Ketika Hukum Menagih Kekuasaan, Membaca Krisis Wapres melalui Teori Kekuasaan, Politik, dan Hukum
Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
·waktu baca 10 menit
Tulisan dari Prof. Dr. Ok Saidin SH M. Hum H tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKekuasaan yang diperoleh dengan melipat aturan, cepat atau lambat, akan ditagih oleh aturan itu sendiri. Kalimat itu terasa tepat untuk menggambarkan pekan yang ganjil dalam sejarah ketatanegaraan kita.
Untuk pertama kalinya sejak reformasi, seorang Wakil Presiden hasil pemilihan langsung menyatakan niat mundur. Alasannya bukan sakit atau tidak mampu menjalankan tugas, melainkan karena dokumen yang menjadi dasar pencalonannya dinyatakan batal oleh pengadilan.
Pada Selasa, 10 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih dua setengah jam dan menyampaikan niat itu secara lisan, sebagaimana dibenarkan Mensesneg Prasetyo Hadi (CNN Indonesia, 10/11/2026; Hukumonline, 10/11/2026).
Keesokan harinya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma (Kumparan, 11/11/2026; Antara, 11/11/2026). Meski demikian, sampai tulisan ini dibuat, Istana maupun MPR belum menyatakan secara resmi bahwa jabatan itu telah kosong.
Jarak antara "niat" dan "sah" inilah yang membuat publik terbelah. Tulisan ini mengajukan tiga pertanyaan dan menjawabnya dengan tiga lensa. Apakah kekuasaan itu masih sah? Itu wilayah teori kekuasaan. Mengapa koreksi baru datang sekarang? Itu wilayah ilmu politik. Dan ke mana jalan keluarnya? Itu wilayah teori hukum.
Tiga Tahun yang Ditagih
Akar persoalan ini dapat ditarik ke Oktober 2023. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Putusan itu dijatuhkan ketika MK dipimpin Anwar Usman, paman Gibran, yang sebulan kemudian dinyatakan Majelis Kehormatan MK melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari kursi Ketua MK. Ingatan publik atas peristiwa itu kini kembali hidup, bersama gugatan atas riwayat pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo dan perkara dugaan ijazah palsu ayahnya, Presiden ketujuh Joko Widodo, yang masih berproses di pengadilan.
Tagihan pertama datang dari ruang sidang. Pada 6 Oktober 2026, MK dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA, meski MK tidak mendiskualifikasinya karena para pemohon dinilai tak berkedudukan hukum (NU Online, 7/10/2026). Tiga pekan kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi atas gugatan terhadap Kemendikdasmen, menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah dan batal, serta memerintahkan penarikannya (CNBC Indonesia, 11/11/2026). Surat keterangan itu adalah dokumen yang dipakai untuk mendaftar pada Pilpres 2024 (CNN Indonesia, 10/11/2026).
Tagihan kedua datang dari lingkaran terdekat. Pada 9 November 2026, tiga kader utama PSI di kabinet, yaitu Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, keluar dari partai. Giring menyebut ada hal yang "tidak lagi sejalan" dengan perjuangannya, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, adik kandung Gibran, menerima pengunduran diri mereka (CNN Indonesia, 10/11/2026).
Tagihan ketiga datang dari Senayan. Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat dari anggota lintas fraksi, dengan jumlah pengusul yang dilaporkan berkisar dari puluhan hingga sekitar 120 orang, untuk dibawa ke rapat paripurna Kamis, 12 November 2026 (CNBC Indonesia, 11/11/2026; Antara, 11/11/2026).
Tagihan keempat datang dari arah yang tidak disangka. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden (VIVA, 5/11/2026; CNN Indonesia, 4/11/2026).
Warganet segera mengaitkannya dengan "Geng Solo", spekulasi yang ditanggapi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dengan kalimat pendek: "Mau geng Solo, geng Oslo, ya hukum ya hukum" (VIVA, 5/11/2026). Secara hukum kaitan itu belum terbukti, tetapi secara politik ia mempertebal kesan bahwa jejaring kekuasaan lama sedang terurai.
Sementara itu, suara dari Istana tidak seragam. Gibran mengaku disarankan Presiden untuk tetap "fight di PTUN", sedangkan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyatakan "tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum" (CNN Indonesia, 11/11/2026). Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menutup perdebatan itu dari sisi hukum: putusan MK final dan mengikat, putusan MA berkekuatan hukum tetap, dan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (CNN Indonesia, 11/11/2026).
Pertanyaan Pertama: Masihkah Kekuasaan Itu Sah?
Max Weber membedakan kekuasaan (Macht), yakni peluang memaksakan kehendak meski ditentang, dari otoritas (Herrschaft), yakni kekuasaan yang diterima karena diyakini sah (Weber, 1978: 53, 212–215). Dari tiga sumber keabsahan yang ia kemukakan, yaitu tradisi, karisma, dan legalitas-rasional, negara modern bersandar pada yang terakhir: orang patuh pada jabatan karena jabatan itu diisi sesuai aturan.
Dalam kasus ini, yang runtuh adalah sandaran legal-rasional tersebut. Pembatalan surat keterangan penyetaraan oleh MA tidak hanya menggugurkan selembar kertas, tetapi memutus rantai prosedur yang membuat seseorang layak menjabat. Protokol masih berjalan dan jabatan masih terisi, tetapi keyakinan akan keabsahannya, yang disebut Weber Legitimitätsglaube, mulai pudar. Kekuasaan masih dipegang, sementara otoritas perlahan terlepas.
Seymour Martin Lipset menyebut stabilitas politik bertumpu pada efektivitas dan legitimasi (Lipset, 1959: 86). Pemerintahan yang efektif tetapi kehilangan legitimasi berada pada posisi paling rentan, sebab kepatuhan publik berubah menjadi kecurigaan. David Easton menambahkan pembedaan antara dukungan spesifik yang lahir dari kinerja dan dukungan difus yang lahir dari keyakinan atas keabsahan sistem dan pejabatnya (Easton, 1965: 273). Yang tergerus di sini adalah dukungan difus, dan itu tidak dapat dipulihkan dengan program kerja.
Steven Lukes memperlihatkan bahwa kekuasaan bekerja dalam tiga dimensi: keputusan yang tampak, pengendalian agenda, dan pembentukan apa yang dianggap wajar (Lukes, 2005: 25–29). Putusan 90/2023 adalah wujud kekuasaan dimensi kedua karena mengubah agenda dan membuka pintu yang sebelumnya tertutup tanpa perdebatan di parlemen. Tiga tahun kemudian, dimensi ketiga ikut bergerak: apa yang semula diterima sebagai "kehendak rakyat" kini dibaca ulang sebagai hasil rekayasa. Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan juga beredar dalam jejaring pengetahuan dan wacana (Foucault, 1980: 98). Di media sosial, media arus utama, ruang sidang, dan podcast para ahli, "kebenaran" tentang ijazah diperebutkan, dan di arena itu jabatan formal tidak lagi menjamin kendali atas cerita.
Pertanyaan Kedua: Mengapa Koreksi Baru Datang Sekarang?
Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mencatat bahwa demokrasi masa kini lebih sering dilemahkan dari dalam melalui jalur legal ketimbang oleh kudeta: wasit dikuasai, aturan main diubah, lawan disingkirkan (Levitsky & Ziblatt, 2018: 72–96). Ketika wasit konstitusi dipimpin kerabat sang calon dan syarat usia diubah menjelang pendaftaran, pola itu terlihat jelas. Mereka juga menekankan pentingnya kesabaran institusional (institutional forbearance), yakni kesediaan menahan diri untuk tidak memakai kewenangan secara maksimal walaupun hukum membolehkan (2018: 106–112). Yang terjadi justru sebaliknya: setiap celah dimanfaatkan sampai batasnya, dan kini tagihannya tiba.
Pertanyaannya, mengapa tagihan itu baru datang sekarang? Richard Katz dan Peter Mair menjelaskan gejala partai kartel, yakni partai-partai yang menyatu dengan negara dan saling menjaga akses atas sumber daya publik (Katz & Mair, 1995: 15–17). Dan Slater menyebut gejala serupa di Indonesia sebagai "jebakan akuntabilitas", ketika koalisi besar meniadakan oposisi dan menumpulkan koreksi (Slater, 2004: 61–64). Selama kartel solid, pemakzulan nyaris tidak mungkin. Maka keluarnya kader PSI dari partai dan bergesernya sikap fraksi di DPR adalah sinyal yang lebih menentukan daripada dalil hukum mana pun. Begitu pelindung pergi, aturan yang selama ini tertidur bangun kembali.
Edward Aspinall dan Ward Berenschot melukiskan demokrasi Indonesia sebagai arena klientelisme yang ditopang jejaring personal, bukan program (Aspinall & Berenschot, 2019: 2–8). Sebutan "Geng Solo" di media sosial, benar atau tidak, adalah cara publik mengungkapkan intuisi yang sama: kekuasaan selama satu dasawarsa berputar pada lingkaran personal yang berpusat di satu kota dan satu keluarga. Juan Linz sejak lama mengingatkan bahwa sistem presidensial, dengan masa jabatan yang kaku dan tanpa mosi tidak percaya, sulit keluar dari krisis legitimasi tanpa guncangan (Linz, 1990: 54–55). Indonesia hanya menyediakan dua pintu: pemakzulan yang panjang atau pengunduran diri yang sukarela, dan pintu kedua jauh lebih murah ongkos politiknya.
Pertanyaan Ketiga: Ke Mana Jalan Keluarnya?
Jawaban hukum dimulai dari mekanisme. Pengunduran diri tidak membutuhkan persetujuan Presiden. Menurut Yusril, surat pengunduran diri harus disampaikan tertulis kepada MPR, yang lalu bersidang menyatakan kekosongan jabatan, dan sampai saat itu Gibran secara hukum tetap Wakil Presiden (CNBC Indonesia, 11/11/2026). Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 kemudian mewajibkan MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon usulan Presiden paling lambat 60 hari (Media Justitia, 11/11/2026). Mahfud MD menilai mundur "akan lebih cepat dan lebih soft", sembari menegaskan bahwa selama surat belum masuk, proses pemakzulan harus tetap berjalan (CNN Indonesia, 11/11/2026).
Jalur pemakzulan sendiri tidak bisa dipintas. Bivitri Susanti menegaskan putusan MA tidak serta-merta membatalkan pengangkatan Wakil Presiden, sebab pemberhentian harus melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945: pendapat DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR (Katadata, 2/11/2026). Zainal Arifin Mochtar membaca putusan MK sebagai pengakuan bahwa pelanggaran itu ada, sementara penyelesaiannya diserahkan pada "mekanisme tersendiri" menurut UUD, termasuk kategori perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat (NU Online, 7/10/2026). Hal ini sejalan dengan ajaran Hans Kelsen tentang jenjang norma (Stufenbau): setiap norma memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi, tetapi tetap berlaku sampai dicabut organ yang berwenang (Kelsen, 1967: 221–224). Ketika dokumen syarat pendidikan dinyatakan batal, mata rantai di atasnya kehilangan pijakan, namun pencabutannya tetap harus melalui prosedur konstitusi.
Adapun jalur perlawanan hukum telah tertutup. Asas res judicata pro veritate habetur menuntut putusan berkekuatan hukum tetap diterima sebagai benar. Atas dasar itu Yusril menilai gugatan ke PTUN tidak berguna: putusan MK final dan mengikat, putusan MA final, objek sengketanya sudah tiada, dan Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi sehingga tak dapat mengajukan peninjauan kembali (CNN Indonesia, 11/11/2026). Denny Indrayana bahkan menyebut langkah itu "membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah" (CNN Indonesia, 11/11/2026). Pandangan para ahli lain, termasuk Prof. Juanda, turut memperkaya perdebatan ini. H.L.A. Hart menjelaskan bahwa sistem hukum bertumpu pada rule of adjudication, aturan yang menentukan siapa berwenang memutus sengketa secara otoritatif (Hart, 1994: 96–97). Mencari forum baru untuk melawan putusan final bukanlah upaya hukum, melainkan penundaan yang melemahkan sendi sistem itu.
Di balik soal prosedur, ada soal moral. Lon Fuller mengajarkan bahwa hukum memiliki moralitas internal: jelas, diumumkan, tidak berlaku surut, dan ditegakkan secara konsisten (Fuller, 1969: 39). Pencalonan yang bertumpu pada dokumen yang kemudian dibatalkan, melalui putusan yang lahir dalam konflik kepentingan, mencederai moralitas itu. Gustav Radbruch mengingatkan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan secara tak tertahankan, kepastian harus mengalah (Radbruch, 1946/2006: 7). Kita memang belum sampai ke titik itu, tetapi kepastian yang dibangun di atas cacat prosedur hanyalah kepastian semu.
Mahfud MD pernah menunjukkan bahwa karakter hukum ditentukan konfigurasi politik: konfigurasi demokratis melahirkan hukum responsif, konfigurasi otoriter melahirkan hukum ortodoks (Mahfud MD, 1998: 7–15). Putusan 90/2023 lahir dari kekuasaan yang memusat, sedangkan putusan MK dan MA tahun ini lahir ketika konfigurasi itu mulai cair. Hukum tidak pernah steril dari politik. Karena itu, seperti diajarkan Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, dan harus dibaca dalam konteks keadilan sosial yang hidup (Rahardjo, 2009: 2–5).
Mundur sebagai Bentuk Kepatuhan
Ketiga lensa itu bermuara pada jawaban yang sama: ketika jalan hukum telah tertutup, yang tersisa adalah etika jabatan. Mundur bukanlah kekalahan, melainkan bentuk tertinggi kepatuhan pada konstitusi, pengakuan bahwa jabatan publik adalah amanah bersyarat, bukan milik pribadi yang dipertahankan dengan segala cara. Bertahan lewat PTUN tidak akan mengubah apa pun secara hukum, tetapi akan memperpanjang ketidakpastian, menguras energi pemerintahan, dan menyeret Presiden ke pusaran yang bukan miliknya. Sebaliknya, surat pengunduran diri kepada MPR dapat mengakhiri krisis dalam hitungan minggu dan memulihkan kewibawaan lembaga-lembaga negara.
Tiga hal perlu dijaga. Pertama, kepastian prosedur: niat lisan harus segera dituangkan dalam surat resmi kepada MPR agar tidak ada ruang tafsir. Kedua, kesabaran institusional: DPR tidak perlu memaksakan pemakzulan bila pengunduran diri telah sah, dan Istana tidak perlu menunda pengisian jabatan. Ketiga, pemisahan perkara: kasus penyadapan dan perkara ijazah Presiden ketujuh harus diselesaikan menurut hukumnya sendiri, bukan dijadikan alat balas dendam politik.
Weber benar bahwa kekuasaan tanpa keyakinan akan keabsahannya hanyalah paksaan yang menunggu waktu. Levitsky dan Ziblatt benar bahwa demokrasi rusak oleh langkah-langkah kecil yang dibiarkan. Kelsen pun benar bahwa hukum berlaku sampai dicabut organ yang berwenang, sehingga jalan keluar harus ditempuh di dalam konstitusi, bukan di luarnya.
Soekarno berpesan agar bangsa ini tidak sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah yang ditulis pekan ini akan menjadi ujian: apakah konstitusi kita cukup kokoh untuk mengoreksi kekeliruan tanpa guncangan, dan apakah para pemegang kekuasaan cukup berjiwa besar untuk tunduk kepadanya. Bangsa ini tidak membutuhkan pemenang dan pecundang. Ia membutuhkan teladan bahwa mundur dengan terhormat lebih mulia daripada bertahan tanpa legitimasi.