Di Balik Slip Gaji: Cerita PPh, Keadilan, dan Kepercayaan yang Terabaikan
Mahasiswi Universitas Pamulang Prodi Akuntansi Perpajakan.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Novita Sari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap akhir bulan, slip gaji datang sebagai hasil kerja keras kita. Namun, di balik angka tersebut, ada Pajak Penghasilan (PPh) yang selalu hadir sebagai potongan tetap. Sayangnya, PPh sering hanya dianggap sebagai pengurang, bukan kontribusi.
Angka itu selalu ada. Konsisten. Diam-diam mengurangi jumlah yang kita terima.
Dan justru karena ia terasa “biasa”, kita jarang mempertanyakannya. PPh telah menjadi bagian dari rutinitas. Bagi karyawan, pajak ini tidak perlu dihitung, tidak perlu dilaporkan secara rumit setiap bulan. Semuanya sudah diurus oleh sistem. Gaji dipotong, pajak dibayarkan, dan hidup berjalan seperti biasa. Praktis, efisien, dan di satu sisi membuat kita semakin jauh dari kesadaran akan apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Kita membayar, tapi tidak benar-benar merasa. Padahal, jika ditarik lebih dalam, PPh bukan sekadar potongan. Ia adalah bentuk kontribusi. Salah satu cara paling nyata bagi warga negara untuk ikut membiayai jalannya negara. Jalan yang kita lewati, sekolah tempat anak belajar, fasilitas kesehatan yang kita gunakan semuanya berdiri dari akumulasi kontribusi seperti ini.
Namun, di titik ini, muncul pertanyaan yang sering kali tidak terucap: apakah kita benar-benar merasa menjadi bagian dari proses itu?
Atau justru hanya merasa “dipotong”?
Di atas kertas, sistem PPh dirancang dengan prinsip keadilan. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar kontribusi pajaknya. Ini adalah konsep yang secara moral mudah diterima. Mereka yang memiliki lebih, membantu lebih banyak. Sebuah bentuk gotong royong dalam skala negara.
Tetapi keadilan tidak hanya soal rumus dan tarif.mKeadilan juga soal rasa. Bagi banyak pekerja, terutama mereka yang berada di kelas menengah, PPh sering kali terasa sebagai kewajiban yang tidak bisa ditawar. Dipotong langsung, tanpa ruang untuk memilih. Di sisi lain, kita juga menyadari bahwa tidak semua orang berada dalam posisi yang sama. Ada yang memiliki fleksibilitas dalam mengelola penghasilan, ada pula yang mungkin belum sepenuhnya tersentuh sistem perpajakan.
Perbedaan pengalaman inilah yang perlahan membentuk persepsi. Bahwa pajak, dalam praktiknya, belum tentu dirasakan adil oleh semua. Namun, persoalan PPh tidak berhenti di situ. Ada satu hal yang lebih mendasar: hubungan antara pajak dan kepercayaan.
Kita tidak hanya membayar pajak karena kewajiban hukum. Lebih dari itu, kita membayar karena percaya bahwa kontribusi tersebut akan kembali dalam bentuk yang nyata. Dalam bentuk pembangunan, layanan publik, dan kesejahteraan bersama.
Ketika kepercayaan itu kuat, pajak tidak lagi terasa sebagai beban. Ia berubah menjadi partisipasi. Namun sebaliknya, ketika kepercayaan melemah, setiap potongan gaji bisa terasa seperti kehilangan. Inilah yang sering kali menjadi tantangan terbesar dalam sistem perpajakan: bukan soal tarif, bukan soal teknis, tetapi soal bagaimana membangun dan menjaga kepercayaan publik.
Kita hidup di era di mana informasi semakin terbuka. Masyarakat semakin kritis, semakin sadar, dan semakin berani mempertanyakan. Ini adalah perkembangan yang positif. Karena dengan kesadaran itulah, hubungan antara negara dan warga bisa menjadi lebih sehat. Namun, kesadaran juga perlu diimbangi dengan pemahaman. Masih banyak dari kita yang belum benar-benar memahami bagaimana PPh bekerja. Bagaimana ia dihitung, untuk siapa ia digunakan, dan mengapa ia penting. Tanpa pemahaman, sulit bagi siapa pun untuk melihat pajak sebagai sesuatu yang bermakna.
Ia akan selalu terlihat sebagai angka yang hilang.
Di sinilah peran negara menjadi penting. Tidak hanya sebagai pemungut pajak, tetapi juga sebagai komunikator. Menjelaskan, membuka, dan menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan memiliki arah dan tujuan.
PPh seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Namun, tanpa kepercayaan, PPh akan terus terasa sebagai beban.
Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Karena pada akhirnya, pajak bukan hanya soal uang. Ia adalah tentang hubungan. Tentang bagaimana negara hadir dalam kehidupan warganya, dan bagaimana warga percaya pada negara tersebut.
Mungkin kita tidak bisa melihat langsung ke mana setiap potongan PPh kita pergi. Namun kita bisa merasakan dampaknya atau seharusnya bisa.
Ketika jalan menjadi lebih baik, ketika layanan publik semakin mudah diakses, ketika pendidikan dan kesehatan semakin merata di situlah pajak menemukan maknanya.
Namun jika yang kita lihat justru sebaliknya, wajar jika pertanyaan mulai muncul.
Dan mungkin, pertanyaan itu memang perlu.
Bukan untuk menolak pajak, tetapi untuk memastikan bahwa pajak tetap berada di jalur yang seharusnya.
Pada akhirnya, PPh adalah cerita tentang kontribusi yang sering kali tidak kita sadari. Ia hadir diam-diam, dipotong tanpa banyak suara, tetapi memiliki peran besar dalam membentuk wajah negara.
Maka, mungkin sudah saatnya kita tidak lagi sekadar menerima slip gaji begitu saja.
Melainkan mulai melihat lebih dalam.
Bertanya, memahami, dan yang paling penting menyadari bahwa di balik setiap angka yang berkurang, ada harapan tentang sesuatu yang lebih besar: negara yang bekerja untuk kita semua.