Islam dan Demokrasi: Benarkah Keduanya Sulit Berjalan Bersama?
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Rafi Al-falah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHubungan antara Islam dan demokrasi seolah menjadi perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai. Ketika demokrasi mengalami masalah di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, agama sering kali ikut dipertanyakan. Islam dianggap terlalu dekat dengan politik, sementara demokrasi sering dipahami sebagai sistem yang hanya dapat berjalan apabila agama dijauhkan dari negara.
Pertanyaannya, apakah persoalannya memang sesederhana itu?
Kalau melihat perkembangan politik di dunia Muslim, jawabannya tampaknya tidak. Indonesia, Turki, Tunisia, Iran, hingga negara-negara Timur Tengah memiliki hubungan antara Islam, negara, dan demokrasi yang sangat berbeda. Karena itu, menilai demokrasi di dunia Muslim hanya berdasarkan ajaran agama justru berisiko mengabaikan persoalan yang lebih besar: bagaimana kekuasaan politik dijalankan.
Perdebatan ini semakin menarik karena demokrasi sendiri sedang menghadapi tekanan di berbagai belahan dunia. Populisme, menguatnya kekuasaan eksekutif, melemahnya oposisi, hingga penyempitan ruang kebebasan sipil tidak hanya ditemukan di negara Muslim. Artinya, persoalan demokrasi sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar pertanyaan tentang agama.
Islam Tidak Otomatis Menentukan Sistem Politik
Salah satu kekeliruan dalam melihat politik dunia Muslim adalah memperlakukan Islam seolah-olah menghasilkan bentuk politik yang sama di setiap negara.
Kenyataannya tidak demikian.
Indonesia memberikan ruang yang besar bagi organisasi dan partai politik berbasis Islam dalam sistem demokrasi. Turki memiliki pengalaman panjang mengenai hubungan sekularisme, Islam politik, dan kekuasaan negara. Tunisia pernah dipandang sebagai salah satu contoh paling menjanjikan dari demokratisasi pasca-Arab Spring. Sementara itu, Arab Saudi memiliki bentuk pemerintahan yang sangat berbeda.
Jika agama menjadi satu-satunya faktor penentu, seharusnya negara-negara tersebut menghasilkan pola politik yang relatif serupa. Namun, kenyataannya justru menunjukkan variasi yang besar.
Di sinilah pemikiran Asef Bayat menjadi relevan. Dalam Making Islam Democratic, Bayat menggeser pertanyaan dari sekadar “apakah Islam kompatibel dengan demokrasi?” menuju persoalan bagaimana agama dipraktikkan dalam kehidupan sosial dan politik.
Dengan kata lain, agama tidak bergerak sendiri. Ia selalu bertemu dengan kepentingan politik, institusi negara, masyarakat sipil, sejarah, dan perebutan kekuasaan.
Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan “apakah Islam cocok dengan demokrasi?”, tetapi “bagaimana aktor politik menggunakan Islam di dalam demokrasi?”
Ketika Islam Masuk ke Arena Politik
Islam politik bukan sesuatu yang asing dalam politik global. Berbagai gerakan dan partai politik menggunakan identitas Islam untuk memperjuangkan kepentingan, memperoleh dukungan masyarakat, atau menawarkan alternatif terhadap sistem politik yang ada.
Kehadiran mereka dalam demokrasi juga tidak otomatis menjadi ancaman.
Partai berbasis agama dapat mengikuti pemilu, menerima pergantian kekuasaan, berkompromi dengan kelompok lain, dan berpartisipasi dalam parlemen. Dalam kondisi seperti ini, identitas Islam dapat menjadi salah satu identitas politik di antara banyak identitas lainnya.
Masalah muncul ketika demokrasi hanya dipahami sebagai jalan untuk memperoleh kekuasaan.
Pemilu memang bagian penting dari demokrasi, tetapi demokrasi tidak berhenti ketika suara selesai dihitung. Ada kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap kelompok minoritas, oposisi yang dapat bekerja, lembaga negara yang independen, serta kesediaan pemerintah menerima kritik.
Di titik inilah perdebatan tentang Islam politik sebenarnya bertemu dengan persoalan yang juga dihadapi banyak gerakan politik lain: apakah mereka menerima demokrasi sebagai nilai, atau hanya menggunakan prosedur demokrasi ketika menguntungkan mereka?
Pertanyaan tersebut tidak hanya berlaku untuk partai Islam. Partai sekuler, nasionalis, bahkan populis juga dapat memenangkan pemilu secara demokratis lalu perlahan melemahkan institusi demokrasi setelah berkuasa.
Indonesia dan Turki Memberikan Pelajaran Menarik
Indonesia dan Turki sering menjadi contoh menarik ketika membicarakan Islam dan demokrasi. Keduanya merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim dan sama-sama memiliki pengalaman demokratisasi, tetapi perjalanan politik mereka menunjukkan bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar selesai dibangun.
Indonesia setelah Reformasi berhasil membuka ruang politik yang jauh lebih luas. Organisasi Islam, partai politik, kelompok masyarakat sipil, hingga kelompok dengan pandangan politik yang berbeda dapat berkompetisi dalam ruang demokrasi.
Namun, demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan. Politik identitas, menguatnya kepentingan elite, persoalan kebebasan sipil, serta konsentrasi kekuasaan menunjukkan bahwa pemilu saja tidak cukup untuk menjamin kualitas demokrasi.
Turki memberikan cerita yang berbeda tetapi memiliki pelajaran serupa. Kemunculan AKP pada awal 2000-an sempat dianggap menunjukkan bahwa partai dengan akar Islam politik dapat beradaptasi dengan demokrasi elektoral. Namun dalam perkembangannya, politik Turki juga menghadapi persoalan mengenai konsentrasi kekuasaan, kebebasan politik, dan hubungan antara pemerintah dengan oposisi.
Pengalaman keduanya memperlihatkan satu hal penting: identitas keagamaan suatu negara tidak otomatis menentukan apakah demokrasi akan berhasil atau gagal.
Demokrasi bergantung pada bagaimana kekuasaan dibatasi.
Demokrasi Juga Membutuhkan Masyarakat
Asef Bayat menawarkan konsep post-Islamism untuk melihat perubahan dalam politik Islam. Gagasan ini pada dasarnya menunjukkan adanya kecenderungan untuk mempertemukan religiusitas dengan hak, keimanan dengan kebebasan, serta nilai Islam dengan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.
Hal ini penting karena perubahan politik tidak selalu datang dari negara atau partai.
Mahasiswa, kelompok perempuan, anak muda, organisasi masyarakat sipil, intelektual, hingga komunitas keagamaan juga ikut membentuk bagaimana Islam dipahami dalam kehidupan politik. Mereka dapat mendorong agama menjadi sumber legitimasi kekuasaan, tetapi mereka juga dapat menggunakan nilai agama untuk memperjuangkan keadilan dan membatasi kekuasaan.
Dengan begitu, masa depan hubungan Islam dan demokrasi tidak hanya berada di tangan kelompok Islam politik. Ia juga ditentukan oleh masyarakat yang hidup di dalamnya.
Survei Pew Research Center yang diterbitkan pada 2025 bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar Muslim yang disurvei di beberapa negara mayoritas Muslim tidak melihat identitas Islam dan demokrasi sebagai dua hal yang harus dipertentangkan. Di Indonesia, misalnya, 70 persen responden Muslim menilai sebuah negara dapat menjadi negara Muslim sekaligus demokratis. Angkanya juga tinggi di Malaysia, Bangladesh, Tunisia, dan Turki.
Data tersebut setidaknya menunjukkan bahwa bagi banyak masyarakat Muslim, menjadi religius tidak selalu berarti menolak demokrasi.
Jadi, Apakah Islam dan Demokrasi Bertentangan?
Mungkin sejak awal pertanyaan tersebut terlalu menyederhanakan masalah.
Demokrasi tidak lahir hanya karena suatu masyarakat menjadi sekuler. Sebaliknya, demokrasi juga tidak otomatis gagal karena masyarakatnya religius.
Yang jauh lebih menentukan adalah apakah kekuasaan dapat diawasi, apakah masyarakat bebas menyampaikan kritik, apakah kelompok yang berbeda tetap mendapatkan hak yang sama, dan apakah penguasa bersedia dibatasi oleh aturan.
Karena itu, ketika demokrasi mengalami kemunduran di sebuah negara Muslim, menyalahkan Islam sebagai penyebab utamanya justru membuat kita kehilangan persoalan yang sebenarnya.
Islam dapat digunakan untuk membenarkan kekuasaan. Namun, Islam juga dapat menjadi bahasa untuk menuntut keadilan, membela masyarakat yang lemah, dan mengkritik penguasa. Semuanya bergantung pada siapa yang menafsirkan dan menggunakannya dalam ruang politik.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi demokrasi di dunia Muslim mungkin bukan bagaimana memisahkan Islam dari politik. Tantangannya adalah memastikan bahwa siapa pun yang membawa agama ke dalam politik tetap bersedia hidup dengan perbedaan, menerima kritik, menghormati hak orang lain, dan tidak menempatkan kekuasaan di atas segalanya.
Sebab demokrasi tidak diuji ketika kelompok kita menang dalam pemilu. Demokrasi justru diuji ketika kita bersedia memberikan hak yang sama kepada mereka yang tidak sepakat dengan kita.