Hak yang Diabaikan
Tulisan dari Naufi Hakim tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Rabu, 20 Maret 2024, saat itu sedang terjadi tangkap tangan dilakukan oleh beberapa personil Polres Labusel (PL) ke Faisal Amri Harahap (F A H). Diduga, F A H adalah seorang pecandu narkoba jenis sabu-sabu. Saat proses tangkap tangan, PL bertindak represif. Begitulah keterangannya yang berseliweran saya dengar. Akibatnya, warga setempat yang menyaksikan proses tersebut histeris melihat tindakannya.
Kamis, 21 Maret 2024, diketahui F A H telah meninggal dunia. Lantas kabar itu membuat keluarga dan beberapa masyarakat Kec. Kotapinang bersimpati terhadap F A H. Dari kabar tersebut, suasana hampir tampak tak kondusif, karena beberapa masyarakat yang membawa pulang jenazah F A H dari Rumah Sakit Umum Kotapinang sempat singgah ke Polsek Kotapinang dalam rangka ingin meminta klarifikasi—secara spontan dengan mereka.
Ada apa? Kenapa di tubuh F A H ada yang terluka? Mengapa bisa terjadi? Apakah ia disiksa oleh beberapa personil PL? Buta hurufkah PL dengan “hak” tersangka/terdakwa/terpidana dalam KUHAP? Atau PL menganggap KUHAP itu akronim dari “Kasih Uang Habis Perkara?”
Sungguh ironi! Hal itu semakin gamblang ketika PL memberikan siaran pers yang tak koheren. Mengapa? Karena pada hari Jumat (23/3/2024) desain dari siaran pers mereka, seolah-olah apa yang terjadi sama F A H adalah kecelakaan, bukan sebuah kebrutalan.
Bagi saya, Jika memang kejadiannya adalah kecelakaan karena “lemas atau asfiksia yang disebabkan trauma tumpul pada kepala belakang."
Kenapa masih sekarang akhir penanganan kasusnya tidak diumumkan ke publik? Bukanya hak publik buat mengetahui babak akhir kasusnya seperti apa?
Sampai kini, status hukumnya tampak masih mengambang. Mode transparansi seolah-olah diabaikan oleh Polres Labusel.
Lagi pula, kalau memang PL terobsesi mau mengentaskan narkoba di Labusel, apakah caranya harus dengan lutut dan sikut? Misalnya lutut digunakan untuk menendang, dan sikut untuk memukul.
Tidak adakah cara lain? Apakah anggaran, peralatan, personil, yang tersedia di PL belum cukup untuk mengentaskan narkoba dengan cara akal?
Fakta sosiologisnya, memang persoalan narkoba di Indonesia merupakan hal yang kompleks. Hal itu adalah konsekuensi dari meluasnya pasar bebas. Mungkin PL juga memahami, bahwa masalah narkoba itu memang lagi tak langkah untuk ditemukan. Ia merebak luas.
Mungkin kalau kata Pak Zulpan, seorang tetangga di kampungku. “Hari ini, Kim, jika di setiap kampung di perkotaan itu ada dua pemuda. Satu diantaranya sangat berpotensi sebagai pengguna narkoba. Bahkan ketika ada pemuda yang tidak memakai narkoba, itu dianggap tak normal. Atau kampungan.”
Begitulah. Jadi, untuk mengentaskan narkoba memang dibutuhkan metodologi yang kokoh, sekaligus harus diliputi dengan nafas kejujuran. Artinya, bila mau mengentaskannya, para penegak hukum harus juga mau mengevaluasi institusinya. Termasuk bupatinya (Edimin).
Karena dalam kasus F A H ini, saya tak mendengar sepatah kata simpati yang diumumkan oleh Edimin di depan publik. Di mana dirinya? Apakah ia masih disibukkan menghitung harga buah sawit? Sehingga ia menjadi tuli untuk mendengar keributan yang terjadi di tengah masyarakat soal kasus F A H ini? Padahal, secara ideologis, F A H itu adalah warganya.
Kini, peristiwa F A H telah direkam oleh sejarah dan ia telah membekas menjadi ingatan kolektif sekaligus monumen kelam di Labusel.
Lebih abstrak lagi, sesungguhnya persoalan yang telah menimpa F A H bukan hanya persoalan anak satu orang. Akan tetapi, ini persoalan anak Indonesia yang pada beberapa kasus, hari ini "haknya" rentan diabaikan apabila berlatar dari kelas pinggiran.
Dengan demikian, F A H telah memberikan pelajaran penting di Labusel. Secara tidak langsung, ia telah mengartikan betapa tak terhingganya kemanusiaan itu. Betapa tak ternilainya kemanusiaan itu dengan cara mendedikasikan dirinya untuk menyibak sistem pemerintah yang bobrok dan lalai dalam mengedepankan hak warganegara (citizienship).

