HMP: Langkah Konstitusional DPR Memproses Pemakzulan Wapres
Pengamat seni, budaya, politik, sosial, hukum, pendidikan dan dinamika kebangsaan
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Nur Ahmad Hidayat tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarOleh: Nur Ahmad Hidayat
Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Perkembangan ini bukan lagi semata-mata perdebatan publik mengenai dokumen administratif, melainkan telah menyentuh wilayah hukum tata negara dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara dalam menjaga tegaknya konstitusi.
Putusan MK pada 6 Oktober 2026 dan putusan MA pada 30 Oktober 2026 menjadi dua perkembangan hukum yang tidak dapat diabaikan. Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar surat tersebut ditarik untuk dimusnahkan.
Kedua putusan tersebut harus dibaca secara cermat sesuai ruang lingkup dan amar masing-masing. Putusan MA mengenai keabsahan surat keterangan administratif tidak dengan sendirinya membatalkan jabatan wakil presiden. Demikian pula, putusan MK tidak memerintahkan pemberhentian Gibran. Namun, perkembangan hukum itu menghadirkan persoalan konstitusional yang patut memperoleh respons melalui mekanisme yang telah disediakan UUD 1945. Di sinilah hak menyatakan pendapat (HMP) DPR menjadi relevan untuk dibicarakan.
Dayung Bersambut dari DPD dan Golkar
Dorongan agar persoalan ini segera memperoleh penyelesaian datang dari Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Dalam pemberitaan Inilah.com, Minggu, 8 November 2026, Tamsil meminta agar persoalan status Wakil Presiden Gibran tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia berharap penyelesaiannya dapat dilakukan pada pekan berikutnya setelah masa reses DPR berakhir. Tamsil juga menyebut putusan MK dan MA dapat dijadikan basis untuk membahas penggantinya.
Pernyataan Tamsil memperlihatkan adanya dorongan politik agar persoalan ini segera dituntaskan. Namun, percepatan penyelesaian tetap harus ditempatkan dalam koridor konstitusi. DPD dapat menyampaikan dan meneruskan aspirasi, tetapi mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyampaikan pandangan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh DPR. Dalam pemberitaan Kumparan dan CNN Indonesia pada 2 November 2026, Doli menilai hak angket, hak interpelasi, maupun pembentukan panitia khusus (pansus) tidak relevan apabila tujuan tindak lanjutnya sudah mengarah pada proses pemberhentian. Menurutnya, mekanisme yang tersedia adalah hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Dua pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa pembicaraan mengenai penyelesaian persoalan Gibran mulai bergerak ke wilayah pilihan politik dan konstitusional. Tentu saja, pandangan Tamsil maupun Doli merupakan pendapat politik masing-masing, bukan keputusan kelembagaan DPR ataupun putusan hukum yang menentukan pemberhentian.
Mencari Solusi Kemelut Administratif Suket Gibran
Persoalan ini membutuhkan jalan penyelesaian yang tidak hanya mempertimbangkan dinamika politik, tetapi juga kepastian hukum dan keberlangsungan pemerintahan. Ketidakpastian yang terus berlarut-larut berpotensi menimbulkan beban politik bagi Presiden Prabowo sekaligus memperpanjang perdebatan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme konstitusional perlu menjadi perhatian. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki instrumen untuk menyatakan sikap kelembagaan. Pilihan mekanisme yang tepat menjadi penting agar persoalan tidak berhenti pada perdebatan politik, melainkan memperoleh pengujian dan keputusan melalui prosedur yang sah.
Konstitusi menyediakan jalan bukan untuk memastikan seseorang diberhentikan, melainkan untuk memastikan bahwa persoalan serius mengenai persyaratan jabatan kenegaraan dapat diuji secara terbuka, bertanggung jawab, dan melalui lembaga yang berwenang. Dengan demikian, mekanisme konstitusional justru menjadi jalan untuk mengakhiri ketidakpastian tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.
Mengapa HMP Lebih Relevan?
DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Ketiganya memiliki fungsi dan ruang lingkup berbeda.
Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kedua instrumen tersebut tetap penting dalam fungsi pengawasan DPR. Namun, apabila persoalan yang hendak ditindaklanjuti telah diarahkan pada dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden dan kemungkinan pemberhentian, HMP memiliki hubungan yang lebih langsung dengan mekanisme konstitusional tersebut.
HMP bukan sekadar forum meminta penjelasan atau melakukan penyelidikan. Hak ini dapat menjadi sarana DPR menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.
Dengan demikian, putusan MK dan MA dapat dipelajari sebagai bahan hukum bagi DPR dalam merumuskan pendapat konstitusionalnya. Namun, DPR tetap harus melakukan penilaian kelembagaan sendiri berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Putusan MA tentang surat keterangan administratif tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai putusan pemberhentian wakil presiden.
Proses Konstitusional Tidak Otomatis
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu harus menyatakan pendapat melalui mekanisme kelembagaan. Pengajuan permintaan kepada MK tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak sebagian anggota atau tekanan opini publik. Konstitusi menetapkan persyaratan kuorum dan dukungan suara yang ketat.
Dalam sidang paripurna DPR untuk mengambil keputusan atas usul tersebut, rapat harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR. Keputusan untuk mengajukan permintaan kepada MK harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota DPR yang hadir. Artinya, selain dukungan politik yang memadai, kehadiran anggota DPR juga menjadi faktor penentu.
Selanjutnya, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Apabila MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, proses pemberhentian melalui jalur tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Pada tahap MPR, persyaratan kuorum kembali menjadi tantangan. Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah seluruh anggota MPR. Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima usul dari DPR.
Rangkaian persyaratan itu memperlihatkan bahwa proses pemberhentian bukan perkara sederhana. Dibutuhkan dukungan politik yang sangat besar dan pembuktian hukum yang solid untuk mengeksekusinya.