujuan menjaga kepastian hukum dan iklim investasi di tengah transisi politik. Ia menilai kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tetap terjaga stabil serta pelemahan rupiah ke level Rp18.200 per dolar AS yang bersifat fluktuasi harian sesaat menunjukkan fundamental ekonomi nasional tetap solid dengan target pertumbuhan 5,47% hingga akhir tahun 2026. Selain itu, ia memastikan proses pengisian kursi Wakil Presiden berjalan sesuai mekanisme konstitusional di MPR dalam tenggat waktu 60 hari dan tidak menimbulkan kekhawatiran dari perwakilan diplomatik negara sahabat.
Pernyataan yang optimis tersebut juga diperkuat oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Dradjad Wibowo, yang menilai bahwa dinamika politik di Indonesia merupakan hal yang lumrah dan sudah terjadi sejak tahun 2004 serta diyakini akan segera mereda. Ia meminta pasar modal dan keuangan tidak panik karena fundamental ekonomi nasional tetap berada dalam kondisi yang kuat.
Namun, jika kita mencoba melakukan pengamatan secara objektif, gagasan decoupling atau pemisahan mutlak antara politik dan ekonomi yang dikemukakan oleh Menko Airlangga ini mengundang perdebatan mendalam di ruang publik. Secara umum, decoupling atau dekopling berarti pemisahan, pemutusan hubungan, atau pengurangan ketergantungan antara dua hal atau lebih yang sebelumnya saling berkaitan atau berjalan beriringan. Pertanyaan kemudian yang muncul, apakah ekonomi makro benar-benar bisa kebaljika terjadi dinamika politik di pucuk pimpinan kekuasaan?
Di satu sisi, pemerintah berpegang pada keyakinan bahwa variabel ekonomi riil dapat berjalan independen dari turbulensi politik. Di sisi lain, para pelaku usaha, praktisi hingga ekonom mengingatkan bahwa ketidakpastian tata kelola pemerintahan selalu membawa implikasi langsung terhadap biaya transaksi dan kepercayaan investor. Tulisan ini mencoba menguji asumsi decoupling tersebut secara komprehensif melalui kacamata teori ekonomi politik global, didukung oleh data kesehatan fiskal nasional, proyeksi ke depan, serta masukan strategis bagi pengambil kebijakan.
Ilusi Decoupling dan Teori Kelembagaan Modern
Pernyataan pemerintah melalui Menko Airlangga, berakar pada keyakinan ortodoks bahwa pasar bekerja secara mandiri dan kebal dari variabel non-ekonomi. Cara pandang ini, memercayai, bahwa pasar memiliki mekanisme sendiri dan tidak akan terganggu oleh faktor di luar ekonomi (seperti masalah politik, hukum, atau sosial). Namun, para ahli ekonomi modern menolak anggapan tersebut dan menilai pasar tidak kebal. Menurut teori ekonomi modern, stabilitas pasar sangat bergantung pada kekuatan aturan hukum, kepercayaan publik, dan kondisi politik di suatu negara. Pandangan ini juga bertentangan dengan New Institutional Economics yang dipelopori oleh peraih Nobel Douglass North. North berargumen secara tegas bahwa institusi politik dan aturan main (rules of the game) adalah fondasi utama yang menentukan biaya transaksi (transaction costs) dalam sebuah negara.
Olehnya itu, menurut penulis, Decoupling atau pemisahan total antara politik dan ekonomi adalah hal yang mustahil. Ketika terjadi transisi kepemimpinan mendadak atau kekosongan koordinasi di tingkat eksekutif, dampaknya langsung tentu akan terasa di sektor riil. Sebagaimana disoroti oleh Anggota DPR Mardani Ali Sera, bahwa penting bagi Kementerian Sekretariat Negara untuk segera memetakan ulang pembagian tugas pasca-mundurnya wakil presiden, agar tidak menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian bagi instansi pelaksana di lapangan. Menurut Mardani Ali Sera dalam laporan kumparan pada 13 November 2026, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak boleh menciptakan ruang abu-abu dalam alur pelaporan maupun eksekusi program lintas kementerian. Tanpa kejelasan penanggung jawab yang dipetakan secara cepat, kementerian dan lembaga teknis berisiko kehilangan arah koordinasi, yang pada akhirnya dapat memperlambat penyelesaian berbagai hambatan birokrasi di lapangan.
Oleh karena itu, penataan ulang struktur kerja menjadi instrumen krusial agar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan efektif dan responsif dalam menjaga kesinambungan agenda strategis nasional hingga MPR menetapkan Wakil Presiden definitif pada 2 Desember 2026 mendatang.
Keyakinan dan imbauan pemerintah agar pasar tidak perlu panik juga bertolak belakang dengan dengan respons dari para pelaku usaha di sektor riil dan pasar keuangan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), melalui Ketua Umum Shinta W. Kamdani dan Ketua Sarman Simanjorang, secara terbuka memperingatkan bahwa ketidakpastian politik yang gaduh berisiko membuat calon investor bersikap wait and see, menunda realisasi investasi, dan menahan ekspansi bisnis.
Kondisi ini semakin menantang di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sedang tertekan di kisaran Rp18.200 per dolar AS. Mengabaikan sinyal-sinyal kehati-hatian ini dengan dalih "fundamental ekonomi kuat" justru berisiko menciptakan blind spot bagi otoritas dalam merumuskan kebijakan mitigasi.
Kesehatan Fiskal
Jika kita mengulik data kesehatan fiskal ke depan, tantangan struktural yang dihadapi Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar meredam sentimen terhadap rupiah. Realisasi APBN menunjukkan tekanan likuiditas di ujung tahun dengan proyeksi defisit APBN 2026 yang melebar ke angka 2,85 persen terhadap PDB. Secara nominal, realisasi defisit per Oktober telah menyentuh angka Rp379,3 triliun, yang posisinya sudah sangat mendekati batas aman undang-undang keuangan negara sebesar 3 persen. Di sisi lain, pemerintah memikul target pendapatan negara yang sangat ambisius, yakni dipatok sebesar Rp3.435,1 triliun pada tahun anggaran berikutnya.
Saat ketidakpastian politik merembet ke sektor dunia usaha, teori Accelerator Model yang dipopulerkan oleh Paul Samuelson dan Hollis Chenery akan menemukan relevansinya. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan pengusaha untuk menanam modalnya, sangat sensitif terhadap ekspektasi masa depan. Penurunan ekspektasi laba memaksa korporasi menunda belanja modal (capital expenditure). Jika sektor swasta memilih bertahan di posisi defensif, beban pemulihan dan stimulus otomatis akan beralih sepenuhnya ke beban anggaran negara (state-led growth), sementara ruang fiskal dan bantalan pembiayaan saat ini sedang menyempit.
Tantangan Makroekonomi dan Rekomendasi
Menatap perkembangan ekonomi ke depan, tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar menjaga stabilitas angka pertumbuhan secara makro, tetapi bagaimana mengelola ekspektasi publik dan pasar. Transisi kekuasaan di tengah target ambisius pembangunan nasional, menuju visi besar ekonomi jangka Panjang tentu membutuhkan tingkat ketahanan kelembagaan yang luar biasa.
Apabila koordinasi antar-kementerian mengalami dislokasi, penyerapan anggaran pada triwulan pertama tahun anggaran mendatang berisiko mengalami kelambatan (bottle-necking). Hal ini akan berdampak langsung pada multiplier effect belanja pemerintah terhadap perekonomian regional. Oleh karena itu, konsistensi antara perencanaan fiskal pusat dan dinamika di daerah harus dijaga dengan cermat agar tidak terjadi pelebaran kesenjangan ekonomi wilayah.
Oleh karena itu, gagasan decoupling atau pemisahan politik dan ekonomi ala Menko Airlangga tidak boleh diartikan sebagai sikap abai terhadap faktor politik, melainkan menjadi penginga bagi pemerintah untuk memperkuat kredibilitas institusional (Credibility Hypothesis). Agar pengelolaan anggaran negara tidak salah arah, pemerintah harus segera bertindak cepat lewat tiga langkah utama. Pertama, pemerintah wajib terbuka soal kondisi krisis agar publik kembali percaya dan pasar tidak berspekulasi liar. Kedua, para menteri di bidang ekonomi harus tampil kompak menjadi benteng yang menjamin aturan tetap pasti bagi dunia usaha. Terakhir, penyaluran dana Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun wajib diawasi ketat supaya ekonomi di daerah tetap jalan dan tidak ikut macet gara-gara kegaduhan politik di pusat.
Menyepelekan dinamika politik sebagai sekadar "sentimen sesaat" berisiko membuat pemerintah kehilangan momentum mitigasi yang tepat. Faktanya, politik dan ekonomi adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. guncangan pada satu sisi pasti akan merusak sisi lainnya. Agar target pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak kandas di tengah jalan, pemerintah harus membuktikan membuktikan bahwa stabilitas bukan sekadar klaim retorika, melainkan buah dari kepastian hukum, transparansi kelembagaan, dan disiplin fiskal yang konsisten.
Pada akhirnya, sekuat apa pun fondasi angka ekonomi kita, semuanya akan rapuh jika tata kelola politiknya dibiarkan gaduh. Seperti yang diingatkan oleh ekonom peraih Nobel, Daron Acemolu, bahwa lembaga politik yang sehat adalah penentu utama arah ekonomi sebuah negara. Tanpa jaminan aturan main yang jelas dan institusi yang dipercaya publik, pasar akan terus diliputi kekhawatiran. Sebab bagi dunia usaha dan masyarakat luas, stabilitas sejati bukan dinilai dari seberapa keras pemerintah membantah adanya persoalan, melainkan dari seberapa tenang dan pasti negara ini dikelola setiap harinya.

