Selembar Ijazah dan Kehormatan Sebuah Jabatan

Ilustrasi Selembar Ijazah dan Kehormatan Jabatan (Foto: chatGPT/Pormadi)

Selembar ijazah SMA tiba-tiba menjadi persoalan politik nasional. Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bukan lagi sekadar urusan administrasi pendidikan. Ia telah berkembang menjadi pertanyaan tentang kejujuran, kesetaraan di hadapan hukum, dan kehormatan jabatan publik.

Di balik kontroversi tersebut, sesungguhnya terdapat pertanyaan filosofis yang lebih mendasar: apa arti selembar ijazah bagi seseorang yang menduduki jabatan tertinggi kedua dalam negara?

Ijazah memang bukan ukuran mutlak kecerdasan seseorang. Banyak orang berpengetahuan luas tanpa pendidikan formal yang tinggi. Sebaliknya, kepemilikan gelar akademik tidak otomatis menjadikan seseorang bijaksana.

Namun, ketika ijazah menjadi persyaratan administratif untuk jabatan publik, persoalannya berubah. Yang dipertaruhkan bukan semata-mata pengetahuan seseorang, melainkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi setiap warga negara.

Di sinilah kontroversi tersebut perlu dibaca secara lebih mendalam. Bukan untuk menghakimi pribadi, melainkan untuk mempertanyakan standar moral yang digunakan negara dalam memberikan kepercayaan kepada seseorang.

Ijazah sebagai pengakuan institusional

Sosiolog Pierre Bourdieu dalam esainya The Forms of Capital (1986) memperkenalkan konsep institutionalized cultural capital. Menurutnya, ijazah merupakan bentuk modal budaya yang dilembagakan melalui pengakuan resmi institusi pendidikan. Artinya, ijazah bukan sekadar kertas, melainkan pengakuan bahwa seseorang telah menyelesaikan proses pendidikan berdasarkan standar tertentu.

Pengakuan tersebut penting karena masyarakat membutuhkan ukuran bersama dalam menilai kualifikasi seseorang. Ijazah memang tidak menjamin kebijaksanaan, tetapi memberikan kepastian administratif mengenai jenjang pendidikan yang telah ditempuh.

Karena itu, ketika negara menetapkan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden melalui Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ketentuan tersebut harus diperlakukan sebagai standar yang mengikat. Tidak semestinya aturan menjadi ketat bagi masyarakat biasa, tetapi lentur ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan.

Persoalan menjadi semakin serius ketika dokumen penyetaraan pendidikan dipersoalkan keabsahannya. Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA.

Namun, permohonan yang diperiksa tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Perkembangan ini perlu dibaca secara cermat. Putusan MK dan MA memiliki objek serta konsekuensi hukum berbeda. Pembatalan surat keterangan oleh MA tidak otomatis merupakan keputusan pemberhentian wakil presiden. Namun, kedua perkembangan hukum tersebut cukup menjadi alasan bagi negara untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat.

Kekuasaan dan legitimasi moral

Max Weber dalam Economy and Society (1922) menjelaskan bahwa otoritas dalam negara modern bertumpu pada legitimasi legal-rasional, yakni kewenangan yang dijalankan berdasarkan aturan dan prosedur yang sah.

Namun, legalitas formal bukan satu-satunya fondasi kepercayaan publik. Jabatan politik juga membutuhkan legitimasi moral. Seorang pejabat tidak hanya dituntut memiliki kewenangan, tetapi juga memperlihatkan tanggung jawab terhadap amanat yang diterimanya.

Hannah Arendt dalam The Human Condition (1958) mengingatkan bahwa kehidupan politik berlangsung dalam ruang publik, tempat manusia bertindak dan berbicara di hadapan sesamanya. Kekuasaan memperoleh makna melalui tindakan bersama dan pengakuan publik. Dengan demikian, jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanat yang mengandung tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dari perspektif ini, persoalan ijazah menjadi lebih luas daripada persoalan dokumen. Ia menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan institusi negara. Ketika muncul pertanyaan mengenai keabsahan persyaratan seorang pejabat, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa proses pemilihan telah selesai, melainkan penjelasan yang dapat diuji secara terbuka.

Kesetaraan dan tanggung jawab kekuasaan

Immanuel Kant melalui Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785) mengajarkan prinsip universalitas moral: seseorang harus bertindak berdasarkan prinsip yang dapat diberlakukan bagi semua orang.

Jika suatu persyaratan ditetapkan oleh hukum, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki kekuasaan, hubungan keluarga, atau dukungan politik. Prinsip kesetaraan kehilangan maknanya apabila hukum dapat ditafsirkan berbeda berdasarkan siapa yang sedang berhadapan dengannya.

Di sinilah negara diuji. Bukan hanya dalam kemampuannya membuat peraturan, melainkan dalam konsistensinya menerapkan peraturan tersebut.

Tentu, tuntutan agar wakil presiden mundur harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui proses yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. Artinya, tuntutan politik tidak dengan sendirinya menjadi keputusan hukum. Namun, mekanisme konstitusional juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban publik.

Ketika kepercayaan publik mengalami erosi

Pemikiran Zygmunt Bauman tentang Liquid Modernity (2000) juga relevan. Bauman menggambarkan masyarakat modern yang ditandai ketidakpastian, rapuhnya hubungan sosial, dan melemahnya kepercayaan terhadap institusi.

Dalam masyarakat seperti ini, kepercayaan publik menjadi sesuatu yang mudah terkikis. Ketika masyarakat merasa aturan tidak berlaku setara, kecurigaan terhadap institusi semakin besar. Persoalan satu dokumen dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap sistem yang lebih luas.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan prosedur formal untuk meredakan kontroversi. Transparansi, keterbukaan dokumen, dan kesediaan menjelaskan persoalan merupakan bagian penting dari pemulihan kepercayaan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang apakah seseorang memiliki ijazah SMA. Ini tentang bagaimana negara menghormati standar yang dibuatnya sendiri. Sebab, jika persyaratan pendidikan diberlakukan kepada seluruh calon pemimpin, tidak boleh ada kesan bahwa kekuasaan dapat memberikan pengecualian.

Selembar ijazah memang tidak dapat menjamin seseorang menjadi pemimpin yang bijaksana. Akan tetapi, keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan jabatan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hukum.

Demikian pula, jabatan wakil presiden tidak sekadar memberikan kehormatan kepada orang yang mendudukinya. Jabatan itu membawa tanggung jawab untuk menjaga kehormatan institusi negara.

Pendidikan memberikan pengakuan atas pengetahuan. Kekuasaan memberikan kewenangan. Namun, integritaslah yang memberikan makna moral kepada keduanya.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memperoleh suara rakyat, tetapi juga institusi yang mampu memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Sebab, kehormatan sebuah jabatan tidak terutama terletak pada siapa yang mendudukinya, melainkan pada nilai-nilai yang dijaganya.