Sosialisme Islam Cak Imin: Terobosan Ideologis atau Kosmetik Politik
Tulisan dari Najamuddin Arfah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Belakangan ini, ruang publik kembali ramai oleh manuver ideologis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), gencar mewacanakan Sosialisme Islam.
Kegiatan dialog digelar dari pusat hingga daerah. Temanya jelas, keberpihakan pada kaum tertindas (mustadh’afin). PKB menarik benang merah perjuangan ke akar sejarah pergerakan Islam Nusantara. Mulai dari gagasan H.O.S. Tjokroaminoto, gerakan saudagar Nahdlatut Tujjar, hingga amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Manuver ini memicu dua reaksi yang berbeda. Aktivis dan intelektual progresif menyambutnya sebagai kebangkitan ideologi partai. Mereka menganggap, selama ini, politik kita memang terlalu pragmatis.
Sebaliknya, ekonom teknokratis dan pelaku pasar justru sedikit ragu dan khawatir. Mereka berprasangka, kata "sosialisme" mengirim sinyal buruk bagi iklim investasi dan ekonomi di Indonesia.
Bagi penulis, kedua pandangan tadi tentu sah-sah saja dan masing-masing punya argumentasi yang kuat. Pertanyaannya, apakah wacana ini merupakan terobosan ideologis yang serius, atau sekadar kosmetik politik untuk menyesuaikan diri dengan narasi ekonomi kerakyatan pemerintah?
Posisi Cak Imin sangat strategis. Ia menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus memimpin partai besar di parlemen. Artinya, ia punya jalur langsung untuk mengeksekusi gagasan ini menjadi kebijakan nyata.
Untuk menguji apakah gagasan ini bisa bekerja secara konkret, kita perlu membenturkannya dengan konsep Keadilan Distributif dalam ilmu ekonomi arus utama.
Etik-Struktural vs Rasionalitas Pasar
Konsep Keadilan Distributif dan Sosialisme islam, keduanya lahir dari rahim filsafat yang berbeda. Dalam ilmu ekonomi arus utama, Keadilan Distributif bertumpu pada rasionalitas sekuler dan efisiensi pasar. Filsuf John Rawls dalam A Theory of Justice (1971) merumuskan Difference Principle. Ketimpangan hanya bisa dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling tidak beruntung.
Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, melengkapinya lewat capability approach. Keadilan bukan sekadar membagi uang atau menumpuk barang. Keadilan adalah memastikan setiap warga memiliki kebebasan substantif (substantive freedom) untuk memilih jalan hidup yang bermartabat.
Bagi Sen, kemiskinan sejatinya adalah perampasan kapabilitas dasar. Seseorang tidak cukup hanya diberi bantuan tunai jika ia tetap buta huruf, sakit-sakitan, atau terisolasi dari akses ekonomi. Karena itu, negara wajib membuka pintu seluas-luasnya pada pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan jaminan sosial agar warga benar-benar berdaya.
Dalam praktiknya, teori ini berdiri di atas satu teori ekonomi pasar bebas adalah mesin pertumbuhan paling efisien. Ketimpangan dianggap sekadar kegagalan pasar (market failure). Negara cukup mengoreksinya di hilir. Instrumennya adalah pajak progresif, subsidi silang, upah minimum, dan bantuan sosial (bansos). Sementara itu, kepemilikan modal dan tanah di hulu tetap dilindungi mutlak.
Sosialisme Islam memiliki titik berangkat yang berbeda. Akarnya adalah etika ketauhidan dan pembebasan struktural. Pemikiran ini terhubung dengan gagasan Ali Syariati soal pembelaan terhadap mustadh’afin, pemikiran ekonomi Baqir al-Sadr dalam Iqtishaduna, hingga buku legendaris H.O.S. Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme (1924).
Dalam pandangan ini, kepemilikan pribadi tetap diakui, tetapi tidak mutlak. Di dalam setiap harta melekat fungsi sosial (haqqul ‘ibad). Keadilan tidak boleh hanya dipotret dari angka statistik rasio Gini (ketimpangan). Keadilan berarti membongkar struktur penindasan sejak dari hulu.
Karena itu, Sosialisme Islam menolak kompromi semu. Negara tidak boleh membiarkan segelintir elite memonopoli tanah dan modal di hulu, lalu menenangkan rakyat dengan bansos konsumtif di hilir.
Pada titik ini, kritik Cak Imin atas model pembangunan satu dekade menemukan relevansinya. Pertumbuhan infrastruktur dan bantuan tunai saja tidak cukup. Tanpa akses pada alat produksi, rakyat hanya menjadi objek pasif, bukan subjek yang mandiri.
Belajar dari Negara Lain
Agar tidak berhenti menjadi kosmetik politik, wacana Sosialisme Islam ala Cak Imin harus belajar dari sejarah ekonomi dunia. Kedua pendekatan ini pernah diuji secara terpisah maupun campuran di berbagai negara.
Swedia, Denmark, dan Norwegia adalah contoh sukses keadilan distributif modern. Mereka tidak membunuh pasar bebas. Korporasi global mereka dibiarkan bersaing secara kapitalistik. Namun, negara memungut pajak penghasilan dan pajak kekayaan secara sangat progresif.
Hasil pajak itu dikembalikan dalam bentuk layanan publik universal. Pendidikan gratis hingga tingkat doktoral. Layanan kesehatan kelas dunia. Tunjangan pengangguran yang bermartabat.
Sayangnya, model ini butuh dua syarat utama, basis pajak formal yang sangat luas dan birokrasi yang bersih dari korupsi. Tanpa dua hal itu, meniru Skandinavia secara utuh hanya akan memicu penghindaran pajak dan kebocoran anggaran.
Di Asia Tenggara, Malaysia menerapkan New Economic Policy (NEP) sejak 1971. Konsep ini lalu diperbarui menjadi Ekonomi MADANI di era Anwar Ibrahim. Negara hadir merombak struktur kepemilikan aset dan saham perusahaan agar tidak dimonopoli segelintir konglomerat.
Pemerintah Malaysia juga mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam. Wakaf produktif, zakat, dan perbankan syariah masuk ke sistem pembangunan nasional.
Hasilnya, kelas menengah baru tumbuh dan kemiskinan ekstrem turun drastis. Namun, Malaysia juga memberi peringatan keras. Intervensi negara tanpa tata kelola transparan sangat rawan melahirkan pemburu rente (rent-seeking) dan kronisme politik.
Tindakan ekstrem lainnya terlihat di beberapa negara Amerika Latin, seperti Venezuela dan Argentina pada periode tertentu. Niat awal mereka mulia, membela rakyat miskin. Namun, caranya ditempuh lewat nasionalisasi aset secara serampangan, kontrol harga yang kaku, dan subsidi tanpa batas. Rasionalitas fiskal diabaikan. Akibatnya malah jadi fatal. investasi kabur, hiperinflasi meledak, dan ekonomi kolaps. Saat kondisi ekonomi memburuk, kaum miskin pulalah yang paling menderita.
Keadilan Distributif-Profetik : Jalan Tengah Indonesia
Berbagai potret dan pengalaman negara-negara lain, bisa menjadi pelajaran untuk menentukan masa depan wacana PKB di Indonesia.
Memang, data statistik menunjukkan angka yang menggembirakan. Ekonomi makro kita tumbuh stabil di kisaran 5 persen. Namun, ketimpangan penguasaan aset di hulu masih sangat tinggi.
Penguasaan lahan, konsesi tambang, dan akses kredit perbankan masih terkonsentrasi di segelintir kelompok. Di saat yang sama, rasio pajak (tax ratio) kita masih tertahan di sekitar 10 persen dari PDB. Ruang fiskal kita terlalu sempit untuk membiayai negara kesejahteraan ala Skandinavia.
Jika hanya mengandalkan keadilan distributif ala ekonom, Indonesia terjebak dalam “kapitalisme yang sopan". Oligarki di hulu tetap aman, sementara APBN terkuras untuk membiayai bansos di hilir agar daya beli warga tidak ambruk. Sebaliknya, jika Sosialisme Islam ala PKB dijalankan secara anti-pasar dan abai disiplin fiskal, ekonomi kita terancam stagnan.
Bagi penulis, dibutuhkan kebaruan gagasan agar Sosialisme Islam benar-benar menjadi terobosan ideologis. Kita tidak perlu memilih satu kutub secara kaku. Keduanya harus dikawinkan menjadi Keadilan Distributif-Profetik (Prophetic-Distributive Justice) .
Pertama, Sosialisme Islam menjadi acuan etik dan koreksi di hulu. Nilai ketauhidan, larangan monopoli (sesuai keputusan Munas Alim Ulama NU), dan Pasal 33 UUD 1945 harus turun menjadi regulasi nyata.
Negara wajib mempercepat reforma agraria yang adil. Rantai tengkulak harus diputus lewat modernisasi koperasi dan ekosistem Nahdlatut Tujjar digital. Perbankan juga harus direformasi. Kredit jangan hanya mengalir ke korporasi besar beragunan fisik, tetapi wajib menyentuh UMKM berbasis kelayakan usaha.
Kedua, Keadilan Distributif teknokratis menjadi benteng utama efisiensi di hilir. Setelah arena bermain di hulu dibuat adil, pasar harus dibiarkan bekerja sehat dan kompetitif. Biarkan pelaku usaha berinovasi dan menciptakan nilai tambah.
Di sisi lain, instrumen ekonomi ala Rawls dan Sen bekerja menjaga pemerataan. Pajak kekayaan dan pajak ekstraktif harus progresif. Subsidi wajib berbasis data tunggal yang presisi. Anggaran pendidikan vokasi dan kesehatan harus diperkuat sebagai investasi jangka panjang.
Ketiga, perlu ada sinergi filantropi Islam untuk membangun aset produktif. Indonesia punya modal sosial keagamaan raksasa. Mulai dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Selama ini, pengelolaannya sering terpisah dan bersifat konsumtif. Dana umat ini harus disinergikan dengan anggaran perlindungan sosial negara. Tujuannya bukan sekadar membagi sembako, melainkan membangun aset produktif kolektif. Misalnya, penyertaan modal koperasi petani, pembangunan pabrik pengolahan pascapanen milik desa, hingga pembiayaan mikro tanpa bunga bagi pelaku usaha ultra-mikro.
Pada akhirnya, jawaban atas pertanyaan apakah Sosialisme Islam Cak Imin adalah terobosan ideologis atau kosmetik politik tidak hanya bisa diukur melalui agenda diskusi dan dialog yang digelar . Jawabannya kembali kepada, bagaimana keberpihakan regulasi dan anggaran negara.
Jika PKB hanya berhenti pada retorika membela mustadh’afin tanpa berani menyentuh persoalan utama seperti monopoli lahan, akses modal, dan kebijakan fiskal yang adil, maka wacana ini akan dicatat sejarah sebagai kosmetik elektoral belaka.
Namun, jika PKB mampu mengawinkan keberanian moral Sosialisme Islam di hulu dan konsep Keadilan Distributif di hilir, Indonesia berpeluang merumuskan jalan tengahnya sendiri. Sebuah terobosan ideologis yang tidak mematikan gairah pasar, tetapi tetap tegak membela martabat kaum yang paling lemah dan berpiha kepada kaum tertindas (mustadh’afin).
Najamuddin Arfah, Analis Ekonomi Politik/Direktur Economic Transformation and Oversight Studies (Etos) Politica

