Tarikan Tiket Politik Kursi Wakil Presiden
Pengamat seni, budaya, politik, sosial, hukum, pendidikan dan dinamika kebangsaan
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Nur Ahmad Hidayat tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarOleh: Nur Ahmad Hidayat
Polemik Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka memasuki babak politik yang semakin kompleks. Persoalannya tidak lagi berhenti pada perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024. Perkembangan terbaru justru membuka kemungkinan perubahan konfigurasi kekuasaan di tingkat nasional, terutama setelah Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 November 2026, sebagaimana dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Namun, pada saat bersamaan, Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dua pernyataan tersebut mengandung persoalan yang tidak sederhana. Di satu sisi, terdapat kehendak untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Di sisi lain, masih terdapat keinginan untuk mempertahankan ruang pembuktian hukum atas dokumen yang menjadi sumber polemik.
Artinya, persoalan Suket belum menemukan titik penyelesaian yang dapat mengakhiri seluruh kontroversi. Gibran masih memiliki kepentingan untuk membuktikan dokumennya, sementara jabatan wakil presiden berada dalam situasi yang menuntut kepastian politik dan ketatanegaraan.
Di sinilah perlu dibedakan antara pengunduran diri secara formal, permintaan waktu untuk melakukan pembuktian hukum, dan kemungkinan pengunduran diri yang belum efektif. Ketiganya bukan satu keadaan yang sama.
Apabila Gibran hanya menyampaikan niat mundur dan kemudian diberikan kesempatan untuk menempuh proses hukum, statusnya sebagai wakil presiden tidak serta-merta berubah. Ia tetap menjalankan jabatan sampai terdapat keadaan hukum yang secara sah menimbulkan kekosongan.
Sebaliknya, apabila pengunduran diri benar-benar ditempuh secara formal and efektif, persoalannya berubah secara mendasar. Jabatan wakil presiden menjadi kosong dan harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
Skenario yang perlu dicermati adalah kemungkinan adanya gagasan pengunduran diri sementara sembari menunggu hasil pembuktian dokumen. Secara politik, kemungkinan semacam itu dapat dibayangkan sebagai jalan keluar untuk meredakan tekanan. Namun, UUD 1945 tidak mengenal status pengunduran diri sementara bagi wakil presiden. Tidak ada ruang untuk menganggap jabatan tersebut kosong sementara, kemudian otomatis ditempati kembali setelah proses pembuktian selesai, tanpa dasar hukum yang jelas.
Dengan demikian, jika pengunduran diri efektif, konsekuensinya adalah kekosongan jabatan. Jika belum efektif, Gibran tetap menjadi wakil presiden. Tidak tersedia status antara yang dapat digunakan untuk menggantung kepastian jabatan tanpa konsekuensi ketatanegaraan.
Jalur Pengunduran Diri dan Pemakzulan: Dua Persoalan Berbeda
Persoalan berikutnya menyangkut kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR yang berkembang seiring polemik dokumen pendidikan Gibran.
Apabila Gibran tetap menjabat, proses politik DPR masih dapat berkembang sesuai ketentuan konstitusi. Namun, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan publik, pernyataan politik, ataupun jumlah dukungan anggota DPR.
Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui proses di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR. Setiap tahap memiliki persyaratan dan tata cara tersendiri.
Akan tetapi, apabila Gibran lebih dahulu mengundurkan diri secara sah dan efektif, muncul persoalan hukum yang berbeda. Proses pemakzulan untuk memberhentikan seseorang dari jabatan yang sudah tidak lagi didudukinya tidak lagi memiliki objek pemberhentian yang sama. Ini bukan berarti seluruh persoalan hukum atau pertanggungjawaban atas polemik dokumen otomatis selesai. Namun, jalur pemberhentian dari jabatan dan persoalan pertanggungjawaban lainnya harus dibedakan.
Dengan demikian, pengunduran diri dan pemakzulan tidak dapat diperlakukan sebagai dua istilah yang saling menggantikan. Keduanya memiliki dasar, prosedur, dan konsekuensi konstitusional berbeda.
Jokowi dan Penataan Ulang Konfigurasi Kekuasaan
Di luar persoalan hukum, terdapat variabel politik yang tidak boleh diabaikan, yakni posisi Joko Widodo.
Joko Widodo bukan hanya ayah Gibran. Ia merupakan mantan presiden yang memiliki rekam hubungan politik dengan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam konfigurasi kekuasaan yang terbentuk menjelang dan setelah Pilpres 2024.
Gibran menjadi bagian dari pasangan Presiden Prabowo Subianto dalam kontestasi tersebut. Konfigurasi itu menghasilkan pemerintahan yang membawa kepentingan dan jaringan politik yang tidak seluruhnya terbentuk dalam satu waktu maupun melalui satu pusat kekuatan.
Karena itu, dinamika Gibran sekarang dapat dibaca sebagai salah satu ujian terhadap kesinambungan hubungan politik Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, tidak tepat apabila posisi Joko Widodo langsung ditafsirkan sebagai penolakan terhadap Presiden Prabowo Subianto atau dianggap mengendalikan setiap keputusan Gibran. Tidak terdapat dasar untuk memastikan motif pribadi maupun langkah politik yang belum dinyatakan secara terbuka.
Yang lebih relevan adalah mengajukan pertanyaan: apakah konfigurasi kekuasaan hasil Pilpres 2024 masih berada dalam kesepahaman politik yang sama, atau sedang memasuki proses penataan ulang?
Joko Widodo memiliki kedekatan keluarga dan sejarah politik dengan Gibran. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab sebagai presiden untuk menjaga pemerintahan dan memastikan setiap persoalan jabatan negara diselesaikan berdasarkan konstitusi.
Dalam keadaan demikian, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadapi persoalan hubungan politik dengan Joko Widodo, tetapi juga harus mempertimbangkan stabilitas pemerintahan, penerimaan koalisi, serta legitimasi setiap keputusan yang diambil.
Apabila Gibran bertahan, persoalan politik dan hukum tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintahan. Apabila Gibran mundur, Presiden Prabowo Subianto harus menghadapi konsekuensi konstitusional berupa pengisian jabatan wakil presiden.
Kedua pilihan tersebut sama-sama membawa kalkulasi politik yang tidak ringan.
Kekosongan RI-2 dan Terbukanya Arena Perebutan Tiket
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan ketentuan yang jelas. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketentuan ini menjadi pintu masuk bagi babak politik berikutnya. Pergeseran konfrontasi dari wacana pemakzulan menuju arena perebutan tiket baru RI-2 akan membuka ruang kalkulasi yang jauh lebih pragmatis di tingkat elite. Ketika mekanisme pengisian jabatan ini aktif, dinamika Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen secara otomatis akan kehilangan daya pikatnya. Fokus partai-partai politik tidak lagi tertuju pada upaya menjatuhkan, melainkan pada perlombaan menyodorkan nama demi mengisi singgasana kekuasaan yang mendadak kosong.
Dalam situasi semacam itu, arena perebutan akan langsung memanas dengan munculnya figur-figur alternatif dari berbagai poros kekuatan. Nama-nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipastikan akan masuk ke dalam radar hitungan bursa. Namun, di ujung-ujung akhir tarikan kepentingan ini, peta geopolitik domestik dapat berubah secara drastis apabila nama Bahlil Lahadalia ikut melangkah masuk ke tengah arena.
Bahlil berpotensi hadir sebagai sosok "Kancil" politik yang cerdik, lincah, dan memiliki kemampuan bermanuver di sela-sela kepentingan para raksasa. Menariknya, jika sang Kancil ini yang memenangkan tarikan tiket politik menuju kursi wakil presiden, resistensi di tingkat elite diprediksi akan mencair secara ajaib. Konfigurasi Bahlil di kursi RI-2 cenderung menjadi opsi kompromi yang tidak menjadi persoalan besar, baik bagi Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo, maupun Presiden Prabowo Subianto sendiri.
Bagi Joko Widodo, menempatkan pertaruhan pada Bahlil adalah langkah perlindungan pasca-kekuasaan yang paling terukur. Bahlil merupakan satu-satunya benteng loyalitas yang bisa dijadikan jangkar rasa aman bagi Joko Widodo di tengah cairnya faksi-faksi internal Partai Golkar. Langkah ini pun akan diamini oleh seluruh instrumen beringin, karena bagi Golkar, yang terpenting adalah mengamankan posisi kader utamanya di puncak kekuasaan eksekutif demi menjaga posisi tawar partai dalam pemerintahan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto pun memiliki tingkat kecocokan dan rasa aman yang sangat tinggi terhadap Bahlil. Di balik layar, Presiden Prabowo Subianto bahkan dibuat terkekeh-kekeh dan terpingkal-pingkal menyaksikan kelincahan Bahlil mengeksekusi instruksi kedaulatan nasional. Kedekatan taktis ini teruji nyata dalam ketegasan hilirisasi energi, di mana Bahlil selaku Menteri ESDM secara berani menyetop sebagian pasokan gas bumi ke Singapura demi mengamankan kebutuhan survival mode dalam negeri.
Manuver berani tersebut dilakukan Bahlil secara rapi dan bersih di atas koridor hukum internasional, sehingga memojokkan posisi tawar negara tetangga dan memaksa Singapura untuk datang menyatakan rasa hormat atau sungkem langsung kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keuntungan geopolitik yang diraih secara aman tanpa celah sengketa hukum dagang internasional inilah yang membuat Presiden Prabowo Subianto sangat kesengsem dengan gaya eksekusi lapangan sang pembantu.
Pada akhirnya, babak baru perebutan kursi RI-2 ini bukan lagi sekadar urusan administratif pengisian jabatan. Bahlil Lahadalia berhasil memposisikan dirinya sebagai perisai serbaguna: menjadi tameng kesetiaan bagi masa pensiun Joko Widodo, sekaligus menjadi palu pemukul yang mengamankan kedaulatan visi Presiden Prabowo Subianto. Ketika gong peristiwa pemunduran diri itu benar-benar dipukul secara efektif, sang Kancil politik ini telah siap melompat maju menduduki singgasana emas, meninggalkan riuhnya lautan massa rakyat dan elite parlemen yang masih tertegun menyaksikan akhir dari sebuah dramaturgi perebutan kekuasaan nasional.