Komodifikasi Isu Palestina dalam Kalkulasi Geopolitik Visi Saudi 2030

Ilustrasi Geopolitik Ekonomi dan Isu Palestina (Foto: AI Generated)

Setiap kali Washington mendorong Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords, Riyadh menegaskan bahwa nornalisasi hubungan dengan Israel bergantung pada berdirinya negara Palestina. Pada September 2024, Putra Mahkota Mohammed bin Salman menegaskan bahwa Arab Saudi tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sikap tersebut kembali disampaikan saat ia bertemu Donald Trump di Washington pada November 2025. Bagi Riyadh, penyelesaian konflik Palestina menjadi syarat penting dalam menentukan arah hubungan diplomatiknya dengan Israel.

Sekilas, sikap ini tampak seperti keteguhan prinsip seorang pemimpin dunia Islam. Namun, kita perlu bertanya lebih kritis. Apakah Palestina benar-benar menjadi tujuan akhir kebijakan luar negeri Saudi, ataukah ia lebih berfungsi sebagai alat tawar dalam kalkulasi yang jauh lebih pragmatis? Pertanyaan ini menjadi hal yang penting karena Saudi bukan sekadar satu negara di Timur Tengah. Ia adalah penjaga dua kota suci, tuan rumah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan salah satu aktor yang paling menentukan arah politik dunia Muslim. Cara Riyadh memperlakukan isu Palestina akan memengaruhi bagaimana isu-isu itu dipahami oleh jutaan Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Konteks Abraham Accords dan Tertundanya Saudi

Abraham Accords yang dimulai pada 2020 mengubah peta hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab. Uni Emirat Arab dan Bahrain menjalin hubungan resmi dengan Israel, kemudian disusul Maroko dan Sudan melalui proses yang berbeda. Kesepakatan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian negara Arab mulai menempatkan kepentingan ekonomi dan keamanan di atas tuntutan untuk menyelesaikan persoalan Palestina terlebih dahulu. Saudi menjadi perhatian berikutnya karena normalisasi dengan Riyadh berpotensi membawa keuntungan yang jauh lebih besar bagi Israel dan Amerika Serikat. Negosiasi yang berlangsung pada 2023 bahkan membuka peluang kesepakatan, meskipun Saudi juga menginginkan jaminan keamanan dan kerja sama strategis dari Washington.

Akan tetapi, perang di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 membuat situasinya semakin rumit. Di tengah kehancuran dan penderitaan warga Palestina, normalisasi tanpa kemajuan berarti bagi pembentukan negara Palestina akan sulit dibenarkan di hadapan masyarakat Arab dan Muslim. Saudi tentu memahami risiko tersebut. Menormalisasi hubungan dengan Israel mungkin menawarkan keuntungan strategis, tetapi melakukannya ketika persoalan Palestina semakin mendesak dapat merusak citra kerajaan. Penundaan normalisasi pun tidak harus dibaca sebagai penolakan mutlak terhadap Israel. Bisa jadi, Riyadh sedang menunggu kondisi yang lebih menguntungkan, ketika kepentingan strategisnya dapat diperjuangkan tanpa terlalu besar mengorbankan legitimasi politiknya.

Dari Pan-Islamisme ke Realpolitik Ekonomi

Saudi selama puluhan tahun membangun pengaruhnya di dunia Islam melalui solidaritas keagamaan. Sejak era Raja Faisal, persatuan umat Islam dan dukungan terhadap Palestina menjadi bagian penting dari citra kerajaan. Rencana Fahd dan Inisiatif Perdamaian Arab 2002 memperlihatkan bahwa persoalan Palestina telah lama menjadi bagian dari pendekatan diplomatik Saudi. Namun, solidaritas tersebut juga memperkuat posisi Riyadh sebagai salah satu pemimpin dunia Muslim. Dengan statusnya sebagai penjaga dua kota suci Islam, Saudi memiliki modal simbolis yang tidak dimiliki semua negara. Artinya, dukungan terhadap Palestina bukan hanya persoalan moral, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kerajaan mempertahankan pengaruhnya.

Kini, di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman, Saudi memiliki ambisi besar untuk mengubah arah ekonominya. Melalui Visi Saudi 2030 yang diluncurkan pada 2016, kerajaan ingin mengurangi ketergantungan pada minyak dan memperluas sektor investasi, pariwisata, teknologi, serta hiburan. Proyek besar seperti NEOM menjadi bagian dari upaya menempatkan Saudi sebagai pemain penting dalam ekonomi global. Ambisi tersebut membutuhkan modal asing, stabilitas kawasan, dan hubungan strategis yang mendukung pembangunan. Dalam keadaan seperti ini, wajar jika Riyadh mempertimbangkan hubungan dengan Israel sebagai salah satu peluang untuk memperkuat kepentingan nasionalnya.

Normalisasi dengan Israel berpotensi membuka peluang kerja sama teknologi dan keamanan sekaligus memperkuat hubungan Saudi dengan Amerika Serikat. Dari sudut pandang realpolitik, langkah tersebut dapat membantu kerajaan memperkuat posisinya dalam persaingan regional. Namun, keuntungan semacam itu tidak datang tanpa konsekuensi. Jika Saudi menormalisasi hubungan tanpa hasil nyata bagi Palestina, kerajaan harus menghadapi pertanyaan mengenai konsistensi dukungannya terhadap dunia Muslim. Riyadh bukan hanya perlu menghitung keuntungan yang mungkin diperoleh dari Israel, tetapi juga mempertimbangkan kerugian politik yang dapat muncul apabila Palestina dikesampingkan.

Palestina sebagai Kartu Legitimasi

Bagi Saudi, Palestina bukan hanya persoalan di luar wilayahnya. Isu ini juga berkaitan dengan legitimasi kepemimpinan di dalam negeri. Ketika penderitaan warga Gaza menjadi perhatian masyarakat Arab dan Muslim, keputusan untuk menjalin hubungan dengan Israel tanpa kemajuan bagi Palestina dapat memicu kritik terhadap kerajaan. Mohammed bin Salman memang sedang mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang besar, tetapi keberhasilan pembangunan tidak otomatis menghapus sensitivitas masyarakat terhadap persoalan Palestina. Dengan mempertahankan tuntutan pembentukan negara Palestina, Riyadh dapat menunjukkan bahwa ambisi modernisasinya tidak berarti mengabaikan isu yang memiliki arti penting bagi masyarakat Muslim.

Saudi juga perlu menjaga kedudukannya di tingkat regional. Status sebagai penjaga dua kota suci memberi kerajaan tanggung jawab simbolis yang besar di mata umat Islam. Jika Riyadh menerima normalisasi tanpa hasil berarti bagi Palestina, negara lain dapat mempertanyakan kelayakannya untuk terus memainkan peran sebagai salah satu pemimpin dunia Muslim. Iran, misalnya, selama bertahun-tahun membangun sebagian pengaruh regionalnya melalui penentangan terhadap Israel dan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Persaingan Saudi dan Iran bukan semata-mata persoalan perbedaan mazhab, tetapi juga perebutan pengaruh. Dalam persaingan seperti ini, kehilangan legitimasi atas isu Palestina dapat menjadi kerugian strategis bagi Riyadh.

Palestina juga memberi Saudi posisi tawar dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Washington berkepentingan memperluas hubungan Israel dengan negara-negara Arab, sedangkan keterlibatan Saudi akan memberikan nilai strategis yang besar bagi upaya tersebut. Riyadh dapat memanfaatkan kepentingan ini untuk mendorong komitmen Amerika Serikat dalam bidang keamanan dan kerja sama strategis. Dengan menempatkan pembentukan negara Palestina sebagai syarat, Saudi tidak sekadar menunggu perubahan sikap Israel, tetapi juga menekan Washington agar ikut mencari jalan keluar. Di sini terlihat bahwa isu Palestina memiliki fungsi ganda, yakni sebagai tuntutan politik sekaligus instrumen untuk memperkuat posisi Saudi dalam perundingan.

Memaknai Komodifikasi dalam Politik Saudi

Di sinilah gagasan komodifikasi menjadi relevan. Komodifikasi terjadi ketika sesuatu yang memiliki nilai moral atau simbolis juga diperlakukan sebagai sumber nilai tukar. Dalam kasus Saudi, Palestina merupakan persoalan kemanusiaan yang menyangkut hak rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Namun, isu ini sekaligus dapat memperkuat legitimasi kerajaan, menjaga pengaruhnya di dunia Muslim, dan meningkatkan daya tawar terhadap Amerika Serikat. Palestina akhirnya memiliki dua posisi sekaligus, yaitu sebagai perjuangan yang membutuhkan dukungan dan sebagai modal diplomatik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan lain. Inilah sisi yang perlu dikritisi dari kebijakan luar negeri Riyadh.

Meski demikian, menyebut adanya komodifikasi tidak berarti Saudi sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap Palestina. Dukungan terhadap pembentukan negara Palestina, termasuk melalui Inisiatif Perdamaian Arab 2002, menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah lama masuk dalam agenda diplomatik kerajaan. Akan tetapi, sejarah dukungan tidak seharusnya membuat setiap kebijakan Saudi diterima tanpa pertanyaan. Dukungan politik perlu dibuktikan melalui tindakan yang dapat dirasakan rakyat Palestina, mulai dari bantuan kemanusiaan hingga tekanan diplomatik yang mendorong perlindungan hak-hak mereka. Jika tuntutan pembentukan negara Palestina terus disampaikan tanpa diikuti langkah yang berarti, publik berhak mempertanyakan apakah kebijakan itu benar-benar diarahkan pada penyelesaian masalah.

Pada saat yang sama, diplomasi tidak pernah berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya bebas dari kepentingan. Saudi harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan nasional, hubungan dengan Amerika Serikat, dan persaingan regional. Karena itu, tidak cukup hanya melihat tuntutan Palestina sebagai bukti ketulusan atau langsung menganggapnya sebagai tipu daya. Yang lebih penting adalah menilai bagaimana tuntutan tersebut digunakan dan apa hasil yang benar-benar diperoleh. Apabila Palestina hanya dijadikan syarat untuk mendapatkan keuntungan strategis lain tanpa kemajuan bagi rakyatnya, kritik mengenai komodifikasi menjadi semakin relevan. Sebaliknya, jika posisi tawar itu digunakan untuk mendorong perubahan nyata, diplomasi Saudi dapat memberikan manfaat yang lebih konkret.

Pelajaran bagi Dunia Muslim dalam Politik Global

Kasus Saudi memperlihatkan bahwa solidaritas umat Islam tidak otomatis menghasilkan kesamaan kebijakan. Saudi, Turki, Iran, dan negara-negara Teluk dapat sama-sama menyatakan dukungan terhadap Palestina, tetapi memilih strategi yang berbeda sesuai kepentingan masing-masing. Ada negara yang lebih mengandalkan tekanan diplomatik, ada yang menonjolkan peran regional, dan ada pula yang harus menjaga hubungan dengan kekuatan besar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa politik Islam global bukan hanya dibentuk oleh kesamaan agama, tetapi juga oleh persaingan pengaruh dan kebutuhan nasional. Karena itu, pernyataan solidaritas tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai keberpihakan sebuah negara.

Tantangan serupa terlihat dalam peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Organisasi ini menyediakan ruang bagi negara-negara Muslim untuk menyuarakan persoalan bersama, termasuk Palestina. Namun, pernyataan dan resolusi bersama tidak selalu menghasilkan tekanan yang cukup kuat untuk mengubah keadaan. Kepentingan ekonomi, hubungan dengan Amerika Serikat, dan prioritas keamanan sering kali membuat negara anggota mengambil langkah berbeda. Masalahnya bukan karena solidaritas tidak penting, melainkan karena solidaritas tanpa tindakan bersama mudah kehilangan daya politiknya. Jika negara-negara Muslim ingin memperkuat pengaruhnya, dukungan terhadap Palestina perlu diterjemahkan ke dalam langkah diplomatik dan kemanusiaan yang lebih terkoordinasi.

Kepemimpinan dunia Muslim tidak cukup dibangun melalui identitas agama dan pernyataan solidaritas, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan nyata. Visi Saudi 2030 menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dan keamanan dapat membatasi dukungan terhadap Palestina. Karena itu, Palestina tidak boleh sekadar menjadi alat legitimasi atau keuntungan diplomatik. Tanpa tindakan nyata dan konsistensi kebijakan, perjuangan rakyat Palestina akan terus terjebak di antara harapan solidaritas dan kepentingan geopolitik.