Menjaga Dialog Damai di Thailand Selatan: Sejauh Mana Malaysia Bisa Berperan?
Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Nasyia Azuhra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSelama lebih dari dua dekade, konflik di Thailand Selatan belum selesai. Seolah-olah siklus kekerasan yang berulang terjadi di wilayah Patani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla. Masyarakat setempat sangat mengharapkan perdamaian, meskipun dialog resmi telah dimulai sejak 2013 dengan Kuala Lumpur berperan sebagai fasilitator.
Di tengah proses yang sering mengalami kesulitan, pertanyaan penting yang perlu kita ajukan bukanlah apakah Malaysia masih diperlukan, tetapi sejauh mana peranannya dapat membantu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Sangat penting bagi Malaysia untuk memastikan bahwa dialog tidak tertutup. Namun, sebuah kekeliruan jika meletakkan harapan perdamaian sepenuhnya pada Kuala Lumpur. Meja perundingan hanyalah panggung retorika tanpa makna jika pemerintah Thailand dan kelompok perlawanan tidak memiliki kemauan politik yang kuat.
Akar Masalah yang Tak Selesai dengan Senjata
Konflik di Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian wilayah Songkhla memiliki akar sejarah dan identitas yang kompleks. Masyarakat Melayu-Muslim Patani memiliki bahasa, budaya, dan sejarah yang berbeda dari identitas nasional Thailand yang dibangun oleh negara. Akibatnya, konflik ini tidak dapat hanya dianggap sebagai masalah keamanan. Persoalan krisis legitimasi negara di mata masyarakat lokal merupakan inti dari membara konflik di wilayah ini. Selain itu, ketegangan yang terjadi antara negara dan komunitas lokal menunjukkan bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang telah lama berlangsung.
Di Kuala Lumpur pada 28 Februari 2013, perwakilan pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) menandatangani kesepakatan umum tentang proses perundingan damai, yang meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian. Malaysia dianggap sebagai fasilitator dialog dalam kesepakatan tersebut. Namun, prosesnya tidak lancar. Perbedaan pendapat mengenai perwakilan kelompok yang berunding dan komitmen kedua pihak terhadap proses tersebut adalah beberapa alasan mengapa perundingan mengalami keterlambatan dan masalah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik di Thailand Selatan tidak akan pernah berakhir dengan penyelesaian sepihak. Diperlukan ruang dialog yang melibatkan pihak-pihak terkait agar penyelesaian dapat dicapai melalui perundingan. Malaysia tidak hanya berperan sebagai fasilitator dalam situasi yang rumit ini, tetapi juga sebagai pemain penting yang harus pandai berinteraksi dengan tujuan Bangkok dan keinginan Patani.
Kepentingan Strategis dan Batas Diplomasi Malaysia
Dari sudut pandang liberalisme dalam Hubungan Internasional, kerja sama dan diplomasi dapat menawarkan kesempatan untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi, meskipun hasilnya mungkin tidak selalu menguntungkan. Malaysia berusaha untuk menjaga komunikasi antara pemerintah Thailand dan kelompok yang terlibat dalam konflik di Thailand Selatan. Malaysia menginginkan stabilitas perbatasan dan hubungan bilateral yang kuat dengan Thailand sebagai negara tetangga. Upaya ini berkaitan dengan kepentingan Malaysia untuk menjaga stabilitas perbatasan dan mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan Thailand. Konflik di Thailand Selatan juga berkaitan dengan kepentingan keamanan Malaysia serta membuka peluang bagi negara tersebut untuk memperkuat peran diplomatiknya di kawasan.
Peran ini berkaitan dengan konsep mediasi internasional, yaitu keterlibatan pihak ketiga yang membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai penyelesaian tanpa memaksakan hasil tertentu. Dalam kasus ini, Malaysia memfasilitasi dialog dan menyediakan ruang bagi negosiasi. Tapi, posisinya sebagai fasilitator tidak berarti Malaysia memiliki kewenangan untuk menentukan hasil perundingan. Kemajuan proses tetap bergantung pada kesediaan pemerintah Thailand dan BRN untuk berunding serta mencari titik temu.
Malaysia juga memiliki posisi yang cukup unik. Hubungan sosial-budaya dengan masyarakat Melayu di Patani dan lokasinya yang dekat dapat membantu Malaysia memahami dinamika konflik. Namun, kedekatan tersebut tidak secara otomatis membuat Malaysia dianggap sebagai mediator yang netral. Malaysia harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah Thailand sekaligus mempertahankan kepercayaan kelompok perlawanan. Menyeimbangkan kedua kepentingan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Malaysia dalam menjalankan peran mediasinya.
Tantangan utama bagi Malaysia bukan hanya mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik, tetapi juga menjaga agar mereka tetap siap untuk berunding. Meskipun peran diplomatik Malaysia sangat penting, keberhasilannya bergantung pada kepercayaan dan komitmen semua pihak yang terlibat.
Mengejar Perdamaian yang Sejati
Terbukanya ruang dialog tidak otomatis menandakan bahwa konflik telah berakhir. Penyelesaian konflik perlu memperhatikan akar masalah yang membuat kekerasan terus berlangsung. Di Thailand Selatan, salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan pandangan antara pemerintah Thailand dan kelompok perlawanan mengenai bentuk penyelesaian konflik. Pemerintah Thailand menginginkan penyelesaian yang tetap mengikuti konstitusi dan mempertahankan sistem negara yang ada. Sementara itu, kelompok perlawanan ingin otonomi yang lebih luas dan pengakuan yang lebih besar terhadap identitas masyarakat lokal.
Perbedaan pandangan tersebut semakin sulit dijembatani karena adanya ketidakpercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Proses perundingan sering terganggu ketika jalur komunikasi baru muncul tanpa melibatkan Kuala Lumpur. Ini menunjukkan bahwa peran Malaysia sebagai mediator tidak hanya memungkinkan kedua belah pihak untuk berunding. Komunikasi yang konsisten dan komitmen untuk melanjutkan dialog juga diperlukan agar proses perdamaian tidak berhenti di tengah jalan.
Apa jenis perdamaian yang sebenarnya ingin dicapai? Dalam studi konflik, terdapat dua konsep perdamaian, yaitu negative peace dan positive peace. Negative peace berarti berhentinya kekerasan secara langsung, seperti bentrokan bersenjata dan serangan bom. Sebaliknya, positive peace tidak hanya berarti tidak adanya kekerasan, tetapi ada keadilan sosial dan pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat.
Konsep ini relevan untuk memahami konflik di Patani. Perdamaian tidak hanya diukur dari tingkat kekerasan yang berkurang, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana persoalan identitas, keadilan, hukum, pengakuan sejarah, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dapat ditangani dengan baik.
Pada akhirnya, Malaysia telah melakukan apa yang harus dilakukan dengan tetap membuka pintu dialog di tengah berbagai krisis. Namun, bahkan fasilitator terbaik sekalipun tidak dapat menjamin ketenangan secara mandiri. Proses perdamaian bergantung pada keinginan setiap pihak untuk mendengarkan satu sama lain, membangun kepercayaan, dan menemukan solusi yang dapat diterima secara bersamaan.
Pemerintah Thailand dan kelompok perlawanan perlu menghilangkan prasangka dan membuka ruang untuk memahami identitas dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, Malaysia memainkan peran penting dalam membuka jalan menuju perdamaian. Namun, perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen menyelesaikan akar konflik dan menegakkan keadilan, bukan sekadar menghentikan kekerasan.