Badai Prahara Penyadapan

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
·waktu baca 11 menit
Tulisan dari Prof. Dr. Ok Saidin SH M. Hum H tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Badai ini bermula dari hal yang amat kecil. Pada Oktober 2026, seorang petugas teknis di Mabes Polri memergoki berkas hasil sadapan terhapus mendadak dari komputer sebuah server. Ia bisa saja menutup mata, seperti yang lazim dilakukan orang kecil di dalam mesin yang besar. Ia memilih membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Belum genap sepekan kemudian, empat perwira tinggi Polri berstatus tersangka, dan seorang di antaranya adalah mantan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (keterangan pers Bareskrim Polri, 5/11/2026). Mereka tentu berhak atas praduga tak bersalah sampai pengadilan berkata lain.
Yang tercatat dalam berita sudah cukup membuat kita tertegun. Sepanjang 2025 hingga 2026, nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat tinggi negara, tokoh partai, jurnalis senior, aktivis LSM, dan pengusaha papan atas diduga disusupkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS), mesin penyadapan milik Polri. Semua itu disebut berlangsung di luar mekanisme verifikasi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, dan di luar proses penyidikan perkara apa pun.
Saya berlama-lama pada nama mesin itu. Kata pertamanya adalah lawful, sah menurut hukum. Sebuah alat diberi nama hukum, lalu diduga dipakai di luar hukum oleh orang-orang yang digaji untuk menegakkannya. Dalam buku saya, Hukum dan Politik: Dari Transplantasi Hukum ke Hak Veto Terselubung (OK.Saidin, 2026), saya menulis bahwa hukum di negeri ini bukan hanya korban kekuasaan, melainkan juga salah satu mesin penggeraknya. Waktu menulis kalimat itu saya tidak membayangkan mesin dalam arti yang seharfiah ini.
Lebih mengusik lagi, celah tempat mesin itu berjalan sudah lama diketahui. Pada 24 Februari 2011, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 31 ayat (4) UU ITE karena tata cara penyadapan hendak diatur dengan peraturan pemerintah. Pembatasan hak privasi, kata Mahkamah, hanya boleh dilakukan dengan undang-undang, dan Mahkamah melihat perlunya undang-undang khusus tentang penyadapan (Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010). Lima belas tahun berlalu, undang-undang itu tidak juga lahir. KUHAP baru melemparkannya ke undang-undang tersendiri melalui Pasal 136 ayat (2) (Metro TV, 18/11/2025). Pada April 2026, Badan Legislasi DPR masih menugaskan penyusunan naskah akademiknya, dan disebutkan bahwa belum ada aturan khusus tentang penyadapan (Hukumonline, 6/4/2026).
Maka kewenangan negara yang paling dalam menembus kamar pribadi warganya dijaga terutama oleh peraturan internal institusi yang memegang alat itu. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim mengungkapkan bahwa untuk melaksanakan provisioning atau penyadapan, Kabagmon "harus mendapat izin dari Saudara SU" (keterangan pers Bareskrim Polri, 5/11/2026). Kekuasaan sebesar itu, bila keterangan ini benar, bertumpu pada izin satu orang. Tidak ada hakim di sana, tidak ada pengawas dari luar.
Penyidik menjerat tersangka keempat, Irjen Pol Slamet Uliandi, antara lain dengan Pasal 258 KUHP baru. Pasal itu mengancam siapa saja yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, atau mencatat transmisi informasi elektronik nonpublik dengan penjara paling lama sepuluh tahun. Akan tetapi, ayat (3) pasal yang sama mengecualikan mereka yang melaksanakan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan (Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023). Jadi, garis antara tugas dan kejahatan bergantung pada aturan yang menentukan kapan penyadapan itu sah. Di pengadilan kelak, aturan itulah yang akan diperdebatkan, padahal undang-undang khususnya belum pernah ada. Hukum pidana kita sudah menyiapkan hukuman untuk pelanggaran atas sebuah pagar yang belum selesai dibangun.
Buku saya memakai istilah hak veto terselubung untuk kemampuan eksekutif menghentikan atau membelokkan perubahan hukum tanpa pernah menyatakannya secara terbuka. Undang-undang penyadapan yang lima belas tahun tak kunjung rampung tampak seperti wujudnya yang paling sunyi. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang berdebat, hanya naskah yang tidak pernah selesai.
Perkara LIMS memaksa saya menambah satu pertanyaan yang tidak ada dalam buku itu. Dalam buku, pemegang veto adalah eksekutif, dan penegak hukum adalah alat yang dikendalikannya. Lalu bagaimana jika alat itu menyasar nomor telepon Presiden sendiri? Lihat kembali daftar sasarannya: kepala negara, pimpinan partai, jurnalis, aktivis, pengusaha. Hampir seluruh pihak yang dapat memerintah, mengawasi, atau membiayai kekuasaan ada di situ. Siapa pun yang memegang rekaman mereka berpotensi memegang veto atas semuanya, tanpa jabatan, tanpa kursi di parlemen, dan tanpa sepatah kata di depan umum.
Motif para tersangka belum terungkap, jadi kalimat di atas masih berupa kemungkinan. Namun, sebagai soal kelembagaan, kemungkinan itu sendiri sudah menakutkan. Veto yang semula terselubung di balik pasal-pasal kini bisa bersembunyi di dalam sebuah server.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menepis kabar "perang jenderal." Katanya, semua ini "murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan" (pernyataan Kapolri di Gedung Rupatama). Saya ingin mempercayainya, dan saya kira kita semua ingin. Namun, sebuah pernyataan bukanlah pembuktian. Tim Khusus dipimpin Kabareskrim, sedangkan perkara ini menyangkut sistem dan para perwira di lingkungan yang sama. Janji transparansi yang disampaikan Polri akan diuji oleh hal yang sederhana: apakah publik kelak tahu nomor siapa saja yang disadap, atas perintah siapa, dan rekamannya dipakai untuk apa.
Sehari setelah tiga tersangka pertama ditahan, berita lain datang dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dalam rapat 4 November 2026 yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sekaligus Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Satgas memutuskan penertiban "secara tegas, menyeluruh dan terkoordinasi" terhadap penguasaan hutan oleh perusahaan yang ilegal, terafiliasi, atau berada dalam pengendalian pengusaha berinisial AK (Barita Simanjuntak, Juru Bicara Satgas PKH, 5/11/2026). Pengusaha itu, yang diduga bernama asli Arif Kurniawan, disebut-sebut "orang dekat" sang mantan Kapolri.
Kata "disebut-sebut" harus kita pegang erat. Kedekatan bukanlah kejahatan, dan sampai hari ini tidak ada fakta hukum yang menyambungkan perkara penyadapan dengan perkara hutan. Satgas pun belum merinci daftar perusahaan, luas lahan, dan pelanggarannya (Detikcom, 5/11/2026), dan dalam berita yang saya baca belum ada tanggapan dari pihak AK. Urutan tanggalnya, 3 November dan 4 November, juga tidak membuktikan apa pun. Namun, urutan itu wajar membuat orang bertanya, dan pertanyaan publik tidak bisa dijawab dengan meminta publik berhenti bertanya.
Yang lebih penting bagi saya adalah angkanya. Menurut investigasi Bloomberg, seorang bekas pedagang komoditas Glencore yang kini dijuluki "Raja Nikel Indonesia" disinyalir mengendalikan sepertiga perdagangan bijih nikel nasional, dan dikabarkan memiliki saham serta hak penambangan di lebih dari 20 konsesi seluas lebih dari 71.000 hektare, kira-kira seluas Kota New York (Bloomberg, 28/12/2025). Bahkan nama perusahaannya, Dua Delapan, berasal dari nomor atom nikel. Seandainya seluruh konsesi itu kelak terbukti sah, gambaran ini tetap mengganggu. Sepertiga perdagangan satu komoditas strategis bangsa disebut berada dalam jangkauan satu jejaring.
Di ujung lain timbangan, ada wajah yang tidak pernah masuk laporan Bloomberg. Pedagang kecil yang terjerat rentenir dan pinjaman daring, yang ditolak bank karena tidak punya agunan, dan yang dikenai bunga atas pokok penuh meski dana pinjamannya ditahan sebagian. Bagi mereka, hukum hadir lengkap dengan segala syaratnya, dan satu kali gagal bayar sudah cukup untuk mengirim penagih ke depan pintu. Yang menggelisahkan saya bukan semata jarak antara 71.000 hektare dan modal dagang di pasar. Yang menggelisahkan adalah bahwa keduanya bagian dari struktur yang sama, yaitu sistem yang lebih melayani mereka yang sudah memiliki aset.
Pertanyaannya, bagaimana keadaan seperti ini bisa terjadi di negara yang konstitusinya menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Dalam buku saya yang lain, Keadilan Ekonomi: Menagih Amanat Konstitusi di Tengah Cengkeraman Oligarki (OK.Saidin, 2026), saya menelusuri perjalanan ekonomi kita dari warisan kolonial, nasionalisasi, kapitalisme pembangunan Orde Baru, sampai menguatnya oligarki di era Reformasi. Haluannya berganti-ganti, tetapi ada yang bertahan: sumber daya dikuasai segelintir kelompok yang punya akses istimewa terhadap kekuasaan negara. Yang berubah hanya bentuk dan mekanismenya.
Konsesi kolonial dahulu diteken di atas kertas dengan cap kerajaan dan gubernemen. Hari ini orang mengurusnya melalui izin, afiliasi, dan pemegang saham. Karena itu, temuan awal Satgas yang paling menarik perhatian saya bukan soal hutannya, melainkan frasa "pengurusan perizinan." Satgas menyebut ada indikasi penyimpangan dalam tata kelola pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Izin tidak terbit dengan sendirinya. Di balik setiap izin yang menyimpang ada meja, tanda tangan, dan pejabat yang sedang memegang amanat.
Di situlah penertiban ini akan diuji. Perpres Nomor 5 Tahun 2025 memberi Satgas tiga jalan, yakni penguasaan kembali kawasan hutan, penagihan denda administratif, dan pemulihan aset, dan Pasal 7-nya menegaskan bahwa semua itu tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Semua jalan itu mengarah kepada yang menguasai hutan. Pertanyaan tentang mereka yang membiarkan hutan itu dikuasai jauh lebih jarang terdengar.
Saya tidak hendak menuduh pejabat mana pun. Saya hanya mencatat bahwa ongkos politik di negeri ini mahal, dan bahwa dalam “Hukum dan Politik” saya menelaah bagaimana politik berbiaya tinggi, partai politik, dan dinasti politik membuka jalan bagi oligarki untuk memengaruhi legislasi (Saidin, Hukum dan Politik). Pola yang sama layak dicurigai di tingkat izin. Pengaruh di gedung parlemen dan kemudahan di meja birokrasi bisa jadi berasal dari sumber yang sama, hanya berbeda loketnya. Bila penertiban berhenti pada perusahaan, separuh dari mata rantai itu akan luput, dan justru separuh yang akan melahirkan perusahaan baru dengan nama baru.
Pada bagian inilah argumen utama Keadilan Ekonomi menjadi nyata. Saya menulis bahwa kegagalan negara memenuhi hak ekonomi dan sosial rakyat bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan pelanggaran kewajiban konstitusional, dan ironisnya hampir tidak pernah ada tuntutan terhadap negara atas kelalaian itu. Pengujian undang-undang hanya menjangkau norma, gugatan warga negara tidak punya dasar hukum acara yang jelas, dan rekomendasi lembaga pengawas kurang mengikat (Saidin, Keadilan Ekonomi). Warga di sekitar konsesi yang kehilangan hutannya tidak punya pintu yang jelas untuk mengetuk.
Begitu pula dengan kata "negara" dalam "menguasai kembali". Hutan yang kembali ke tangan negara belum tentu kembali ke tangan rakyat. Dalam buku itu saya mengajukan lima ukuran keadilan ekonomi: koreksi terhadap ketimpangan pasar; keberpihakan pada kelompok paling lemah; penyebaran kepemilikan sumber daya produktif; kebebasan proses kebijakan dari dominasi oligarki; dan pertanggungjawaban negara yang dapat dituntut (Saidin, Keadilan Ekonom.2026i). Bila kelima ukuran ini diletakkan di atas 71.000 hektare itu, jawabannya tidak akan datang dari siaran pers. Jawabannya akan datang kelak, dari siapa yang mengolah tanah itu, siapa yang menerima hasilnya, dan apakah penduduk di sekitarnya hidup lebih baik. Jika konsesi hanya berpindah dari satu tangan yang kuat ke tangan kuat lainnya, kita baru mengganti pemilik institusi ekstraktif, belum mengakhirinya.
Ada pula soal yang sama beratnya, yaitu cara hukum itu bekerja. Satgas dibentuk dengan peraturan presiden dan dipimpin Menteri Pertahanan, dan kewenangannya besar. Penertiban terhadap penguasaan ilegal adalah kewajiban negara, dan saya mendukung maksudnya. Namun, instrumen sekuat ini selalu terbuka untuk dipakai secara selektif. Di negeri yang pernah mengenal hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas (Saidin, Hukum dan Politik), bahaya berikutnya mungkin lebih halus: hukum yang tajam hanya kepada mereka yang baru kehilangan pelindung. Bila itu yang terjadi, hukum kembali menjadi senjata dan sekadar berganti tangan. Hanya ada satu cara membedakan keduanya, yaitu melihat apakah pengusaha yang masih dekat dengan kekuasaan hari ini diperlakukan dengan ukuran yang sama.
Dua berita itu berasal dari dua gedung, dua lembaga, dan dua perkara yang tidak boleh dicampuradukkan. Yang satu menyangkut percakapan, yang lain menyangkut tanah. Akan tetapi, setiap kali membacanya berdampingan, saya melihat bentuk yang sama. Kewenangan negara mendengar warganya dan kekayaan alam yang dikuasai negara sama-sama titipan rakyat. Keduanya hanya sah sepanjang dipakai untuk pemiliknya, dan keduanya rawan ketika pengawasannya lemah. Pada yang satu, titipan itu diduga berubah menjadi bahan pengendali orang. Pada yang lain, titipan itu berubah menjadi kekayaan segelintir orang. Oligarki, pemusatan kekuasaan, dan instrumentalisasi hukum, tulis saya, saling menguatkan dalam satu siklus (Saidin, Hukum dan Politik). Uang melahirkan akses, akses melahirkan perlindungan, dan perlindungan melahirkan uang.
Sejarah kita penuh dengan pekan-pekan seperti ini. Seorang jenderal jatuh, seorang pengusaha dibidik, dan publik bersorak sebentar. Lalu orang berganti, sedangkan kursinya tetap. Kekuatan pendorong sistem kenegaraan kita selalu merupakan hasil tarik-menarik, dan tarikan hukum sering kali tiba hanya sebagian dan sporadis (Saidin, Hukum dan Politik). Pekan ini hukum menarik cukup kuat. Berapa lama tarikan itu bertahan belum ada yang tahu.
Pada Kamis, 5 November 2026, para pekerja memasang karangan bunga di halaman Mabes Polri. Bunga-bunga itu dikirim sejumlah elemen masyarakat sebagai dukungan agar perkara penyadapan diusut. Saya memandang foto itu cukup lama. Bunga itu jujur, dan barangkali itulah cara yang tersisa bagi warga untuk mengatakan bahwa mereka masih berharap pada lembaganya. Namun, karangan bunga akan layu dalam beberapa hari. Server di Mabes Polri akan tetap menyala, dan hutan yang digunduli memerlukan puluhan tahun untuk kembali.
Di suatu ruangan di Jakarta, seorang petugas teknis yang namanya tidak kita ketahui mungkin sedang kembali bekerja. Ia mungkin tidak pernah membaca buku saya, dan tidak perlu. Ia melihat berkas yang terhapus dan menganggap itu salah, lalu menuliskannya dalam laporan. Dari satu laporan itu seluruh prahara ini bermula. Arah negara memang bukan takdir (Saidin, Hukum dan Politik,2026), dan janji kemerdekaan belum tunai tetapi tidak kedaluwarsa (Saidin, Keadilan Ekonomi,2026). Pekan ini, keduanya sempat bertumpu pada keberanian seorang pegawai yang tidak kita kenal.
