Dari Farmasi ke Lapangan: Pelajaran soal Edukasi Kontrasepsi di Riau
Tulisan dari Nia Rodearni tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKualitas Layanan KB Masih Lemah, MII Indonesia Termasuk Terendah di Dunia
Di tengah upaya peningkatan layanan kesehatan reproduksi, capaian Method Information Index (MII) di Indonesia justru menunjukkan tren memprihatinkan. MII merupakan indeks yang mengukur seberapa lengkap informasi kontrasepsi yang diterima oleh Pasangan Usia Subur (PUS) termasuk efektivitas dan keamanan, efek samping, serta cara penanganannya. MII di Provinsi Riau berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN, turun dari 49,6% pada 2023 menjadi 42,5% pada 2024. Angka ini tidak hanya lebih rendah dari rata-rata nasional, tetapi juga jauh dari target 100% dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Parahnya, menurut hasil data Family Planning 2020, Indonesia masuk delapan negara dengan capaian MII terendah di dunia (sumber: track 20).
Mengapa MII Penting untuk Kualitas KB?
karena informasi yang lengkap bisa membantu para PUS bisa mengambil keputusan kontrasepsi secara sadar, menurunkan angka kehamilan berisiko, menjaga kesehatan ibu dan anak, dan membantu menekan angka stunting serta meningkatkan perilaku kesehatan reproduksi.
Pengalaman Lapangan Penulis
Pengalaman saya di lapangan menunjukkan bahwa minimnya informasi sering kali membuat calon akseptor KB tidak dapat mengambil keputusan dengan percaya diri. Saat magang sebagai penyuluh KB di salah satu kota di Provinsi Riau pada tahun 2020, saya mendapati seorang ibu muda yang telah memiliki empat anak hanya diberikan pilihan Intrauterine Device (IUD) tanpa penjelasan tentang metode lain. Ia menolak karena mendengar rumor bahwa IUD bisa menyebabkan kanker. Setelah saya membantu untuk menjelaskan secara utuh tentang berbagai pilihan metode dan efek sampingnya, barulah ia merasa yakin dan bisa memilih dengan tenang.
Pengalaman serupa kembali saya temui saat menjadi fasilitator di wilayah pedalaman Riau selama masa pandemi. Banyak calon akseptor hanya mengetahui bahwa layanan KB itu gratis, tanpa benar-benar memahami pilihan metode maupun potensi dampaknya. Untuk menjawab tantangan ini, saya berinisiatif berkoordinasi dengan Penyuluh KB setempat agar menyediakan waktu khusus untuk berdiskusi singkat dengan calon akseptor sebelum proses pemasangan alat kontrasepsi.
Akseptor menjadi lebih yakin dalam memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara sesi konseling oleh petugas kesehatan menjadi lebih efisien karena calon akseptor sudah memiliki pemahaman awal. Selain itu, para kader yang turut terlibat mulai menyadari pentingnya edukasi yang jujur dan menyeluruh dalam pelayanan KB.
Peran Komunikasi dalam Peningkatan MII
Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pemberian informasi bukan sekadar formalitas administratif. Komunikasi yang empatik dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas layanan KB secara nyata. Sebagai lulusan farmasi, saya memiliki bekal pemahaman teknis mengenai kontrasepsi, tetapi praktik di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan personal, kejelasan pesan, dan strategi advokasi jauh lebih berdampak.
Saya juga menyadari adanya tantangan struktural: jumlah Penyuluh KB yang terbatas membuat mereka tak selalu dapat menjangkau semua calon akseptor. Padahal, idealnya edukasi awal diberikan oleh kader, karena merekalah yang berada paling dekat dengan masyarakat. Sayangnya, banyak kader belum memiliki bekal pelatihan memadai atau merasa belum cukup percaya diri untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh.
Namun, peningkatan MII bukan hanya menjadi tanggung jawab penyuluh, kader, atau tenaga kesehatan. Masyarakat pun memiliki peran penting. Sudah saatnya masyarakat memiliki rasa ingin tahu terhadap tindakan medis yang mereka jalani. Sebab, keberhasilan suatu intervensi kesehatan sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran individu yang menjalaninya, bukan karena keterpaksaan, minimnya informasi, atau sekadar ikut-ikutan.
Jika kita ingin meningkatkan kualitas layanan KB di Indonesia, langkah pertama harus dimulai dari akar: memperkuat kapasitas kader, meningkatkan keterampilan komunikasi penyuluh, serta menyediakan materi edukasi yang ringkas, tepat sasaran, dan mudah dipahami. Pada akhirnya, layanan KB bukan hanya tentang alat kontrasepsi, tetapi tentang menjamin hak setiap individu untuk memilih dan menjalani kehidupan reproduksi yang sehat, aman, dan bermartabat.