Ekonomi Indonesia di Tahun Kedua Prabowo: Menjaga Momentum, Memperbaiki Fondasi

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ekonomi Indonesia berada pada persimpangan penting. Pemerintah telah mencatatkan investasi triliunan rupiah, memperluas agenda hilirisasi, dan menyiapkan belanja negara yang besar untuk menopang aktivitas ekonomi. Namun, tekanan terhadap rupiah, gejolak pasar modal, serta melemahnya investasi domestik pada sejumlah periode menunjukkan bahwa tantangan berikutnya bukan sekadar memperbesar angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dan berkelanjutan.

Pada 21 Oktober 2026, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75%. Di saat yang sama, suku bunga Deposit Facility dinaikkan menjadi 5%, sementara Lending Facility tetap 6,50%. Keputusan ini memperlihatkan bahwa stabilitas nilai tukar masih menjadi prioritas di tengah tekanan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan.

Bagi pemerintah, keputusan tersebut perlu dibaca sebagai sinyal ekonomi yang penting. Ruang untuk mendorong pertumbuhan melalui ekspansi fiskal tetap tersedia, tetapi efektivitasnya akan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan investor, stabilitas moneter, dan kemampuan sektor swasta memperluas kegiatan usaha.

Investasi Besar Harus Menghasilkan Produktivitas

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026 mencapai Rp3.923,2 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5,49 juta orang. Dari jumlah tersebut, investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8% dari total investasi. Capaian ini menjadi indikasi penting bagi agenda pemerataan pembangunan nasional.

Namun, investasi tidak cukup dinilai dari nilai nominal dan jumlah proyek. Ukuran keberhasilannya juga harus mencakup produktivitas tenaga kerja, peningkatan upah riil, transfer teknologi, keterlibatan industri lokal, dan penciptaan lapangan kerja formal.

Data investasi triwulan III 2026 memberikan catatan yang perlu diperhatikan. Total realisasi investasi mencapai Rp528,7 triliun, tumbuh sekitar 7,6% secara tahunan. Akan tetapi, penanaman modal dalam negeri (PMDN) dilaporkan turun 7,48%. Artinya, pertumbuhan investasi secara agregat belum otomatis mencerminkan penguatan merata kapasitas pelaku usaha domestik.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi asing tidak berdiri sebagai enklave industri yang terpisah dari perekonomian nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Perindustrian, serta pemerintah daerah perlu memperkuat kemitraan perusahaan besar dengan UMKM, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

Hilirisasi Harus Naik Kelas

Hilirisasi merupakan salah satu pilihan strategis untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia berpeluang meningkatkan nilai tambah, memperluas basis industri, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Data pemerintah menunjukkan bahwa investasi hilirisasi pada Januari–September 2026 mencapai Rp480 triliun, tumbuh 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut setara dengan 31,2% dari total investasi nasional pada periode itu. Sektor mineral menjadi penyumbang utama, disusul perkebunan dan kehutanan, minyak dan gas bumi, serta perikanan dan kelautan.

Capaian tersebut memperkuat alasan untuk melanjutkan hilirisasi. Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter atau peningkatan nilai ekspor. Pemerintah perlu mendorong pengembangan industri lanjutan, riset dan inovasi, penggunaan pemasok domestik, serta peningkatan keterampilan pekerja.

Pada saat yang sama, aspek lingkungan dan kepastian hukum harus menjadi bagian dari perhitungan ekonomi. Hilirisasi yang mengabaikan biaya lingkungan berisiko menciptakan beban fiskal dan sosial di masa depan. Industrialisasi yang kuat justru membutuhkan tata kelola yang transparan, efisiensi energi, dan kepastian regulasi.

Belanja Negara Rp1.300 Triliun: Stimulus atau Akselerasi?

Pemerintah menyiapkan belanja negara sekitar Rp1.300 triliun pada triwulan IV 2026, lebih tinggi dibandingkan sekitar Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan menopang konsumsi, aktivitas usaha, layanan publik, dan perlindungan sosial.

Secara ekonomi, percepatan belanja pada akhir tahun dapat membantu menjaga permintaan agregat. Namun, besarnya anggaran yang dibelanjakan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan fiskal. Yang menentukan adalah seberapa cepat anggaran berubah menjadi kegiatan produktif, pendapatan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Belanja yang terkonsentrasi pada akhir tahun juga perlu diawasi agar tidak mengorbankan kualitas pengadaan dan efektivitas program. Kementerian Keuangan harus memastikan percepatan realisasi anggaran disertai evaluasi manfaat, transparansi pelaksanaan, dan pengendalian kebocoran.

Dalam jangka menengah, stimulus fiskal perlu semakin diarahkan pada belanja yang memperbesar kapasitas produksi, seperti infrastruktur produktif, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, serta dukungan bagi industri padat karya. Dengan begitu, belanja pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan sesaat, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi untuk tumbuh pada tahun-tahun berikutnya.

Memulihkan Kepercayaan sebagai Agenda Ekonomi

Tekanan di pasar modal Indonesia juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan merupakan bagian mendasar dari pembangunan ekonomi. Usulan MSCI untuk menurunkan status pasar Indonesia dari emerging market menjadi standalone market menegaskan pentingnya transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, dan penegakan aturan. Dewan Ekonomi Nasional pun mendorong keberlanjutan reformasi pasar modal dan penguatan penegakan hukum.

Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi pasar atau komunikasi pemerintah. Investor membutuhkan kepastian bahwa aturan berlaku konsisten, transaksi berlangsung adil, dan kepentingan pemegang saham minoritas terlindungi.

Pemerintahan Prabowo memiliki modal kebijakan berupa agenda hilirisasi, investasi, dan belanja pembangunan. Tantangannya adalah mengintegrasikan agenda tersebut dengan reformasi kelembagaan, penguatan investasi domestik, dan stabilitas makroekonomi.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi di tahun kedua pemerintahan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi atau cepatnya uang negara dibelanjakan. Ukuran yang lebih substantif adalah meningkatnya produktivitas, membaiknya kesejahteraan rumah tangga, bertambahnya pekerjaan berkualitas, dan menguatnya kepercayaan terhadap institusi ekonomi.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi dalam statistik, tetapi juga terasa dalam kehidupan masyarakat. Di situlah agenda ekonomi Prabowo akan diuji: bukan semata-mata dalam kemampuannya menggerakkan ekonomi hari ini, melainkan dalam membangun fondasi kemakmuran yang lebih tahan terhadap guncangan di masa depan.