Nilai Tukar Petani Naik ke 132,60, Apa yang Dilakukan Prabowo?

Sarjana Pendidikan dan Analis sosiokultural yang menulis tentang pendidikan, literasi, budaya, parenting, dan isu-isu sosial.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Nuril Anwar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Selama ini, keberhasilan sektor pertanian Indonesia sering kali diukur melalui peningkatan produksi, luas panen, dan ketersediaan pangan nasional. Padahal, ada satu ukuran penting yang tidak boleh dikesampingkan, yakni kesejahteraan petani sebagai pihak yang berada di garis depan produksi pangan. Sebab, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup hanya menghasilkan panen melimpah, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka.
Kabar positif datang pada Oktober 2026. Nilai Tukar Petani (NTP) Indonesia mencapai 132,60 atau meningkat 1,13 persen dibandingkan September 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diberitakan CNBC Indonesia pada 2 November 2026, capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Angka ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya perbaikan posisi ekonomi petani. Kenaikan NTP mengindikasikan bahwa harga yang diterima petani mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan kenaikan harga yang harus mereka bayarkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi. Dengan kata lain, terdapat sinyal positif bahwa daya beli petani semakin menguat.
Capaian tersebut menjadi perkembangan penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal, pemerintah menempatkan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai agenda strategis nasional. Namun, ketahanan pangan yang berkelanjutan tidak mungkin diwujudkan apabila petani sebagai penggerak utamanya belum memperoleh kepastian ekonomi.
Petani Sejahtera Menjadi Fondasi Ketahanan Pangan
Kenaikan NTP hingga 132,60 memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai sektor pertanian perlu bergerak lebih jauh dari sekadar angka produksi. Petani harus mendapatkan nilai ekonomi yang layak dari hasil kerja mereka.
Data BPS menunjukkan bahwa peningkatan NTP Oktober 2026 ditopang oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,55 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani hanya meningkat 0,41 persen. Komoditas karet, jagung, cabai merah, dan gabah menjadi sejumlah pendorong utama perbaikan tersebut.
Perkembangan menarik juga terlihat pada subsektor hortikultura. NTP hortikultura meningkat 6,88 persen, dari 129,50 pada September menjadi 138,41 pada Oktober 2026. Kenaikan ini terutama didorong oleh membaiknya harga cabai merah, tomat, dan cabai rawit.
Sementara itu, NTP tanaman pangan meningkat 1,07 persen menjadi 120,52. NTP tanaman perkebunan rakyat juga mengalami kenaikan 0,30 persen menjadi 172,18.
Data tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi petani berlangsung di sejumlah subsektor, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan pertanian membutuhkan kebijakan yang mampu menjangkau karakteristik dan kebutuhan setiap kelompok petani.
Kebijakan Pemerintah Harus Dirasakan hingga Tingkat Petani
Capaian positif ini tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kehadiran pemerintah dalam membangun ekosistem pertanian yang lebih menguntungkan bagi produsen pangan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu perhatian utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah mendorong agar peningkatan produksi pangan berjalan seiring dengan perbaikan pendapatan petani.
Sejumlah kebijakan telah diarahkan untuk memperkuat posisi ekonomi petani. Di antaranya penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan jagung, kepastian penyerapan hasil panen, penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, serta penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen.
Kebijakan tersebut memiliki arti penting karena persoalan petani tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan komoditas. Mereka juga menghadapi tantangan biaya produksi, ketersediaan pupuk, akses sarana pertanian, hingga ketidakpastian harga ketika memasuki musim panen.
Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian harga dan memperkuat penyerapan hasil panen merupakan langkah strategis. Petani membutuhkan jaminan bahwa hasil produksi mereka memiliki pasar dan dapat memberikan keuntungan yang layak.
Pembangunan dan perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, peningkatan produktivitas, serta kemudahan akses sarana produksi juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Apabila kebijakan ini dijalankan secara konsisten, produktivitas dan kesejahteraan petani dapat tumbuh secara beriringan.
Rekor NTP Harus Dijaga agar Tidak Berhenti sebagai Angka Statistik
Meskipun menjadi kabar menggembirakan, rekor NTP 132,60 tidak seharusnya membuat seluruh pemangku kepentingan berpuas diri. NTP merupakan indikator penting, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi setiap petani di seluruh wilayah Indonesia.
Perbedaan komoditas, musim panen, akses pasar, biaya distribusi, dan kondisi geografis membuat pengalaman ekonomi petani tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh petani kecil dan mereka yang berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
Stabilitas harga juga perlu menjadi perhatian. Ketika harga komoditas meningkat, pendapatan petani memang berpotensi membaik. Namun, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan agar peningkatan harga di tingkat produsen tidak menimbulkan beban berlebihan bagi konsumen.
Di sinilah pentingnya kebijakan pangan yang terintegrasi. Pemerintah perlu memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar, meningkatkan fasilitas penyimpanan hasil panen, dan memastikan penyerapan produksi berjalan efektif. Dengan demikian, keuntungan petani tidak hanya bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
Bagi pemerintahan Presiden Prabowo, capaian ini dapat menjadi modal kepercayaan publik sekaligus dorongan untuk memperkuat agenda pembangunan pertanian. Rekor NTP harus menjadi titik awal bagi perbaikan yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian sesaat.
Kesejahteraan Petani adalah Ukuran Keberhasilan Negara
Rekor NTP 132,60 pada Oktober 2026 memberikan pesan bahwa kesejahteraan petani harus ditempatkan sebagai bagian utama dari strategi ketahanan pangan nasional. Negara tidak cukup hanya memastikan beras tersedia, produksi meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Negara juga harus memastikan bahwa petani memperoleh manfaat ekonomi dari kerja kerasnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum untuk membuktikan bahwa agenda swasembada pangan dapat berjalan bersama peningkatan kesejahteraan produsen pangan. Kebijakan harga, pupuk, penyerapan hasil panen, irigasi, dan mekanisasi perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin luas.
Pada akhirnya, keberhasilan sektor pertanian bukan hanya tentang seberapa banyak pangan yang dihasilkan, melainkan juga seberapa baik kehidupan para petani yang menghasilkannya.
NTP 132,60 menjadi sinyal positif bahwa arah perbaikan tersebut semakin terlihat. Tantangan berikutnya adalah menjaga momentum ini agar kesejahteraan petani terus meningkat dan ketahanan pangan Indonesia semakin kokoh.
Sumber:
CNBC Indonesia, 2 November 2026. Baru di Era Prabowo, Nilai Tukar Petani Cetak Rekor Sejarah 132,60.
