Malaysia dan Perdamaian Pattani: Seberapa Jauh Negara Tetangga Bisa Menjadi Penengah?
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Rafi Al-falah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika konflik terjadi di Thailand Selatan, mengapa sebagian proses menuju perdamaian justru berlangsung di Kuala Lumpur? Pertanyaan ini menarik karena menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Patani tidak lagi sepenuhnya menjadi persoalan domestik Thailand. Di balik upaya mempertemukan pemerintah Thailand dengan kelompok Barisan Revolusi Nasional (BRN), terdapat Malaysia yang selama bertahun-tahun memainkan peran sebagai fasilitator dialog perdamaian.
Konflik di Thailand Selatan, khususnya di Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla, bukanlah persoalan baru. Konflik ini memiliki akar panjang yang berkaitan dengan sejarah, identitas Melayu-Muslim, relasi dengan pemerintah pusat, serta tuntutan politik masyarakat setempat. Ketegangan yang kembali meningkat sejak 2004 kemudian membuat pendekatan keamanan menjadi bagian penting dari respons pemerintah Thailand. Namun, setelah bertahun-tahun kekerasan berlangsung, menjadi semakin jelas bahwa stabilitas tidak cukup hanya dicapai melalui operasi keamanan.
Di sinilah dialog politik mendapatkan tempat. Pada 2013, pemerintah Thailand dan perwakilan BRN untuk pertama kalinya memasuki proses dialog perdamaian yang diumumkan secara resmi, dengan Malaysia bertindak sebagai fasilitator. Kehadiran Malaysia membuat konflik Patani menarik untuk dilihat dari perspektif Hubungan Internasional. Sebab, Malaysia bukan sekadar negara yang kebetulan berada di sebelah Thailand. Kedekatan geografis, hubungan lintas batas, dan kesamaan budaya dengan masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan membuat Malaysia memiliki posisi yang sulit digantikan negara lain.
Tetangga yang Sulit Diabaikan
Bagi Malaysia, perdamaian di Thailand Selatan juga berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Konflik yang terjadi di wilayah perbatasan dapat berpengaruh terhadap keamanan lintas batas, pergerakan masyarakat, kegiatan ekonomi, hingga hubungan bilateral kedua negara. Karena itu, stabilitas Thailand Selatan secara tidak langsung juga menjadi kepentingan Malaysia.
Namun, justru karena kedekatan tersebut, peran Malaysia memiliki dua sisi. Di satu sisi, Malaysia memiliki pengetahuan dan akses yang relatif baik terhadap dinamika Patani. Di sisi lain, kedekatan historis dan sosial tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Malaysia mampu mempertahankan kepercayaan dari seluruh pihak.
Dalam studi resolusi konflik, kondisi semacam ini dapat dilihat melalui konsep third-party mediation. Pihak ketiga dapat membantu menyediakan ruang komunikasi ketika dua pihak yang berkonflik sulit membangun dialog secara langsung. Pihak ketiga juga dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan, menjaga komunikasi, dan mendorong para pihak mencari titik temu.
Tetapi Malaysia lebih tepat disebut sebagai fasilitator daripada aktor yang menentukan hasil perundingan. Perbedaan ini penting. Malaysia dapat menyediakan meja perundingan, menjaga saluran komunikasi, dan mendorong proses berjalan, tetapi tidak dapat memaksakan bentuk penyelesaian politik kepada pemerintah Thailand maupun BRN.
Dialog Ada, Mengapa Damai Belum Datang?
Lebih dari satu dekade sejak dialog resmi dimulai pada 2013, perdamaian di Thailand Selatan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan satu hal penting: mempertemukan pihak yang berkonflik ternyata jauh lebih mudah dibandingkan menyelesaikan sumber konfliknya.
Persoalan utama bukan sekadar bagaimana membuat Thailand dan BRN duduk di meja yang sama, melainkan bagaimana mengubah dialog tersebut menjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dilaksanakan. Isu yang dibicarakan menyentuh persoalan sensitif, mulai dari pengurangan kekerasan, konsultasi publik, identitas masyarakat Patani, keadilan, hingga kemungkinan penyelesaian politik.
Pada 2022, misalnya, pemerintah Thailand dan BRN menyepakati prinsip-prinsip dialog yang mencakup pencarian solusi politik, konsultasi publik yang aman dan inklusif, serta pengurangan kekerasan. Setahun kemudian, proses tersebut berkembang menuju Joint Comprehensive Plan toward Peace sebagai kerangka untuk mendorong penyelesaian konflik.
Namun, prosesnya tidak selalu berjalan mulus. Dialog sempat mengalami penghentian dan penundaan akibat perubahan politik serta perbedaan posisi para pihak. Bahkan ketika komunikasi kembali dibangun, kesepakatan di meja perundingan belum otomatis mengubah situasi di lapangan.
Masalah inilah yang memperlihatkan batas kemampuan Malaysia. Fasilitator dapat menjaga pintu dialog tetap terbuka, tetapi tidak dapat menggantikan kemauan politik para pihak. Selama terdapat ketidakpercayaan antara pemerintah Thailand dan kelompok Patani, atau selama kesepakatan politik sulit diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, Malaysia akan terus berhadapan dengan batas perannya sendiri.
Perdamaian Bukan Hanya Urusan Bangkok dan BRN
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: siapa yang sebenarnya harus didengar dalam proses perdamaian?
Perundingan formal memang membutuhkan aktor yang dapat mewakili pihak berkonflik. BRN menjadi salah satu aktor utama dalam proses tersebut. Namun, Patani tidak hanya terdiri atas kelompok bersenjata dan negara. Di sana terdapat masyarakat sipil, pemuda, perempuan, pemimpin agama, akademisi, serta kelompok masyarakat lainnya yang menjalani konsekuensi konflik secara langsung.
Karena itu, proses perdamaian akan kehilangan makna apabila keberhasilannya hanya diukur dari seberapa sering delegasi bertemu. Perdamaian yang bertahan membutuhkan ruang bagi masyarakat lokal untuk menyampaikan bagaimana mereka membayangkan keamanan, identitas, keadilan, pembangunan, dan hubungan mereka dengan negara.
Menariknya, arah tersebut mulai terlihat dalam proses dialog. Konsultasi publik dan penyelesaian politik telah menjadi bagian dari agenda yang dibicarakan. Pada 2026, ketua tim negosiasi Thailand juga melakukan kunjungan ke Pattani, Yala, dan Narathiwat untuk mengumpulkan pandangan masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan pemimpin komunitas sebelum putaran pembicaraan berikutnya.
Langkah semacam ini perlu diperkuat. Malaysia dapat menggunakan posisinya bukan hanya untuk memastikan pertemuan tetap berlangsung, tetapi juga mendorong agar proses perdamaian semakin inklusif. Dengan begitu, dialog tidak hanya menjadi komunikasi elite, tetapi memiliki hubungan dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak konflik.
Malaysia Penting, tetapi Bukan Penentu
Perkembangan terbaru kembali menunjukkan bahwa peran Malaysia belum kehilangan relevansinya. Pada Oktober 2026, Malaysia menunjuk Letnan Jenderal (Purn.) Ahmad Norihan bin Jalal sebagai fasilitator baru dialog perdamaian Thailand Selatan. Pergantian tersebut membawa harapan baru terhadap kelanjutan proses yang selama ini beberapa kali mengalami stagnasi.
Namun, mengganti fasilitator tidak dengan sendirinya menyelesaikan konflik. Tantangan terbesar tetap berada pada kemampuan para pihak mengubah dialog menjadi kompromi politik yang nyata.
Di sinilah jawaban atas pertanyaan tentang seberapa jauh Malaysia dapat menjadi penengah mulai terlihat. Malaysia dapat menjadi jembatan, tetapi tidak dapat menentukan ke mana kedua pihak harus berjalan. Malaysia dapat mempertemukan Bangkok dan BRN, tetapi tidak dapat menciptakan kepercayaan apabila kedua pihak tidak bersedia membangunnya. Malaysia juga dapat menjaga proses diplomasi tetap hidup, tetapi tidak dapat sendirian menyelesaikan persoalan identitas, keadilan, representasi politik, dan keamanan yang telah berkembang selama puluhan tahun.
Karena itu, keberhasilan Malaysia seharusnya tidak hanya dinilai dari tercapai atau tidaknya perdamaian dalam waktu singkat. Kontribusi penting Malaysia justru terletak pada kemampuannya menjaga agar pilihan dialog tetap tersedia ketika kekerasan menawarkan jalan yang lebih mudah.
Pada akhirnya, Malaysia memang dapat membantu membuka pintu perdamaian Patani. Namun, melewati pintu tersebut tetap menjadi pilihan pemerintah Thailand, BRN, dan masyarakat Patani sendiri. Negara tetangga dapat menjadi jembatan menuju perdamaian, tetapi mereka yang berkonfliklah yang harus bersedia menyeberanginya.