Menyadap Presiden, Mengoyak Kepercayaan: Pelajaran Kasus Penyadapan bagi Masa Depan Polri

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Asep Safrudin, memberikan keterangan pers terkait peretasan dan penyadapan ilegal telepon Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Foto: STR / AFP

Sepekan terakhir, kata "pengkhianatan" dan "makar" berseliweran di media. Pemicunya adalah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah kepolisian republik ini. Pada Selasa, 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri, sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH, dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik (detik.com, 3/11/2026). Sehari kemudian, Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (detik.com, 9/11/2026).

Seorang jenderal bintang empat kini berhadapan dengan penyidik yang dahulu menjadi anak buahnya. Penyadapan diduga berlangsung sejak 2025, justru ketika hubungan Presiden dengan Listyo Sigit sedang "manis-manisnya". Sasarannya tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Para tersangka juga diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026 (detik.com, 3/11/2026).

Sebelum melangkah lebih jauh, satu hal perlu ditegaskan. Status tersangka belum berarti bersalah. Asas praduga tak bersalah melekat pada setiap orang, termasuk mantan pucuk pimpinan Polri. Perkara ini harus diuji di ruang sidang, bukan di ruang redaksi atau linimasa media sosial.

Komisi III DPR RI telah mengagendakan rapat kerja dengan Kapolri untuk membahas dalang dan motif penyadapan ini. Inilah fungsi pengawasan legislatif yang kita harapkan. Namun, publik juga berhak atas lebih dari sekadar nama dalang. Publik berhak tahu bagaimana sebuah kewenangan yang diberikan negara untuk melindungi warga bisa berbalik menjadi alat untuk mengintip warga dan pemimpinnya sendiri.

Kunci di Tangan Orang Dalam

Sebagai peristiwa sosial, kasus ini menyentuh soal yang lebih dalam. Pengkhianatan oleh orang dekat selalu paling berbahaya, sebab tidak ada yang lebih memahami "kita" selain orang kepercayaan kita. Julius Caesar tumbang di Senat Roma, dan di antara penikamnya ada Brutus, orang yang ia anggap anak sendiri. Saddam Hussein ditemukan pada Desember 2003 berkat keterangan orang kepercayaannya. Masa para sahabat Rasul pun diwarnai fitnah yang tumbuh dari dalam barisan sendiri.

Dalam negara hukum modern, kunci kekuasaan sering berbentuk kewenangan teknis: akses ke perangkat penyadapan, basis data, dan jaringan telekomunikasi. Siapa yang memegangnya memegang pengetahuan tentang orang lain. Pengetahuan itu dapat melindungi negara, tetapi juga dapat menjadi alat tekanan. Karena itu, pertanyaan pokok yang harus dijawab terang benderang adalah motif. Apakah penyadapan itu bermotif politik kekuasaan, dimaksudkan melemahkan jabatan Presiden, atau bagian dari upaya menggulingkan pemerintahan yang sah? Tiap jawaban membawa konsekuensi hukum yang sangat berbeda.

Tidak Setiap Penyadapan adalah Makar

KUHP baru, UU Nomor 1 Tahun 2023, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, wilayah negara, dan pemerintah yang sah dalam Pasal 191 sampai Pasal 193. Pasal 160 mendefinisikan makar sebagai niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Makar adalah delik formil. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017 menolak gagasan bahwa makar (aanslag) baru terjadi bila ada serangan fisik.

Namun, rumusan itu juga menjadi batas. Niat harus dibuktikan, dan permulaan pelaksanaannya harus nyata, misalnya penyusunan rencana, rekrutmen, atau penghimpunan sarana. Penyadapan ilegal, betapa pun tercelanya, tidak dengan sendirinya merupakan makar. Tanpa pembuktian itu, tuduhan makar justru melemahkan perkara. Sikap Kabareskrim yang masih "mendalami dan menelusuri" dugaan makar, sementara pasal yang dikenakan baru pasal penyadapan dan UU ITE, patut dihargai (detik.com, 9/11/2026). Hal-hal yang belum terang dalam undang-undang harus dijelaskan melalui keterangan ahli agar hasil penyidikan objektif dan diterima semua pihak.

Penyidik juga perlu berhati-hati agar perkara ini tidak bergeser menjadi perkara politik. Tuduhan makar yang terlalu cepat diumumkan dapat menjadi bumerang. Bila kelak tidak terbukti di pengadilan, publik akan menilai penyidikan didorong oleh kepentingan, bukan oleh hukum. Sebaliknya, bila bukti permulaan pelaksanaan makar memang ada, penyidik tidak boleh ragu menerapkan pasal yang tepat, siapa pun yang terlibat.

Hukum Penyadapan yang Belum Tuntas

Penyadapan pada dasarnya melanggar hak. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, dan Pasal 28J ayat (2) hanya membolehkan pembatasannya dengan undang-undang. Warren dan Brandeis sejak lama merumuskan privasi sebagai the right to be let alone (Warren & Brandeis, 1890: 193). Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 31 UU ITE melarang penyadapan tanpa hak, kecuali oleh aparat penegak hukum atas permintaan lembaga yang berwenang menurut undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang, lengkap dengan izin, jangka waktu, pembatasan tujuan, dan mekanisme pengawasan. Amanat itu belum juga dituntaskan. Di sinilah ironinya. Polri diberi fasilitas menyadap demi penegakan hukum, dan fasilitas itu amanah. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga mengikat Polri. Dalam buku Bhayangkara Rakyat, saya mencatat bahwa penyalahgunaan data oleh oknum dapat memfasilitasi pemerasan dan pelanggaran privasi (Saidin, 2026: Bab "Tantangan Masa Depan Polri di Era Emas"). Kasus ini membuktikan kekhawatiran itu bukan sekadar teori.

Ketika alat negara dipakai mengintip Presiden, pejabat, wartawan, dan aktivis tanpa dasar hukum, yang rusak bukan hanya hak para korban. Yang rusak adalah kepercayaan publik terhadap seluruh sistem penegakan hukum. Polri mengelola data dalam jumlah sangat besar, mulai dari data pengemudi, pemohon SKCK, rekaman kamera ETLE, data penyidikan, hingga data intelijen. Kebocoran atau penyalahgunaan data itu dapat merugikan jutaan warga. Penyadapan di luar prosedur, siapa pun pelakunya, karena itu harus diperlakukan sebagai kejahatan serius.

Cermin Tantangan Polri

Kasus ini tidak berdiri sendiri. Pasal 2 dan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menugasi Polri memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tidak ada satu pun fungsi itu yang memberi ruang bagi Polri menjadi alat politik siapa pun. Bayley mengingatkan bahwa polisi demokratis bertanggung jawab kepada hukum, bukan kepada pemerintah yang berkuasa (Bayley, 2006).

Polisi demokratis justru wajib melindungi hak warga untuk mengkritik pemerintah. Dalam Bhayangkara Rakyat, saya menegaskan bahwa Polri harus menjaga netralitas politik secara ketat, karena setiap kesan keberpihakan dalam kontestasi politik akan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang (Saidin, 2026: Bab "Tantangan Masa Depan Polri di Era Emas"). Ketika seorang mantan Kapolri justru diduga menyadap Presiden, tokoh politik, media, dan LSM, kita menyaksikan sisi paling gelap dari kedekatan antara alat negara dan kekuasaan. Kedekatan yang semula tampak sebagai kesetiaan ternyata menyimpan potensi pengkhianatan.

Dalam buku yang sama, saya memetakan tantangan masa depan Polri ke dalam tiga kategori: ancaman kejahatan eksternal, legitimasi dan relasi dengan publik, serta persoalan internal kelembagaan. Matriksnya saya sajikan kembali di bawah ini.

Tantangan Kategori Urgensi Pendekatan Teoretis

Matriks itu memperlihatkan pola penting. Tantangan dengan urgensi sangat tinggi tersebar di ketiga kategori. Peningkatan kemampuan teknis tanpa perbaikan legitimasi tidak akan efektif, dan perbaikan legitimasi tanpa reformasi internal tidak akan bertahan (Saidin, 2026). Kasus penyadapan menyentuh ketiganya sekaligus: ia kejahatan berbasis teknologi, menggerus kepercayaan publik, sekaligus menyangkut integritas dan perlindungan data pribadi.

Dua baris dalam matriks itu patut digarisbawahi dalam konteks kasus ini. Baris integritas dan korupsi saya beri urgensi sangat tinggi, karena penyimpangan internal yang dibiarkan akan meruntuhkan semua capaian lain. Baris perlindungan data pribadi saya tempatkan dalam kategori legitimasi, karena transformasi digital Polri membuat lembaga ini memegang data jutaan warga. Teknologi pengenalan wajah, analisis media sosial, dan pemolisian prediktif harus tunduk pada aturan yang jelas. Tanpa aturan itu, teknologi justru menggerus legitimasi Polri (Saidin, 2026: Bab "Tantangan Masa Depan Polri di Era Emas").

Bukan Sekadar Ulah Individu

Chan menunjukkan bahwa penyimpangan dalam organisasi polisi sering bersifat sistemik (Chan, 1997). Budaya tutup mulut dan solidaritas negatif membuat pelanggaran sulit terungkap, sementara Propam terbatas karena berada dalam struktur yang sama. Kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa sudah memperlihatkannya (Saidin, 2026: Bab "Tantangan Masa Depan Polri di Era Emas"). Bedanya, kali ini yang disalahgunakan adalah kemampuan mengawasi. Ferguson dan Brayne mengingatkan bahwa pemolisian berbasis data dapat memperluas pengawasan negara tanpa kontrol memadai (Ferguson, 2017; Brayne, 2021).

Penyidikan perkara ini dilakukan Polri terhadap mantan pemimpinnya sendiri. Polri tidak boleh terintervensi, baik oleh kekuatan yang ingin menutup perkara maupun yang ingin membesar-besarkannya. Tyler menunjukkan bahwa warga menaati hukum karena menilai otoritas itu sah dan adil (Tyler, 2006). Polisi yang kehilangan legitimasi terpaksa mengandalkan paksaan, dan paksaan memperdalam ketidakpercayaan. Karena itu, cara Polri menangani kasus ini sama pentingnya dengan hasil akhirnya.

Penyidik bekerja di bawah sorotan publik yang luar biasa. Satu langkah yang tampak tidak netral akan dibaca sebagai balas dendam, atau sebaliknya sebagai upaya melindungi korps. Isu ini juga telah menjadi perhatian internasional. Bila penyadapan terbukti dimaksudkan menggulingkan pemerintahan yang sah, yang terancam adalah kedaulatan negara. Bila tidak terbukti, yang dipertaruhkan adalah kredibilitas penegakan hukum kita di mata dunia. Dalam kedua kemungkinan itu, profesionalisme Polri menjadi taruhan utama.

Pengalaman menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan itu. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri turun tajam setelah kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan pada 2022, lalu kembali tertekan setelah peristiwa Agustus 2025. Fenomena "no viral, no justice" memperlihatkan bahwa warga merasa laporan mereka baru diperhatikan setelah viral, tanda bahwa saluran resmi belum bekerja baik (Saidin, 2026: Bab "Tantangan Masa Depan Polri di Era Emas"). Kasus penyadapan berpotensi memperdalam luka itu bila ditangani setengah hati.

Lima Agenda dan Peta Jalan

Perubahan slogan Polri dari "Presisi" menjadi "Polri Bersama Masyarakat" menuntut profesionalisme yang berakar pada rakyat. Setidaknya ada lima agenda. Pertama, perkuat akuntabilitas eksternal. Kompolnas perlu kewenangan investigasi, akses dokumen, dan rekomendasi sanksi yang mengikat, termasuk audit berkala atas perangkat intersepsi: siapa yang meminta, atas dasar apa, terhadap siapa, dan berapa lama (Saidin, 2026). Kedua, bangun sistem whistleblowing di luar rantai komando. Penyadapan lebih dari setahun hampir mustahil berjalan tanpa diketahui orang lain di dalam organisasi.

Mengapa tidak ada yang bersuara lebih awal? Jawabannya kerap terletak pada solidaritas negatif dan rasa takut. Anggota yang mengetahui penyimpangan memilih diam karena khawatir kariernya terhenti atau dirinya dikucilkan. Sistem pelaporan itu harus menjamin kerahasiaan pelapor dan perlindungan dari pembalasan, sehingga laporan tidak tersaring oleh atasan yang terlibat. Polri harus mengubah solidaritas negatif menjadi solidaritas profesional, yakni kesetiaan kepada korps yang diwujudkan dengan menjaga kehormatannya, bukan dengan menutupi kesalahan anggotanya.

Ketiga, jalankan reformasi kultural yang terukur. Perubahan budaya menuntut perubahan asumsi dasar anggota (Schein, 2010), dan kemenangan jangka pendek yang nyata mempercepatnya (Kotter, 1996). Keempat, jadikan keadilan prosedural sebagai doktrin (Mazerolle dkk., 2013): hak tersangka dihormati penuh, dan para korban berhak tahu data apa yang diambil serta ke mana mengalir. Kelima, susun tata kelola teknologi pengawasan dengan uji etika, pengawasan manusia, dan akuntabilitas. Agenda itu saya letakkan dalam peta jalan berikut.

Agenda itu juga menuntut pembenahan sumber daya manusia. Promosi jabatan harus berbasis kinerja terukur, rekam jejak integritas, dan kompetensi, bukan kedekatan. Uji integritas dan rekam jejak yang ketat perlu diterapkan dalam pengisian jabatan strategis, terutama jabatan yang memegang kendali atas perangkat intelijen dan penyadapan. Anggota meniru perilaku pimpinan, bukan isi pidato pimpinan. Karena itu, keteladanan di puncak organisasi menjadi syarat utama berhasilnya seluruh agenda (Saidin, 2026).

Peta jalan itu menempatkan pemulihan legitimasi pada tahap pertama. Pilihan ini strategis.

Tanpa kepercayaan publik, investasi teknologi pada tahap berikutnya tidak akan berdampak optimal. Warga yang tidak percaya tidak akan memakai saluran pelaporan digital, tidak akan berbagi informasi, dan tidak akan mendukung kewenangan baru Polri. Bila kewenangan menyadap yang sudah ada saja disalahgunakan, publik akan wajar mencurigai setiap usulan kewenangan teknologi berikutnya. Karena itu, penuntasan kasus ini secara transparan adalah syarat agar tahap-tahap berikutnya dalam peta jalan dapat berjalan. Kasus penyadapan datang tepat di awal tahap pertama itu. Ia bisa menjadi batu sandungan, atau justru momentum.

Menjadi Bhayangkara Rakyat

Setiap bangsa diuji bukan oleh ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan oleh cara ia menyelesaikannya. Bagi Polri, ujiannya adalah profesionalisme: bila unsur makar terpenuhi, tegakkan hukum tanpa ragu; bila tidak, nyatakan dengan berani. Bagi DPR, ujiannya adalah keseriusan pengawasan. Rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026 tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa dalangnya (detik.com, 9/11/2026). Ia harus menjawab mengapa perangkat negara dapat menyadap selama lebih dari setahun tanpa terdeteksi, dan mendorong lahirnya undang-undang tata cara penyadapan. Jimly Asshiddiqie benar: perkara ini harus diusut sampai ke akar-akarnya (detik.com, 8/11/2026). Bagi kita semua, ujiannya adalah kedewasaan untuk tidak menghakimi sebelum putusan dan tidak menjadikan kasus ini komoditas politik.

Nama Bhayangkara berasal dari pasukan pengawal Majapahit di bawah Gajah Mada yang setia kepada negara dan rajanya. Dalam republik, "raja" itu adalah rakyat dan konstitusi. Kesetiaan polisi bukan kepada orang, jabatan, atau kelompok politik, melainkan kepada hukum dan rakyat yang melahirkan hukum itu. Bila Polri mampu menuntaskan kasus ini secara jujur, terbuka, dan adil, peristiwa memalukan ini dapat menjadi titik balik. Dari sini Polri dapat membuktikan bahwa ia benar-benar bersama masyarakat, bukan bersama kekuasaan.