Akses Keuangan Daerah: Keadilan Pembangunan Antar Wilayah
saya adalah seorang mahasiswa unpam dengan jurusan pendidikan ekonomi.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Francissco Oktorio Susanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAkses Keuangan Daerah: Keadilan Pembangunan Antar Wilayah
Hei, kamu pernah nggak berpikir begini — kita kan satu negara, satu bangsa, punya bendera dan lagu yang sama. Tapi kenapa kalau kita pergi ke kota besar, jalanannya mulus, sekolahnya lengkap, rumah sakitnya dekat? Sementara di banyak daerah lain, masih banyak yang harus berjalan jauh cuma buat dapat layanan dasar, sekolahnya sederhana, dan kesempatan kerjanya terbatas?
Bukan karena daerah itu nggak kaya. Justru banyak daerah yang menyumbang kekayaan besar ke negeri ini — hutan, tambang, laut, perkebunan — tapi warganya belum menikmati hasilnya secara layak. Nah, inilah yang ingin kita bahas: soal uang pembangunan, bagaimana ia dikirim, kenapa belum sampai sama rata, dan apa yang harus berubah.
1. Sebenarnya, Apa Itu "Akses Keuangan Daerah"?
Sederhananya, ada dua hal penting di sini:
Pertama, uang yang dipakai pemerintah daerah buat membangun — jalan, sekolah, puskesmas — itu datang dari mana, berapa banyak, dan apakah cukup untuk kebutuhan warganya? Kedua, kamu dan aku sebagai warga, apakah gampang atau susah menabung, meminjam modal buat usaha, atau mengirim uang ke keluarga di daerah? Apakah bank dan layanan keuangan itu ada sampai ke desa-desa?
Keduanya saling berkaitan. Kalau pemerintah daerah kesulitan dapat dana, pembangunannya lambat. Kalau warga susah akses keuangan, usahanya nggak berkembang, pendapatannya tetap rendah. Lalu lingkaran kesulitan itu terus berputar.
Padahal prinsipnya sederhana: di mana pun seseorang lahir, di pulau mana pun ia tinggal, ia berhak menikmati pendidikan yang baik, kesehatan yang terjaga, jalan yang bisa dilalui, dan kesempatan untuk maju. Itulah makna keadilan pembangunan. Tapi kenyataannya, kita belum sepenuhnya sampai ke sana.
2. Kenapa Ada Daerah yang Kaya dan Ada yang Terbatas?
Perbedaannya cukup nyata, lho. Mari kita lihat beberapa gambaran nyata:
Ada provinsi yang Pendapatan Asli Daerah-nya sendiri puluhan triliun rupiah, sementara ada yang cuma ratusan miliar — selisihnya ratusan kali lipat. Pendapatan per orang di sepuluh persen provinsi terkaya itu sekitar tujuh kali lebih besar dibanding sepuluh persen provinsi termiskin. Di negara tetangga seperti Vietnam, perbedaannya cuma empat kali.
Indeks Pembangunan Manusia di Jawa rata-rata 74,4, sedangkan di Kawasan Timur Indonesia baru 62,0. Tingkat kemiskinan di sana mencapai delapan belas persen, jauh di atas rata-rata nasional. Kalau kamu perhatikan, di daerah kepulauan dan pedalaman, jumlah kantor bank, mesin setor-tarik tunai, dan akses pembayaran digital jauh lebih sedikit dibanding di kota-kota besar. Banyak warga yang belum punya rekening sama sekali.
Ini bukan berarti warga di daerah yang tertinggal nggak bekerja keras. Justru sebaliknya — banyak dari daerah inilah kekayaan alam negeri ini berasal. Tapi nilainya belum tinggal di tempat itu sendiri.
3. Uang Pembangunan Itu Dikelola Bagaimana?
Sebenarnya pemerintah pusat sudah punya sistem pembagian uang yang bertujuan agar lebih adil. Tiap tahun dikirimkan ratusan triliun rupiah ke seluruh daerah, yang disebut Transfer ke Daerah. Uangnya dibagi jadi beberapa jenis.
Pertama ada Dana Bagi Hasil, yang berarti hasil pajak dan kekayaan alam dibagi antara daerah yang menghasilkan dan daerah lain yang membutuhkan. Lalu ada Dana Alokasi Umum, yang tujuannya menyamakan kemampuan keuangan daerah, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan biaya pelayanan.
Selanjutnya ada Dana Alokasi Khusus, yang dikhususkan untuk pembangunan bidang tertentu — seperti sekolah, puskesmas, jalan, dan irigasi. Ada juga Dana Otonomi Khusus, yaitu bantuan tambahan bagi Aceh, Papua, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terakhir ada Dana Desa, yang dikirim langsung ke desa-desa untuk pembangunan dan pemberdayaan warga.
Prinsipnya bagus sekali: daerah yang menyumbang lebih banyak akan berbagi dengan yang membutuhkan lebih besar. Tapi di jalannya, masih ada bagian yang belum pas.
4. Terus, Apa yang Bikin Belum Adil?
Ada beberapa hal yang menghambat uang ini sampai merata ke semua tempat:
Pertama, kondisi daerah belum sepenuhnya diperhitungkan. Daerah yang terdiri dari banyak pulau itu biaya pelayanannya jauh lebih mahal — harus menyeberang laut, perjalanan jauh, harus membangun fasilitas di banyak tempat. Tapi rumus penghitungan uangnya belum sepenuhnya membedakan kondisi ini. Jadi uang yang diterima seringnya nggak sebanding dengan kebutuhan aslinya.
Kedua, ketergantungan yang tinggi. Di banyak daerah, terutama di wilayah timur, lebih dari sembilan puluh persen pendapatan daerah datang dari kiriman pusat. Artinya, kemampuan mandiri belum terbangun. Kalau aliran dana berubah atau dikurangi, pembangunannya bisa terhenti. Padahal tujuan jangka panjangnya justru agar daerah bisa berdiri sendiri, bukan terus bergantung.
Ketiga, bukan cuma soal jumlah, tapi kemampuan mengelolanya. Daerah yang sudah maju punya tenaga yang lebih terlatih, rencana yang rapi, dan uangnya cepat dipakai untuk hal yang bermanfaat. Sebaliknya, daerah yang baru berkembang sering kesulitan menyusun rencana, menata administrasi, dan menjalankan proyek tepat waktu. Uangnya kadang menumpuk tidak terpakai, atau hasilnya belum maksimal. Jadi yang paling butuh justru belum bisa memanfaatkannya sebaik mungkin.
Keempat, warga di daerah juga susah akses layanan keuangan. Banyak warga di desa dan perbatasan belum punya rekening bank, belum bisa meminjam modal dengan bunga wajar, dan terpaksa berutang ke rentenir. Kalau warga susah dapat modal, usahanya nggak berkembang, pendapatannya tetap rendah, dan roda ekonomi di daerah itu lambat berputar.
Kelima, kekayaan daerah belum dikelola di tempat itu sendiri. Daerah penghasil tambang, hutan, atau perkebunan seringnya cuma mengirim bahan mentah ke luar. Pengolahannya dilakukan di tempat lain, sehingga nilai tambah, lapangan kerja, dan keuntungannya lari ke daerah lain. Daerah asalnya tetap tertinggal.
5. Kalau Dibiarkan, Apa Dampaknya?
Kesenjangan ini bukan cuma soal angka di laporan, tapi soal kehidupan nyata:
Anak yang lahir di daerah tertinggal punya kesempatan lebih kecil — sekolahnya kurang lengkap, kesehatannya kurang terjaga, masa depannya lebih sulit dibanding anak di kota besar, padahal keduanya warga negara yang sama. Warga pindah secara besar-besaran ke kota — desa dan daerah sepi penduduk, sementara kota semakin padat, pengangguran bertambah, dan fasilitasnya kewalahan.
Kekayaan nasional nggak terpakai sepenuhnya — setiap daerah yang tertinggal berarti potensi yang hilang. Padahal kalau dibantu, daerah itu bisa berkontribusi besar bagi kemajuan negeri. Muncul rasa tidak diperhatikan — ketika warga melihat kekayaan di tempatnya diambil tapi hasilnya tidak dirasakan, timbul rasa tidak adil yang bisa memecahkan persatuan kita.
6. Lalu, Apa yang Harus Kita Lakukan?
Perubahan ini nggak bisa sendirian, tapi harus dilakukan bersama:
Pertama, rumus pembagian dana harus lebih tepat dan adil. Luas wilayah laut, jumlah pulau, kondisi medan yang sulit — semua ini harus masuk ke dalam perhitungan. Daerah yang menyumbang kekayaan alam juga harus mendapat bagian yang layak untuk membangun pengolahan di tempatnya sendiri.
Kedua, membangun kemandirian, bukan sekadar memberi bantuan. Uang dari pusat memang dibutuhkan, tapi tujuannya harus membantu daerah mampu berdiri sendiri — mengolah hasil bumi di tempat itu, membangun usaha lokal, sehingga pendapatan aslinya tumbuh perlahan-lahan.
Ketiga, melatih dan mendampingi daerah mengelola uang. Banyak daerah baru yang mulai berkembang, jadi wajar kalau belum terbiasa. Diperlukan pendampingan, pelatihan, dan penyederhanaan aturan agar uang yang dikirim bisa dipakai tepat waktu, tepat sasaran, dan hasilnya terlihat nyata.
Keempat, membuka akses keuangan ke seluruh penjuru. Bank, layanan tabungan, pinjaman modal, dan transaksi digital harus sampai ke desa-desa. Ketika warga gampang mengakses keuangan, usahanya tumbuh, pendapatannya naik, dan pembangunan berjalan lebih cepat.
Kelima, memprioritaskan daerah yang paling tertinggal dulu. Jalan, listrik, air bersih, internet, sekolah — semua ini harus dibangun lebih dulu di tempat yang selama ini terabaikan. Tanpa sarana dasar, tidak ada investasi yang mau masuk, dan kemajuan tidak akan datang.
Penutup
Teman, keadilan itu bukan soal membagi rata sama persis — tapi memastikan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak dan maju. Anak di pegunungan sama berharganya dengan anak di ibu kota. Warga di pulau terluar sama pentingnya dengan warga di kota besar.
Kekayaan negeri ini bukan milik satu pulau atau satu kelompok saja. Ia milik seluruh rakyat yang tinggal di ribuan pulau ini. Membangun keadilan berarti memastikan bahwa di mana pun seseorang berdiri, ia berhak mendapat kehidupan yang baik. Itulah tugas kita bersama — memastikan tidak ada yang tertinggal.