Meruntuhkan Tembok Privatisasi Pesisir Bangka Belitung

Lambung perahu kayu milik nelayan tradisional di Pantai Temberan, Kabupaten Bangka, kerap hancur akibat menghantam dinding beton penahan abrasi saat air pasang. Talud permanen tersebut sengaja dibangun secara ilegal tepat di bibir pantai demi melindungi properti pribadi, sehingga menutup jalur keluar-masuk perahu warga. Pemandangan serupa merentang di kawasan Pantai Takari dan Pantai Batu Ketak, Sungailiat, ketika pagar pembatas berdiri membelah pasir pantai dan memicu perlawanan warga serta ahli waris setempat. Di seberang pulau, tepatnya di kawasan pesisir Desa Tanjung Tinggi (Pelabuhan Bilik), Kabupaten Belitung, sekitar 70 pedagang makanan laut lokal menghadapi intimidasi dan pengusiran dari ruang cari nafkah mereka akibat klaim kepemilikan sepihak oleh oknum swasta.

Meruntuhkan Tembok Privatisasi Pesisir Bangka Belitung (Ilustrasi: OpenAI)

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan krisis kedaulatan ruang publik yang akut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pantai yang secara konstitusional merupakan milik bersama (commons) kini dikapling, dipagari, dan diubah menjadi kavling eksklusif. Privatisasi pesisir ini merampas hak konstitusional warga negara untuk mengakses laut, menghancurkan mata pencaharian nelayan tradisional, dan merusak tatanan ekologi kepulauan.

Batas Mutlak Hukum dan Ekologi

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki garis pantai sepanjang 2.189,553 kilometer dengan luas wilayah pesisir mencapai 81.582 hektare. Bentang alam yang luas ini menyimpan nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi, yang dilindungi secara ketat oleh instrumen hukum nasional maupun internasional. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir dikuasai oleh negara dan wajib dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Aturan teknis mengenai batas ruang publik di tepi laut juga telah ditetapkan secara rinci. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai mengamanatkan batas minimal sempadan pantai sejauh 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Di dalam radius 100 meter tersebut, tingkat kepemilikan atau komersialisasi eksklusif oleh perorangan maupun korporasi swasta adalah nol persen. Sempadan pantai berfungsi sebagai sabuk pengaman ekologis dari abrasi sekaligus sebagai ruang terbuka bagi publik.

Prinsip keterbukaan ini diperkuat oleh Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa seluruh hak atas tanah di Indonesia memiliki fungsi sosial. Kepemilikan hak atas tanah di daratan sekitar pesisir sama sekali tidak bersifat absolut dan dilarang keras untuk menutup akses masyarakat menuju pantai.

Kalaupun sebuah korporasi perhotelan atau pengembang pariwisata telah mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), regulasi mewajibkan pemrakarsa usaha untuk memenuhi 16 kewajiban mutlak. Dua kewajiban utamanya adalah menjamin akses lintasan bagi nelayan kecil dan mencegah konflik sosial di masyarakat. Izin investasi pariwisata di kawasan pesisir sama sekali berbeda dengan izin privatisasi pantai. Tindakan memagari bibir pantai merupakan pembangkangan terbuka terhadap hukum positif Indonesia.

Anatomi Mafia Tanah dan Celah Kelembagaan

Pertanyaan mendasarnya terletak pada bagaimana tembok beton, pagar pembatas, hingga bangunan vila permanen ilegal di dalam kawasan Hutan Lindung Pesisir Sungailiat dapat berdiri bebas di atas tanah negara. Penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa tembok fisik di bibir pantai berakar pada manipulasi administrasi pertanahan di tingkat tapak.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Bangka Belitung menemukan modus operandi pencaplokan lahan pesisir yang berulang, yakni penerbitan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) fiktif. Dokumen dasar di tingkat desa atau kecamatan ini dipalsukan atau diterbitkan tanpa riwayat penguasaan fisik yang sah oleh jaringan mafia tanah. Bermodalkan SP3AT palsu tersebut, oknum pengembang mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Hak Guna Usaha (HGU) hingga ke bibir pantai.

Pembiaran terhadap praktik manipulatif ini menimbulkan kerugian besar bagi negara. Di kawasan wisata utama Pantai Tanjung Pendam, Belitung, ketidakpastian hukum dan klaim okupasi swasta yang dibiarkan sejak dekade 1990-an, ditambah faktor abrasi alam, telah menggerus aset publik. Hasil pengukuran ulang terbaru oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan luas lahan kawasan Pantai Tanjung Pendam menyusut dari catatan dokumen lama seluas 15 hektare menjadi 12,2 hektare. Secara finansial, penyidikan Kejaksaan Negeri di wilayah Bangka Belitung atas berbagai klaster mafia tanah pesisir telah menyita ratusan hektare lahan, dengan taksiran kerugian negara pada satu klaster sengketa pesisir di Belitung saja mencapai Rp30 miliar.

Suburnya pencaplokan pesisir ini dipicu oleh dua kelemahan struktural. Faktor pertama adalah pelemahan instrumen pengendalian tata ruang pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana disoroti oleh Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), mandat perlindungan radius 100 meter sempadan pantai dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2016 kerap dikalahkan oleh kelonggaran perizinan investasi atas nama pemanfaatan ruang laut. Pengembang nakal mengeksploitasi celah deregulasi ini untuk menguasai destinasi wisata secara eksklusif.

Faktor kedua adalah fragmentasi kewenangan antarlembaga (institutional loophole). Wilayah pesisir berada di persimpangan birokrasi yang sering berjalan sendiri-sendiri. Urusan administrasi sertifikat tanah berada di bawah wewenang Kementerian ATR/BPN, perizinan ruang laut dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), penataan kawasan wisata berada di tangan pemerintah daerah, sedangkan penindakan pidana berada di tangan aparat penegak hukum. Rentang garis pantai Bangka Belitung yang mencapai lebih dari dua ribu kilometer kerap dijadikan alasan klise atas longgarnya pengawasan. Ketika instansi pemerintah saling melempar tanggung jawab di wilayah abu-abu ini, sindikat mafia tanah leluasa mematok ruang publik.

Tergerusnya Ekonomi Komunitas

Dampak paling destruktif dari pemagaran pantai dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Kekuatan utama pariwisata bahari Bangka Belitung selama ini bertumpu pada pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism). Banyak destinasi pesisir tumbuh dan dikenal luas berkat kerja swadaya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa, pedagang adat, serta komunitas nelayan setempat.

Berdirinya pagar eksklusif menghancurkan ekosistem ekonomi kerakyatan tersebut. Ruang pantai yang semula menjadi tempat interaksi yang ramah, terbuka, dan menyejahterakan warga desa berubah menjadi enclave tertutup bagi kelompok berduit dari luar daerah. Masyarakat adat dan warga lokal terasing di tanah kelahiran mereka sendiri, sementara nelayan kehilangan tempat berlindung dari cuaca buruk di laut.

Peta Jalan Penyelamatan Pesisir

Menghentikan perampasan ruang publik di pesisir Bangka Belitung menuntut tindakan korektif yang tegas, terukur, dan terintegrasi. Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus segera meninggalkan pendekatan pasif berupa imbauan moral dan beralih ke penegakan hukum melalui empat langkah konkret.

Pertama, pembatalan sertifikat tanah secara sepihak oleh negara. Oknum pengembang yang menguasai pantai sering berlindung di balik klaim kepemilikan SHM atau HGB. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN berwenang penuh untuk mencabut dan membatalkan sertifikat tanah secara sepihak tanpa harus menunggu putusan pengadilan apabila terbukti terdapat cacat administrasi atau tumpang tindih di luar batas daratan yang sah. Seluruh sertifikat yang terbit dalam radius 100 meter dari sempadan pantai maupun di kawasan Hutan Lindung Pesisir merupakan produk cacat hukum yang wajib segera diaudit dan dibatalkan.

Kedua, penegakan disiplin tata ruang daerah dan pencabutan izin usaha. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang menjunjung asas keterbukaan serta keadilan ruang bagi masyarakat lokal. Setiap izin bangunan eksklusif atau pemagaran di zona pariwisata umum merupakan pelanggaran tata ruang yang dapat digugat pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada saat yang sama, KKP harus mencabut dokumen KKPRL milik korporasi yang terbukti menutup akses nelayan dan memicu konflik sosial.

Ketiga, pembongkaran paksa dan penegakan hukum pidana tanpa kompromi. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum wajib membongkar seluruh pagar pembatas, talud beton ilegal di Pantai Temberan, serta vila liar di kawasan hutan lindung pesisir. Operasi penertiban fisik ini harus diikuti dengan penuntutan pidana terhadap seluruh mata rantai mafia tanah pesisir, mulai dari aparat desa atau kecamatan yang memalsukan dokumen SP3AT hingga korporasi yang menadah lahan publik tersebut.

Keempat, integrasi pengawasan lintas instansi. Kementerian ATR/BPN, KKP, dan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung harus menyatukan peta spasial darat dan laut ke dalam satu sistem pengawasan terpadu. Sinkronisasi data kadaster pertanahan dengan peta batas sempadan pantai dan zonasi RZWP3K akan menutup celah penerbitan surat tanah di area terlarang.

Garis pantai sepanjang 2.189,553 kilometer di Kepulauan Bangka Belitung merupakan ruang hidup nelayan dan warisan ekologis bagi generasi mendatang. Negara harus hadir untuk meruntuhkan setiap tembok privatisasi demi memastikan laut dan pesisir tetap menjadi milik rakyat.