Tantangan Peningkatan Nilai Ekspor Kelapa Melalui Percepatan Hilirisasi
Mahasiswa Hubungan Internasional UNS
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Nisryna Lintang Aenuna tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPemerintah Indonesia dalam tujuan pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kemandirian serta keberlanjutan energi nasional mengedepankan program hilirisasi. Hilirisasi adalah proses pengelolaan bahan baku agar menjadi suatu produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas barang yang akan diekspor serta perolehan keuntungan.
Tujuan pemerintah Indonesia dalam program hilirisasi salah satunya tampak pada sektor pertanian tepatnya hilirisasi kelapa. hal ini terbukti pada Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2024-2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) Indonesia. Adanya program ini didasari atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil kelapa terbesar di dunia.
Program hilirisasi ini akan dipercepat menurut kesepakatan kementrian pertanian dengan koalisi pemerintah kabupaten penghasil kelapa dan mulai direalisasikan setelah arahan dalam rapat terbatas oleh Presiden Prabowo pada 23 Mei 2025. Pemerintah berharap program ini dapat memberikan perubahan yang baik secara signifikan terhadap industri kelapa di Indonesia.
Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi konsentrasi dan pertimbangan pemerintah dalam rencana percepatan hilirisasi kelapa. Pertama, melihat adanya penurunan bahan baku yaitu buah kelapa, sejak Oktober 2024. Menurut data Statistik Direktorat Jendral Perkebunan Kementan, produksi kelapa yang semula sejumlah 2,84 juta ton pada tahun 2023 turun menjadi 2,82 juta ton pada 2024. Penurunan ini taklain diakibatkan oleh adanya El Nino yang berlangsung pada tahun 2023 hingga mei 2024.
Kedua, persaingan yang makin ketat diantara negara penghasil kelapa yang lainnya ditambah masih adanya kekurangan pasca panen dan keterbatasan pasar yang terdapat dilingkungan masyarakat penghasil kelapa. Adanya tantangan ini dapat mengakibatkan tidak efektifnya rencana pemerintah untuk mempercepat hilirisasi kelapa.
Sehingga, untuk merealisasikan hilirisasi yang dapat mencapai tujuan pemerintah untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga kualitas ekspor yang dimiliki Indonesia berkembang tanpa melupakan aspek kesejahteraan petani yang kelapa yang ad di Indonesia, maka perlu adanya dukungan dari kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, kolaborasi dengan petani perorangan maupun koperasi yang disertai peninjauan dan peningkatan fsilitas pengembangan bahan baku yang merata.