Menakar Biaya Sekolah yang Dibantu PIP
Analis Kebijakan Ahli Madya, PSKP BKPDM Kemendikdasmen Doktor dari Maastricht University, the Netherlands
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Ferdi Widiputera tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ferdi Widiputera
Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
PerbesarSeragam, buku tulis, dan ongkos perjalanan tetap perlu disiapkan ketika seorang anak bersekolah. Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, biaya ini perlu diperhitungkan bersama kebutuhan rumah tangga lainnya. Program Indonesia Pintar (PIP) hadir untuk membantu meringankan biaya pribadi pendidikan anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.
Tujuan tersebut ditegaskan dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026. Karena itu, pembahasan besaran PIP perlu dimulai dari kebutuhan anak: apa yang diperlukan agar ia dapat bersekolah, berapa biayanya, dan bagian mana yang sudah dibantu. Dengan cara ini, peninjauan bantuan dapat diarahkan pada kebutuhan yang jelas.
Statistik Penunjang Pendidikan 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) memberi gambaran awal. Berdasarkan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2024, rata-rata total pengeluaran pendidikan kelompok 40 persen terbawah selama tahun ajaran 2023/2024 mencapai Rp3,28 juta per peserta didik SD/sederajat, Rp5,57 juta untuk SMP/sederajat, dan Rp8,08 juta untuk SMA/SMK/sederajat. Kelompok ini ditentukan berdasarkan pengeluaran rumah tangga, bukan khusus keluarga penerima PIP.
Sementara itu, Kepmendikdasmen Nomor 171 Tahun 2026 menetapkan bantuan per semester sebesar Rp225.000 untuk SD/sederajat, Rp375.000 untuk SMP/sederajat, serta Rp900.000 untuk SMA/SMK/sederajat. Bagi penerima yang berhak atas dua semester, nilainya menjadi Rp450.000, Rp750.000, dan Rp1,8 juta pada masing-masing jenjang tersebut.
Angka pengeluaran dan nominal bantuan itu tidak dapat langsung dipakai untuk menyimpulkan kecukupan PIP. Periode harganya berbeda, kelompok yang diamati BPS bukan khusus penerima PIP, dan hak bantuan dapat berbeda menurut kategori penerima. Tujuan PIP adalah membantu meringankan biaya, sehingga penilaiannya perlu menunjukkan kebutuhan yang dibantu dan manfaat yang diterima keluarga.
Membaca angka biaya sekolah
Pengeluaran yang tercatat belum tentu sama dengan kebutuhan anak. Sebagai contoh, keluarga yang uangnya terbatas mungkin menunda mengganti sepatu atau membeli lebih sedikit buku tulis. Pengeluaran yang rendah dalam keadaan seperti ini belum tentu berarti kebutuhan anak sudah tercukupi. Kondisi barang dan kebutuhan belajarnya juga perlu diperiksa.
Publikasi Statistik Penunjang Pendidikan 2024 dari BPS menunjukkan rata-rata total pengeluaran pendidikan keluarga pada kelompok 40 persen terbawah. Namun, persentase pengeluaran untuk setiap jenis kebutuhan, seperti seragam, buku, dan transportasi, disajikan untuk seluruh kelompok ekonomi. Pola pengeluaran tersebut belum tentu sama dengan pola keluarga berpengeluaran rendah. Karena itu, untuk memperkuat dasar penghitungan bantuan, rincian biaya setiap kebutuhan perlu dihitung secara khusus pada kelompok 40 persen terbawah.
PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang telah diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2022, memberi landasan untuk membedakan biaya sekolah dan biaya pribadi peserta didik. Penjelasan Pasal 3 mengaitkan biaya pribadi dengan kebutuhan untuk mengikuti pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Pasal 27 dan 28 mengatur bantuan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan, yang dapat mencakup sebagian atau seluruh biaya yang ditanggung peserta didik.
Untuk menilai kecukupan PIP, perlu dilihat kebutuhan pendidikan anak, bantuan yang diterima, dan biaya yang masih ditanggung keluarga. Jika pengeluaran pendidikan lebih besar daripada bantuan PIP, selisihnya belum tentu menunjukkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Keluarga mungkin sudah membayarnya sendiri atau memperoleh bantuan lain. Karena itu, biaya yang masih ditanggung keluarga perlu dibedakan dari kebutuhan sekolah anak yang belum dapat dipenuhi.
Berangkat dari kebutuhan anak
Daftar kebutuhan pribadi dapat dimulai dari pakaian dan perlengkapannya, alat tulis, serta perjalanan ke sekolah. Penghitungannya perlu menjelaskan jumlah barang, masa pakai, frekuensi perjalanan, dan harga. Sepatu yang masih layak, misalnya, tidak perlu diasumsikan selalu diganti setiap tahun. Kebutuhan buku dan perlengkapan belajar juga diperiksa sesuai pemakaiannya. Uang saku perlu dirinci karena tidak seluruhnya selalu digunakan untuk makan.
Cara menghitung ini dapat memanfaatkan kajian Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) tahun 2020 tentang biaya satuan dan lini masa pengelolaan PIP. Kajian tersebut membahas komponen biaya, penyesuaian harga, dan waktu bantuan. Penelitian Abbas Ghozali pada 2012 juga memberi pelajaran tentang perlunya mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan biaya setiap komponennya. Metodenya dapat menjadi rujukan, sedangkan nominal lama perlu diperbarui dan biaya operasional sekolah tetap dibedakan dari kebutuhan pribadi anak.
PIP juga perlu dilihat bersama dukungan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Buku pelajaran yang disediakan sekolah berbeda dengan buku tulis pribadi murid. Karena itu, pemeriksaan dilakukan pada barang atau layanan yang benar-benar telah tersedia. Kebutuhan yang sama dan telah dipenuhi tidak dihitung dua kali. Namun, total alokasi BOSP per murid tidak dapat langsung dikurangkan dari pengeluaran keluarga.
Pembagian peran ini memiliki batas yang jelas. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 melarang dana BOSP digunakan untuk kebutuhan pribadi murid. Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 juga mewajibkan perlindungan penerima PIP dari pungutan biaya pendidikan dan pemotongan bantuan. Dengan demikian, SPP atau iuran komite yang tercatat dalam survei perlu ditelaah sesuai aturan sebelum dipertimbangkan sebagai komponen bantuan.
Memperhatikan tempat dan waktu
Kebutuhan perjalanan ke sekolah dapat berbeda antarwilayah. Ada murid yang dapat berjalan kaki, ada pula yang memerlukan angkutan berbayar. Harga perlengkapan juga dapat berbeda. Meski demikian, rata-rata pengeluaran suatu provinsi belum cukup untuk menentukan besaran bantuan karena dipengaruhi kemampuan keluarga dan pilihan layanan pendidikan. Perbandingan perlu menggunakan kebutuhan yang sebanding serta data kelompok sasaran.
Bantuan yang berbeda antarprovinsi dapat dikaji sebagai salah satu pilihan, dengan mempertimbangkan kekuatan data, kemampuan anggaran, dan kemudahan penyaluran. Pilihan lain adalah mempertahankan dasar bantuan nasional per jenjang, disertai tambahan untuk hambatan tertentu apabila bukti kebutuhannya tersedia. Tambahan biaya perjalanan, misalnya, perlu memperhitungkan bantuan sejenis yang sudah diterima murid.
Waktu bantuan tersedia juga penting. Persesjen Nomor 17 Tahun 2026 mengatur jumlah semester bantuan menurut kategori penerima serta periode pemberiannya. Dalam menilai pelaksanaan, perlu diperhatikan kapan keluarga dapat menggunakan dana untuk kebutuhan sekolah. Tanggal dana dapat diakses dan tanggal keluarga menariknya merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya perlu dibaca bersama agar penilaian waktunya tepat.
Penguatan PIP dapat dimulai dengan merinci kebutuhan pribadi peserta didik pada setiap jenjang dan menghitung biayanya berdasarkan data keluarga sasaran. Harga barang dan jasa perlu diperbarui ke tahun penghitungan. Biaya tersebut kemudian dibandingkan dengan bantuan PIP dan bantuan pendidikan lain yang diterima anak. Dengan demikian, dapat dinilai kebutuhan yang sudah terbantu, biaya yang masih ditanggung keluarga, serta kebutuhan anggaran untuk memperkuat program.
Peninjauan besaran PIP akan lebih bermanfaat jika hasilnya mudah dijelaskan kepada masyarakat: kebutuhan apa yang dibantu, bagian mana yang sudah tersedia, dan biaya apa yang masih ditanggung keluarga. Dengan dasar yang jelas, penguatan PIP dapat diarahkan untuk membantu anak memiliki perlengkapan yang layak, menjangkau sekolah, dan mengikuti pembelajaran secara teratur.
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili instansi tempat penulis bekerja.