Konten dari Pengguna

Politik Bukan Seni Mempertahankan Kekuasaan

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Naufi Hakim tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Politik sering dianggap sebagai seni mempertahankan kekuasaan. Orang menceburkan diri ke dalamnya untuk mendapatkan jabatan, membangun pengaruh, memperluas jaringan, lalu mencari segala cara supaya kekuasaan itu tak lepas dari tangannya. Begitulah sedikit ingatan yang masih membekas di kepalaku saat membaca kitab politik dari kakek Niccolò Machiavelli, filsuf politik asal Italia.

Prabowo dan Gibran. Foto: Kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Prabowo dan Gibran. Foto: Kumparan

Dalam Sang Penguasa (1532), ia membicarakan bagaimana seorang penguasa memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan. Sejak itu, namanya kerap dikait-kaitkan dengan kecerdikan politik dan seni mempertahankan kekuasaan.

Oleh karena itu, mundur dari jabatan kerap dipandang sebagai kekalahan. Seolah-olah seseorang yang meninggalkan kursi kekuasaan telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menarik dibicarakan dari sudut pandang ini. Ia menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR dan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Dalam surat tersebut, ia menyebut kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan sebagai pertimbangannya. Anda percaya?

Memang, keputusan itu timbul di tengah polemik persyaratan pendidikan dan tekanan politik berupa petisi pemakzulan yang ditandatangani lebih dari ratusan anggota DPR. Kendati demikian, kita tak perlu buru-buru menyebut keputusan itu sebagai tindakan bijaksana.

Sebab, pengunduran diri itu tak otomatis membuktikan keberanian, sebagaimana mempertahankan jabatan sesuai konstitusi tak selalu berarti keserakahan. Motif politik seseorang lebih menarik dibaca melalui “tindakan” dan “akibatnya” daripada kalimat yang tertulis dalam surat pengunduran diri.

Fenomena ini membawa kita pada persoalan yang lebih besar, yaitu tujuan politik dan cara kekuasaan dijalankan. Dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik (1972), Miriam Budiardjo membahas politik melalui persoalan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian nilai dalam masyarakat. Artinya, kekuasaan menjadi bagian penting dari politik karena melalui kekuasaan keputusan publik dibuat dan sumber daya didistribusikan.

Jabatan publik, dengan demikian, bukan cuma tempat seseorang memperoleh kehormatan. Di dalamnya terdapat kewenangan untuk menentukan nasib banyak orang.

Persoalannya, dalam praktik politik, kepentingan mempertahankan jabatan sering kali lebih menonjol daripada persoalan yang semula menjadi alasan seseorang menduduki jabatan tersebut. Begitu kritik muncul, perhatian bergeser dari substansi persoalan menuju upaya menyelamatkan kedudukan. Kesalahan dijelaskan, kritik dicurigai, dan orang-orang di sekitar kekuasaan sibuk membangun pembelaan. Seolah-olah mengakui kekeliruan merupakan ancaman yang lebih besar ketimbang kekeliruan itu sendiri.

Mochtar Lubis, dalam Manusia Indonesia (1977), mengkritik watak feodal yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu gejalanya ialah kecenderungan menempatkan orang berkuasa di tempat yang terlalu tinggi. Kedudukan menjadi ukuran kehormatan, sementara kritik terhadap pejabat mudah dianggap sebagai penghinaan. Dalam keadaan seperti ini, hubungan penguasa dan rakyat berubah menjadi hubungan antara orang yang ingin dihormati dan orang yang diminta memaklumi.

Kebiasaan tersebut juga menjelaskan mengapa jabatan begitu sulit dilepaskan. Sebab, kekuasaan bukan cuma menyediakan kewenangan, tetapi juga akses, pengaruh, jaringan, dan berbagai keuntungan. Kehilangan jabatan berarti kehilangan sebagian dari semua itu. Maka, tak mengherankan bila politik sering dipenuhi siasat untuk mempertahankan kedudukan, bahkan saat persoalan yang melatarbelakanginya belum selesai.

Di situ aku teringat pada satu pengertian politik: politik adalah kegiatan untuk melakukan hal yang tak mungkin, alih-alih sekadar mengerjakan hal yang mungkin.

Mengapa? Sebab, mengerjakan hal yang mungkin sering kali hanya membutuhkan kemampuan mengikuti keadaan. Mempertahankan kekuasaan, membangun koalisi, membagi jabatan, dan menjaga dukungan merupakan pekerjaan yang sudah akrab dalam kehidupan politisi. Mengubah keadaan jauh lebih rumit (complicated). Ada kepentingan yang terganggu, kebiasaan yang dilawan, dan kekuasaan yang enggan melepaskan keuntungannya.

Mengubah ketimpangan menjadi kesempatan yang lebih setara, misalnya, bukan soal membagikan bantuan atau mengumumkan program. Ada persoalan penguasaan tanah, upah, akses pendidikan, dan distribusi kekayaan yang saling berkaitan. Dalam perkara pemberantasan korupsi, persoalannya tak berhenti pada menangkap pelaku, tetapi juga menyangkut jaringan kepentingan yang membuat korupsi terus berulang.

Karena itu, pengunduran diri Gibran menarik dibaca lebih jauh daripada hanya peristiwa seorang wakil presiden meninggalkan jabatannya. Ia membuka kembali pembicaraan tentang cara seseorang memperoleh kekuasaan, polemik persyaratan jabatan, serta hubungan antara kepentingan pribadi dan kepentingan pemerintahan. Nasib jabatan Wakil Presiden selanjutnya menjadi bagian dari persoalan konstitusional yang melibatkan lembaga-lembaga negara.

Pada akhirnya, politik tak cukup diukur dari berapa lama seseorang duduk di kursi kekuasaan. Ukurannya juga terlihat dari perubahan yang dihasilkan selama kekuasaan itu dijalankan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang masih menanggung beban. Sebab, ukuran semacam itu, aku kira, lebih dekat dengan kehidupan rakyat daripada seremoni pelantikan atau perebutan jabatan.

Mungkin Machiavelli benar bahwa kekuasaan membutuhkan kecerdikan untuk dipertahankan. Akan tetapi, andai politik hanya sibuk mengurus kelangsungan kekuasaan, ia kehilangan hubungannya dengan kehidupan orang banyak. Politik bukan seni mempertahankan kekuasaan. Politik adalah usaha mengubah keadaan, termasuk keadaan yang selama ini dianggap mustahil untuk diubah.