Konten dari Pengguna

Bupati Labusel, Buku, dan Sebuah Nama

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Naufi Hakim tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Bupati Labusel mengenakan baju putih saat bermain domino. Foto: Instagram Diskominfo Labusel.
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Labusel mengenakan baju putih saat bermain domino. Foto: Instagram Diskominfo Labusel.

Siapakah Iwan Simatupang? Ia adalah sastrawan Indonesia kelahiran Sibolga, Sumatera Utara, 18 Januari 1928. Namanya mengudara melalui karya, antara lain Merahnya Merah (1968), Ziarah (1969), Kering (1972), Kooong (1975), dan masih banyak lagi. Selain itu, ia merupakan salah seorang pembaru novel Indonesia. Karya-karyanya itu tetap dibaca, kendati setelah pengarangnya lama meninggalkan dunia.

Lalu, siapa Fery Simatupang? Ia itu Bupati Kab. Labuhanbatu Selatan (Labusel) periode 2025–2030. Keduanya sama-sama berasal dari Sumatera Utara dan bermarga “Simatupang”. Meski begitu, kesamaan marga itu tak menjamin kesamaan warisan. Iwan meninggalkan karya sastra, sedangkan Fery sedang memegang kekuasaan yang bisa digunakan untuk meninggalkan perubahan bagi rakyat.

Perbedaan keduanya juga terlihat dari alat yang mereka miliki. Misalnya, Iwan tak punya APBD, kantor dinas, kendaraan dinas, atau kewenangan mengangkat pejabat. Ia cuma punya pikiran dan pena. Sementara Fery memiliki anggaran, birokrasi, kewenangan politik, dan mungkin buzzer atau pendengung. Dengan perangkat selengkap itu, semestinya ia punya kesempatan lebih memadai untuk menghasilkan perubahan.

Lantas, bagaimana kesempatan itu dilakoni? Kita bisa menengoknya dari beragam kegiatan yang belakangan tampil dalam pemberitaan. Fery pernah menghadiri turnamen domino, bahkan ikut bermain sambil senyum-senyum seolah tanpa beban. Ada pula program Jelajah Desa dengan motor trail dan pasar murah. Di Desa Air Merah, misalnya, satu paket berisi lima kilogram beras dan dua liter minyak goreng dijual seharga Rp90.000.

Memang tiada yang salah dengan bermain domino, mengunjungi desa, atau menjual kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bupati juga jelmaan manusia yang kini jadi pejabat publik. Karenanya ia boleh punya preferensi. Kendati demikian, jabatan pemerintahan itu punya soal lebih besar dibanding daftar acara yang dihadiri. Sesungguhnya rakyat memilih bupati agar persoalan hidup mereka mendapat jalan keluar.

Persoalan itu terlihat jelas dalam peristiwa di Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba. Pada 16 November 2026, rakyat dari tiga dusun mendatangi Kantor Bupati Labusel. Mereka menagih pemerataan listrik PLN, pemberantasan peredaran narkoba, serta penindakan pencurian buah kelapa sawit. Dalam aksi demikian, rakyat bahkan sempat menghentikan kendaraan Fery yang melintas. Bupati kemudian menemui mereka dan menjelaskan bahwa permohonan pemasangan jaringan listrik sudah diajukan kepada PLN.

Pihak PLN menyatakan masih perlu mempelajari kendala pemasangannya. Sungguh itu alasan yang birokratis. Untuk itu ada ironi yang perlu direfleksikan. Pemerintah punya program Jelajah Desa, tetapi rakyat tiga dusun masih harus mendatangi kantor bupati untuk memperjuangkan kebutuhan dasar. Tiang dan kabel listrik, menurut keterangan rakyat, bahkan sudah terpasang, tetapi aliran listrik belum mereka nikmati. Ajaib.

Sementara itu, persoalan narkoba dan pencurian sawit membuat mereka meminta perhatian aparat penegak hukum. Memang, pemasangan jaringan listrik juga melibatkan kewenangan PLN. Akan tetapi, pemerintah daerah tetap punya tanggung jawab mengawal pengajuan dan memperjuangkan kepastian bagi rakyat.

Lalu, apa ukuran keberhasilan Jelajah Desa? Jarak tempuh motor trail atau persoalan yang berhasil diselesaikan? Kunjungan pejabat semestinya menghasilkan catatan aspirasi, penanggung jawab, dan jadwal tindak lanjut. Jangan sampai perjalanan bupati terdokumentasi dengan baik, sementara kebutuhan rakyat masih harus diperjuangkan melalui demonstrasi. Public accountability perlu tampak dalam pekerjaan, bukan cuma menjadi rangkaian kalimat yang terdengar nyaring, tetapi kosong waktu diperiksa. Bak tong kosong, nyaring bunyinya.

Persoalan keterbukaan juga berlaku dalam pengisian jabatan birokrasi. Pada 5 November 2026, Fery melantik sejumlah pejabat, termasuk Ahmad Zein sebagai Kepala Bapenda dan Ismail Roy Siregar sebagai Kepala BPBD. Dalam kesempatan itu, ia meminta para pejabat menjaga integritas, profesionalisme, serta menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

Pesan itu begitu bijak, seolah-olah lahir dari pemikiran Plato, filsuf Yunani kuno yang merupakan murid Socrates dan guru Aristoteles. Namun, transparansi jangan baru diminta setelah seseorang duduk di kursi jabatan. Rakyat juga berhak mengetahui bagaimana kursi itu diberikan. Apa kriteria seleksinya? Bagaimana kompetensi calon dinilai? Apa pertimbangan di balik penempatan seseorang sebagai kepala dinas atau kepala bidang?

Andai pengangkatan memang berdasarkan kemampuan, pemerintah berkewajiban membuka prosesnya. Sebab keterbukaan itu semakin penting saat timbul dugaan keterlibatan anggota keluarga, termasuk adik, kakak, dan mama bupati, dalam mengintervensi urusan kekuasaan. Dugaan ini perlu dijelaskan dengan fakta yang terang-benderang. Siapa yang terlibat, keputusan apa yang dipengaruhi, dan atas dasar kewenangan apa? Bila betul terjadi, maka persoalannya menyangkut batas antara mandat rakyat dan kepentingan keluarga. Rakyat memilih seorang bupati, bukan satu keluarga untuk ikut mengendalikan pemerintahan. Kabupaten bukan rumah keluarga, dan jabatan pemerintahan bukan kursi warisan,

Semua itu berlangsung ketika Labusel masih menghadapi pekerjaan rumah yang tak sedikit. Kesejahteraan buruh dan petani sawit, konflik agraria, pendidikan, kesehatan, ketimpangan ekonomi, hingga kepastian Pilkades masih membutuhkan perhatian. Bertahun-tahun tertundanya Pilkades juga berarti hak politik rakyat desa belum memperoleh kepastian. Pemerintahan boleh terus berjalan, tetapi demokrasi desa jangan dibiarkan berjalan di tempat.

Sastrawan, Iwan Simatupang. Foto: Dok. kumparan

Menariknya, Iwan pernah menulis Kering dan Ziarah. Dua judul itu boleh kita pinjam untuk membaca keadaan Labusel. Ada persoalan rakyat yang masih kering dari perhatian, sementara pelayanan pemerintahan jangan sampai membuat orang perlu berziarah dari satu kantor ke kantor lain. Agaknya pemerintah perlu lebih banyak serius menalar persoalan daerah ketimbang cuma membaca jadwal kegiatan.

Memang kita tak meminta Fery menjadi sastrawan. Iwan pun tak pernah dituntut menjadi bupati. Walau begitu, jabatan memberi Fery momentum untuk mentransformasi kehidupan banyak orang. Momentum itu harus dibuktikan melalui kebijakan, keterbukaan, dan keberpihakan. Karena setiap janji perlu follow-up, setiap kewenangan perlu batas, dan setiap keputusan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Akhir kata Iwan meninggalkan buku untuk dibaca generasi berikutnya. Fery masih punya waktu untuk meninggalkan pemerintahan yang lebih baik. Jangan sampai kelak rakyat lebih mudah "mengingat" permainan domino, motor trail, dan paket sembako daripada perubahan yang mereka rasakan. Apalagi kalau rakyat itu masih harus berunjuk rasa untuk mendapatkan listrik dan meminta perlindungan dari persoalan yang berulang.

Jadi, nama marga boleh sama, tetapi warisan belum otomatis serupa. Iwan Simatupang meninggalkan novel, esai, dan pemikiran yang terus dibaca orang. Fery Simatupang akan dikenang dari jalan yang dibangun, sekolah yang diperhatikan, persoalan rakyat yang diselesaikan, serta kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Selebihnya, waktu dan rakyat yang sebaik-baiknya akan memberi penilaian.